M.Hatta Taliwang: MEMPERBARUI CARA PANDANG DAN CARA PRAKTEK DEMOKRASI PANCASILA

Denny JA
Karya Denny JA Kategori Project
dipublikasikan 08 Mei 2017
Demokrasi Pancasila yang diperbaharui

Demokrasi Pancasila yang diperbaharui


Demokrasi Pancasila yang diperbaharui

Kategori Acak

12 K Hak Cipta Terlindungi
M.Hatta Taliwang: MEMPERBARUI CARA PANDANG DAN CARA PRAKTEK DEMOKRASI PANCASILA

MEMPERBARUI CARA PANDANG DAN CARA PRAKTEK DEMOKRASI PANCASILA

Oleh : M.Hatta Taliwang
Direktur Institut Soekarno Hatta(ISH).

DEMOKRASI PANCASILA.
Karena pangkal tolak demokrasi Pancasila adalah kekeluargaan dan gotong royong,maka demokrasi tdk mengenal kemutlakan golongan,baik kemutlakan karena kekuatan pisik,kemutlakan karena kekuatan ekonomi,kemutlakan karena kekuasaan , *maupun kemutlakan karena besarnya jumlah suara. Kehidupan demokrasi Pancasila tdk boleh diarahkan utk semata mata mengejar kemenangan dan kepentingan pribadi atau golongan sendiri, apalagi ditujukan untuk mematikan golongan yg lain, selama golongan ini termasuk dlm warga Orde Baru,warga Pancasila dan UUD45 Azas demokrasi Pancasila sebenarnya telah diatur secara konstitusional ,ialah mengikut sertakan semua golongan yg mempunyai kepentingan dlm kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan dengan jalan musyawarah untuk mufakat

Presiden Soeharto dlm pidatonya diawal kekuasaannya pd 16 Agustus 1967.


A. PENDAHULUAN

Sejujurnya saya kurang memahami apa yg dimaksud DR. Denny JA dg frasa : Demokrasi Pancasila Yang Diperbarui. Apa pembaruan dalam konsep atau pembaruan dalam cara prakteknya. Saya merasa bahwa dari segi konsep Demokrasi Pancasila sdh cukup komprehensif dan tak ada yg perlu kita perbarui. Urgensinya hemat kami adalah dalam cara pandang dan cara praktek Demokrasi Pancasila itu yg perlu selalu kita perbarui atau update.

Mengacu kepada buku
“Liberalisasi Ideologi Negara Pancasila” karya Prof. Dr. Kaelan, M.S. maka Ideologi Pancasila
sebagai filosofi bangsa dan dasar Negara Indonesia yang dengan susah payah dirumuskan dan diperjuangkan oleh pendiri bangsa, dewasa ini ditenggelamkan, dimarjinalkan dalam realisasi kebijakan kenegaraan. Tinggal hanya sebatas rumusan verbal dalam Pembukaan UUD 1945, sedangkan dalam realisasi praksis justru mengagungkan dan mendasarkan pada filsafat liberal. Hal ini bisa kita lihat dalam putusan-putusan yang dikeluarkan oleh pemerintah /Negara baik pusat maupun di daerah yang mendasarkan pada filosofi Liberalisme.

Dalam aspek kehidupan masyarakat Indonesia dalam bernegara saat ini jauh dari mencerminkan identitas kenegaraan yang berlandaskan filosofi Pancasila.

Proses terbentuknya Negara Indonesia bukanlah sebagai proses kesepakatan individu karena adanya ‘homo homini lupus’, karena adanya penindasan individu lain dalam kebebasan alamiah, melainkan suatu proses kesepakatan, konsensus antar elemen bangsa yang membentuk suatu bangsa dan Negara Indonesia. Unsur-unsur tersebut meliputi suku bangsa, ras, golongan, budaya, agama bahkan juga kalangan kerajaan-kerajaan serta secara geografis terdiri atas beribu-ribu pulau dengan local-wisdom-nya masing-masing, yang unsur-unsur itu telah ada sebelum Negara Indonesia terbentuk.

Proses terbentuknya ideologi bangsa Indonesia berbeda dengan ideologi-ideologi besar lainnya seperti liberalisme, komunisme, sosialisme, dan lain sebagainya.

Pancasila digali dan dikembangkan oleh para pendiri Negara dengan melalui pengamatan, pembahasan dan konsensus yang cermat.

