Taufan Hunneman: TANGGAPAN ATAS TULISAN DENNY JA

Denny JA
Karya Denny JA Kategori Project
dipublikasikan 08 Mei 2017
Demokrasi Pancasila yang diperbaharui

Demokrasi Pancasila yang diperbaharui


Demokrasi Pancasila yang diperbaharui

Kategori Acak

12.2 K Hak Cipta Terlindungi
Taufan Hunneman: TANGGAPAN ATAS TULISAN DENNY JA

TANGGAPAN ATAS TULISAN DENNY JA

Meneguhkan kembali demokrasi pancasila yg di perbaharui


Setidaknya ada 3 hal yg bisa di klasifikasikan dri tulisan denny ja :

1. Fenomena paska pilkada dki
2. Adanya benturan gagasan dalam ruang politik
3. Agenda kedepan untuk meneguhkan kembali demokrasi pancasila yg di perbaharui

Sebelum membahas 3 hal ini saya. Mengingatkan kembali melalui pendapat dari bapak demokrasi moh. Hatta tentang 3 sumber pokok demokrasi yang mengakar di indonesia :

1. Sosialisme barat yang membela prinsip prinsip humanisme
2. Ajaran islam memerintahkan kebenaran dan keadilan Tuhan dalam masyarakat
3. Kehidupan masyarakat dalam kolektivisme di desa desa

Ketiga inilah akar demokrasi yang mengakar dalam kehidupan bangsa indonesia.
Ketiga sumber inilah sebenernya akar dri demokrasi kita karena itu pemahaman barat - islam dan kebudayaan lokal tidak bertentangan satu dengan lainnya namun mendapatkan tempatnya secara bersmaan dalam demokrasi pancasila

Mensikapin soal fenomena pilkada dan adanya sisipan agenda yang di lihat oleh denny ja
Sebenernya ini di mulai dan disebabkan adanya politik identitas yang di mainkan dalam pilkada dki kali ini.
Amrtya zen , pernah mengungkapkan bahwa setiap manusia tidak pernah punya identitas tunggal melainkan identitas yang beragam dalam dirinya karena itu maka setiap manusia mempunyai banyak persamaan.
Karena itu pilkada dki justru berbalik atas pengertian amrtya zen karena pilkada dki merumuskan persamaan atas identitas tunggal sebagai isu sentral dalam pilkada dki.

Selanjutnya amartya zen pun mengkritik pendapat samuel huntinton terkait kategorikal peradaban yang saat ini di kategorikan sangat tidak tepat seperti identik india yg represntatif dari budaya hindu.

Dalam pilkada dki kali ini politik identitas begtu kental sekali aromanya.
Jika di amerika serikat identitas politik yang di mainkan baik oleh komunitas kristen puritan , hispanik , afro amerika tidak memberikan dampak secara langsung kemasyarakat karena demokrasi amerika telah berabad abad perbaikan kualitas demokrasi.
Politik identitas di indonesia masih sangat rentan dampaknya dimasyarakat sebab setidaknya ada 2 argumentasi :

1. Umur demokrasi yang terbilang muda , akibatnya masyarakat belum terbiasa adanya pendekatan kesamaan identitas dalam memilih paslon
2. Adanya bibit radikalisme dalam ideologi di masyarakat yg kemudian mendapatkan tempatnya dalam politik identitas

Ideologi dimasyarakat khususnya ideologi radikalisme selama 32 tahun era suharto ternyata belum mati bahkan bekerja dalam ruang senyap dan mendapatkan momentumnya pada saat reformasi dan melalui demokrasi termanifestasi menjadi partai politik atw ormas.

Benturan gagasan atw platform politik sesuatu yg tidak di haramkan dalam demokrasi sebagai diskursus atau proses dialog sangat dianjurkan namun gagasan atau platform yang mengedepankan unsur unsur kebencian atau penghasutan atas dasar kebencian harus di eliminasi dalam ruang diskusi politik juga harus di eliminasi dalam demokrasi.

Sebab demokrasi masih dapat dan di perbolehkan di lakukan pelarangan sebagai bagian dari preventif atas antisipasi supaya demokrasi tidak terbunuh oleh ideologi yang anti demokrasi.

Tawaran atas denny ja untuk kembali mengatur aturan main bersama harus di lihat dari setidaknya 2 kepentingan

1. Apakah platform atau gagasan dimaksud bertentangan dengan demokrasi ?
2. Aturan main di maksud apakah kemudian mengesampingkan konsensus politik yg telah di sepakatin bersama baik saat awal berdirinya negara ini maupun dalam proses politik di kemudian hari ?

Sebab konsensus politik ini menyangkut soal soal prinsip prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara yg apabila di sentuh mengakibatkan proses perpecahan yg sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.

Agenda yg teramat penting saat ini bukan saja merumuskan kembali aturan main atw mempertegas ruang publik yang selama ini di kacaukan oleh sentimen agama melainkan keberanian menyelamatkam demokrasi pancasila dari rongrongan paham radikalisme atau cara cara yang di lakukan untuk melemahkan demokrasi itu sendiri.

Perjalanan bahkan perkembangan demokrasi pancasila dari era ke era memperlihatkan kompromistis akibat situasi politik dan ini tdk bisa di benarkan untuk kestabilan watak demokrasi pancasila yg mempunyai akar sejarahnya.

20 tahun sdh era reformasi
Dimana demokrasi berjalan mempunyai kecendrungan kearah liberalisme dan ini harus di evaluasi agar paham liberalisme yg terlalu jauh dapat di revitalisasi untuk kembali kedalam demokrasi pancasila yg mempunyai basis budaya.
Inilah momentum yg sangat tepat untuk mulai menyusun agenda bersama untuk merumuskan demokrasi oancasila sebagaimana jatidiri bangsa ini.

Ajakan denny ja untuk meneguhkan kembali demokrasi pancasila yg di perbaharui sebaiknya jangan di lihat dalam perspektif proses merevisi konsensus yg substantif untuk mencapai titik yg ideal sebab akan terjadi pengulangan kompromistis politik yg rentan tergerus arus jaman
Namun sebaiknya mulai merumuskan agenda bersama untuk menyusun kembali demokrasi pancasila yg sebener benernya sebagaimana jati diri bangsa.

Keberanian untuk merumuskan demokrasi yg di perbaharui hruslah di mulai dari menegakkan aturan yg jelas atas gagasan kelompok kelompok intoleransi maupun atas gagasan politik yg anti demokrasi

Karena itu kita harus sepakat bahwa tantangan kedepan adalah menyelamatkan demokrasi pancasila namun sebelum masuk dalam agenda merumuskan kembali demokrasi yg di perbaharui alangkah lebih baik jika kita mendorong penegakkan hukum atas kelompok , ormas maupun tindakan yg merongrong demorkasi , memanipulasi kebebesan dengan mempromosikan gagasan anti demokrasi , kebencian atas dasar suku , agama dan ras serta mengugat konsensus subtansi atas prinsip kenegaraan kita.

Taufan hunneman
Direktur executive
Indonesia institute and public policy

  • view 97