Anick HT: Benarkah Kita Terbelah?

Denny JA
Karya Denny JA Kategori Project
dipublikasikan 08 Mei 2017
Demokrasi Pancasila yang diperbaharui

Demokrasi Pancasila yang diperbaharui


Demokrasi Pancasila yang diperbaharui

Kategori Acak

12.6 K Hak Cipta Terlindungi
Anick HT: Benarkah Kita Terbelah?

Benarkah Kita Terbelah?

Anick HT


Denny JA meluncurkan tantangan menarik (Denny JA: Perlunya Menegaskan Komitmen pada Demokrasi Pancasila yang Diperbaharui) setelah hingar bingar Pilkada DKI Jakarta sedemikian menyita perhatian publik dan menaikkan isu-isu berbasis identitas yang agaknya memang masih kuat sebagai sentimen di negara demokrasi ini.

Saya ingin menanggapi tulisan itu dalam tiga ranah: pertama, asumsi keterbelahan publik pasca-pilkada DKI Jakarta dan ancaman terhadap demokrasi. Kedua, tentang istilah demokrasi Pancasila yang diperbaharui yang dilontarkan Denny JA. Dan ketiga; konten pembaharuan demokrasi Pancasila tersebut yang intinya adalah memberi porsi lebih pada pendulum agama.

--0--

 

Tulisan Denny JA diawali dengan asumsi yang berlebihan tentang situasi demokrasi Indonesia pasca-pilkada. Menurutnya, “Dalam waktu dekat, bukan mustahil Indonesia akan terkoyak dan tidak stabil.” Bahkan, “bukan tak mungkin demokratisasi di Indonesia mengalami break-down dan kemunduran yang signifikan.”

Bagi saya, itu asumsi yang sangat berlebihan. Betulkah isu SARA yang meruyak pada Pilkada DKI beberapa waktu lalu sebegitu kuat daya rusaknya terhadap fundamen ideologi berbangsa kita? Sebegitu rapuhkah tatanan demokrasi kita sehingga terancam hancur hanya karena politik Pilkada? Sebegitu lemahkah komitmen kebangsaan para elite politik kita sehingga hanya karena kepentingan kekuasaan sesaat membuat mereka menggadaikan ideologi besar kita?

Mungkin saya salah. Tapi saya melihat dan menyimpulkan hingar bingar Pilkada DKI Jakarta agak berbeda dengan apa yang dikhawatirkan secara berlebihan dalam tulisan Denny JA tersebut. Apa yang disebut keterbelahan dalam Pilkada DKI Jakarta, bagi saya adalah keterbelahaan dalam konteks politik praktis. Isu SARA dan politik identitas yang terbukti efektif dalam konteks kasus Ahok bagi saya hanyalah kuda tunggangan kepentingan politik kecil.

Tentu ada sejumlah penunggang kuda yang dari awal ingin mendesain dan memanfaatkan momentum “kebangkitan” Islam politik ini dengan agenda-agenda yang lebih ideologis. Pengusung khilafah Islamiyah seperti Hizbut Tahrir Indonesia yang menjadi bagian dari orkestra besar Aksi Bela Islam salah satunya. Kelompok Bachtiar Nasir yang sejak awal juga identik dengan kelompok pengusung syariat Islam juga salah duanya. Tak kurang, Habie Rizieq pun terseret untuk mensofistikasi gerakannya sebagai gerakan ideologis dengan mendeklarasikan jargon NKRI Bersyariah.

Namun jika dilihat lebih jauh, agenda-agenda ideologis itu tidak juga mendapatkan space yang cukup di dalam payung besar Aksi Bela Islam yang berjilid-jilid tersebut. Segera setelah mereka merasa berhasil mempersatukan umat, mereka gagap sendiri merumuskan mau dibawa ke mana “umat yang telah bersatu”. Istilah pecah kongsi muncul tak begitu lama setelah Aksi 212. Demikian juga nampaknya ketika menyadari bahwa sebagian umat yang berlindung di bawah payung besar Aksi Bela Islam memiliki agenda ideologisnya sendiri, Habieb Rizieq serta merta merasa terancam kehilangan daya rekatnya. Untuk itulah nampaknya jargon NKRI Bersyariah kemudian dimunculkan.

Dalam kerangka seperti itu, terlalu simplistik ketika kita menyimpulkan bahwa agenda besar yang lebih ideologis tengah mengancam demokrasi kita.

Jikapun terasa efek pengentalan politik identitas, itu memang terjadi di tingkat umat grassroot yang terlanjur terbakar sentimen keagamaannya. Dan itupun lebih nampak seperti euforia sementara. Saya tidak yakin jika euforia semacam ini bisa bertahan hingga pemilu presiden 2019.

--0--

 

Melalui tulisan pendek tersebut, Dennya JA menjelaskan empat platform gagasan yang turut bertarung dalam Pilkada Jakarta, yakni: kelompok yang menginginkan demokrasi modern ala negara maju; kelompok yang mengajak Indonesia kembali ke sistem sebelum amendemen UUD 1945; kelompok yang ingin mendesakkan agenda negara Islam atau setidaknya NKRI Bersyariah, dan kelompok yang ingin mempertahankan demokrasi yang ada saat ini, namun lebih diperbaharui.

Gagasan terakhir inilah yang dipilih oleh Denny JA dengan argumen kuat survei nasional LSI sejak 2005 hingga 2016, bahwa demokrasi Pancasila tetap menjadi pilihan terbesar masyarakat Indonesia, di tengah dua kutub ekstrem: negara Islam dan negara demokrasi ala Barat.

Nah, pada titik ini saya kira memasukkan istilah “diperbaharui” dalam platform Demokrasi Pancasila yang diperbaharui terlalu terburu-buru dan terkesan agak dipaksakan.