Nilai-nilai Pancasila yang bersumber dari budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri disublimasikan menjadi suatu prinsip hidup kebangsaan dan kenegaraan bagi bangsa Indonesia. Berdasarkan proses kausalitas perumusan dan pembahasan Pancasila tersebut maka sumber materi yang merupakan nilai-nilai kultural dan religius, pada hakekatnya dari bangsa Indonesia sendiri. Dengan lain perkataan lain bangsa Indonesia pada hakikatnya merupakan kausa meterialis bagi Pancasila.

I.BELAJAR DARI BUTON
Untuk meyakinkan bahwa nilai nilai dasar Pancasila itu merupakan "produk" Indonesia asli kita telaah sejenak tentang Kesultanan Buton di Sulawesi Tenggara.
Bagi intelektual yg keranjingan ilmu dari BARAT atau dari NEGARA LAIN,mungkin bijak jg jika belajar kearifan dari lokal Indonesia yg nilainya tdk kurang mulia. Misalnya tentang kerajaan Buton yang kemudian berkembang menjadi Kesultanan Buton.

Pelajaran Pertama: MENGHORMATI PEREMPUAN.
Pada periode Kerajaan antara thn 1322 sd Abad ke 16, dipimpin oleh 6 Raja diantaranya 2 orang raja perempuan yaitu Wa Kaa Kaa dan Bulawambona. Kedua raja ini merupakan bukti bahwa sejak masa lalu derajat kaum perempuan sudah mendapat tempat yang istimewa dalam masyarakat Buton.

Kedua : KESULTANAN DEMOKRATIS.
Pada periode kerajaan berubah jadi kesultanan(abad ke 16), demokrasi memegang peranan penting.Sultan bukan berdasarkan keturunan namun dipilih oleh Siolimbona, dewan yang terdiri dari 9 orang penguasa dan penjaga adat Buton.

Ketiga, SULTAN PUASA SEX
Setiap sultan berjanji untuk tidak lagi tidur dengan permaisuri demi menghindari lahirnya putra mahkota saat mereka bertahta. Karena bila sampai lahir seorang putra, maka kesultanan tidak lagi melalui proses demokrasi melainkan diwariskan kepada keturunannya.

Keempat: SANGGUP MENERIMA HUKUMAN MATI
Saat pelantikan, sultan terpilih akan membuat sumpah untuk menjalankan UU negara yang disebut Murtabat Tujuh, dan menerima konsekuensi digantikan atau bahkan kehilangan nyawa bila melanggar UU tersebut( Sultan ke - VIII La Cila Maradan Ali (Gogoli yi Liwoto. 1647–1654), diadili dan diputuskan untuk dihukum mati dengan cara leher dililit dengan tali)

Kelima: PATUH PADA FALSAFAH KESULTANAN
Falsafah hidup Kesultanan Buton ini lahir pada akhir abad ke-16 M.
Falsafah Hidup Kesultanan Buton meliputi.
1. Agama (Islam)
2. Sara (pemerintah)
3. Lipu (Negara)
4. Karo (diri pribadi/ rakyat)
5. Arataa (harta benda)
Kita akan bahas falsafah diatas dibandingkan dg
PANCASILA.

II. "PANCASILA" VERSI BUTON

Soekarno adalah salah seorang pemimpin pejuang kemerdekaan yg gandrung menggali nilai nilai perjuangan dari nilai nilai luhur budaya bangsanya. Salah satu buah pemikirannya adalah tentang PANCASILA. Entah karena mmbaca riwayat Kesultanan Buton atau kebetulan, ternyata ada kemiripan antara Pancasila versi Soekarno dg Pancasila versi Kesultanan Buton buah karya Sultan La Elangi Dayanu Ikhsanuddin (1578-1615 M), Sultan Buton ke-4.
Perhatikan Falsafahnya :
1.Taat pada ajaran Agama (Islam) .Bandingkan dg sila I Pancasila : Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Tegakkan pemerintahan(SARA) yang adil .Bandingkan dg sila 2 Pancasila ; . Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
3.Negara(LIPU) Yang Utuh dan Bersatu. Bandingkan dg sila 3 Pancasila : Persatuan Indonesia
4. Diri/Pribadi-Rakyat atau KARO yg bijak Bandingkan dg sila 4 Pancasila : Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
5. Harta benda (ARATAA) harus dilindungi dan berguna bagi kepentinagn umum. Bandingkan dg sila 5 Pancasila : Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rkyat Indonesia