Pertama, survei yang digunakan sebagai rujukan bahkan tidak memasukkan wording “diperbaharui”. Survei-survei tersebut, ini juga disebutkan dalam tulisan Denny JA, menggunakan wording yang umum: “apakah ibu bapak menginginkan Indonesia menjadi negara Islam seperti Timur Tengah, negara demokrasi liberal seperti negara barat, atau negara demokrasi pancasila (tak didefinisikan detail semua gagasan itu)?”

Kedua, Pancasila dan Demokrasi Indonesia, dalam sejarahnya adalah korpus terbuka yang bisa dimaknai agak lebih luas. Banyak analisis yang cenderung menyimpulkan bahwa meskipun Pancasila tetap bertahan sejak negara ini didirikan, namun bisa dibedakan corak pemaknaan Pancasila yang kemudian diterjemahkan dalam sistem demokrasi yang berlaku: pada masa Soekarno Pancasila bisa bermakna “kiri”; pada masa Orde Baru, Pancasila sama dengan liberalisme; pada masa SBY, Pancasila bermakna neo-liberalisme. Juga, tarik menarik pemaknaan Pancasila antara kalangan sekular nasionalis dan kalangan islamis juga terjadi sejak sidang BPUPKI. Saat inipun Hizbut Tahrir yang anti demokrasi menolak untuk disebut anti Pancasila, karena mereka bisa memaknai Pancasila dengan cara lain: hanya sebagai falsafah negara, bukan sebagai ideologi. Di lain pihak, NU (dan Orde Baru) juga merumuskan sila-sila Pancasila dalam rumusan islami. Karena itu, bagi NU Pancasila dan NKRI adalah harga mati.

Jadi, apa yang disebut “pembaharuan” dalam tantangan Denny JA bagi saya masih dalam spektrum perdebatan pemaknaan terhadap Pancasila yang pernah ada. Mungkin akan lebih tepat jika ia menyebutnya Demokrasi Pancasila saja, lalu merumuskan rekomendasi pemaknaan ulang terhadap demokrasi macam mana yang lebih pas untuk kondisi Indonesia saat ini.

--0--


Lalu, ketika mengulas landasan dan wujud pembaharuan yang dimaksudkan dalam tulisan tersebut, Denny JA juga agak terjebak pada isu Pilkada DKI Jakarta yang telah saya bahas:

“Harus diterima bahwa prinsip demokrasi hanya akan kuat jika ia dikawinkan dengan kultur lokal yang dominan di sebuah wilayah. Untuk kasus indonesia, goresan agama dalam batin masyarakat sangat dalam. Demokrasi yang ingin mengakar harus mengakomodasi kondisi itu dalam sistem kelembagaannya.

Hadirnya kementrian agama misalnya tak dikenal dalam demokrasi liberal barat. Namun untuk indonesia, kementrian agama sebuah kompromi yang seharusnya diambil. Evolusi kesadaran publik mayoritas Indonesia menghendaki pemerintah ikut mengurus agama publik. Itu yang tak ada dalam demokrasi liberal barat.”

Ketika ia menulis bahwa “goresan agama dalam batin masyarakat sangat dalam” tentu kita sangat tahu dan mengerti. Survei yang dilakukan Pew Research Center tahun 2015 telah dengan nyata menunjukkan bahwa 95% masyarakat Indonesia merasa bahwa agama adalah hal terpenting dalam hidup mereka (nomor 3 di dunia setelah Ethiopia dan Senegal). Artinya, bukan hari ini saja goresan agama dalam batin masyarakat itu dalam. Bukan karena Almaidah dan Ahok. Bukan karena Pilkada Jakarta.

Itupun sudah ditunjukkan Denny JA dalam tulisannya, tentang hadirnya Kementerian Agama. Kementerian Agama lahir pada era Soekarno sebagai kompromi politik. Tentu bisa dirunut lebih banyak lagi, bahwa beberapa hukum positif kita juga adalah hasil kompromi dengan ajaran Islam, terutama hukum-hukum perdata (pernikahan, waris). Juga pasal-pasal penodaan agama, misalnya, yang bias agama mayoritas.

Lalu di mana masalahnya? Di mana letak pembaharuannya?

Justru, yang terjadi, bagi para penggiat HAM, demokrasi Indonesia masih belum tuntas menyelesaikan persoalan berbasis agama ini, dan menganggap akomodasi hukum Indonesia terhadap agama (Islam) masih terlalu besar. Undang-undang Pernikahan 1974, Undang-undang PNPS 1965, Undang-undang Adminduk 2006, dan ratusan Perda-perda bernuansa syariat di berbagai daerah adalah beberapa contoh bahwa nuansa agama dalam hukum kita masih terhitung overdosis. Ironisnya, Indonesia adalah termasuk negara yang hampir tuntas merativikasi konvensi-konvensi internasional yang jika dikomparasikan menjadi tidak sinkron dengan beberapa produk hukum di atas.

--0—


Di luar itu semua, saya mengamini ajakan Denny JA untuk mengkonsolidasikan ulang demokrasi Indonesia di tengah ancaman radikalisme dan potensi menguatnya islamisme dalam ranah publik kita. Ini adalah poin penting pasca Pilkada Jakarta yang seakan memberi angin segar bagi menguatnya sentimen agama dan etnis. Juga menegaskan bahwa Pancasila dan demokrasi adalah pilihan terbaik bangsa ini untuk mengelola negara yang dianugerahi kemajemukan yang luar biasa.

Dan kompatibiltas Islam dengan demokrasi harus terus menerus dikuatkan dalam kerangka merawat keberagaman yang Indah.

  • view 81