Soekarno mndapat penghargaan dari Univ Al Azhar Kairo atas pemikirannya tentang Pancasila.
Syeikh Mahmud Syaltut menyatakan : "penggali Pancasila itu adalah Qaida adzima min quwada harkat al-harir fii al-balad al-Islam (Pemimpin besar dari gerakan kemerdekaan di negeri-negeri Muslim). Malahan, Demokrasi Terpimpin, yang di dalam negeri diperdebatkan, justru dipuji oleh syeikh Al-Azhar itu sebagai, “lam yakun ila shuratu min shara asy syuraa’ allatiy ja’alha al-Qur’an sya’ana min syu’un al-mu’minin” (tdk lain hanyalah slh satu gambaran dari permusywaratan yg djadikan oleh Al Quran sbg dasar bagi kaum beriman).Pemimpin Arab berkata ; kami satu ras tp terpecah atas brbagai bangsa. Indonesia beragam ras/suku BERSATU karena PANCASILA.
Mengapa kita kurang bangga dg karya dan budaya bangsa kt yg telah dihargai sedemikian tinggi oleh bangsa luar?


B.DEMOKRASI PANCASILA.

I.Pancrinsip-prinsip pokok Demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut.. 

  1. Kedaulatan ada ditangan rakyat ( UUD 1945) 
  2. Pengambilan keputusan berdasar musyawarah 
  3. Terdapat partai politik dan juga organisasi sosial politik yang berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat. 
  4. Pelaksanaan Demokrasi Pancasila dilakukan dengan Pemilihan Umum untuk Dewan Perwakilan Rakyat.
  5. Perlindungan hak asasi manusia 
  6. Badan peradilan merdeka yang berarti tidak terpangaruhi kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lain.
  7. Keseimbangan antara hak dan kewajiban 
  8. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan YME, diri sendiri, masyarakat, dan negara ataupun orang lain. 
  9. Menjunjung tinggi tujuan dan juga cita-cita nasional 
  10. Pemerintah patuh pada hukum, dijelaskan dalam UUD 1945 yang berbunyi:
    Indonesia adalah negara berdasarkan hukum (rechtstaat dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtstaat).
    Pemerintah berdasar dari sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan tidak terbatas). 

Kekuasaan yang tertinggi ada ditangan rakyat. 

II. Asas Demokrasi Pancasila

Dalam sistem demokrasi Pancasila, terdapat dua asas sebagai berikut:

1.Asas Kerakyatan.
Pengertian asas kerakyatan adalah asas kesadaran untuk cinta kepada rakyat, manunggal dengan nasib dan cita-cita rakyat, serta memiliki jiwa kerakyatan atau menghayati keasadaran senasib dan secita-cita dengan rakyat.  

2.Asas Musyawarah.
Pengertian asas musyawarah adalah asas yang memperhatikan aspirasi dan kehendak seluruh rakyat yang jumlahnya banyak dan melalui forum permusyawaratan untuk menyatukan pendapat serta mencapai kesepakatan bersama atas kasih sayang, pengobarbanan untuk kebahagian bersama. 

C. DEMOKRASI PANCASILA SATU KESATUAN DENGAN UUD45 YANG DISAHKAN TANGGAL 18 AGUSTUS 1945.

Demokrasi Pancasila pada dasarnya penjabarannya secara garis besar sdh tertuang dalam UUD 45 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena itu Demokrasi Pancasila tidak bisa dipisahkan dengan UUD 45 yang disahkan tanggal 18 Agustus 1945. Demokrasi Pancasila tidak pernah akan klop atau tidak akan cocok dengan UUD 2002 hasil Amandemen. Mengapa ? Karena Demokrasi Pancasila mensyaratkan adanya Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara.

Dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 , kekuasaan negara tertinggi ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Dengan demikian, MPR adalah lembaga negara tertinggi sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Sebagai pemegang kekuasaan negara yang tertinggi MPR mempunyai tugas pokok, yaitu:

1.Menetapkan UUD
2.Menetapkan GBHN; 3.Memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden

Wewenang MPR
1.Membuat putusan-putusan yang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga negara lain, seperti penetapan GBHN yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Presiden

2.Meminta pertanggungjawaban presiden/mandataris mengenai pelaksanaan GBHN

3.Melaksanakan pemilihan dan selanjutnya mengangkat Presiden dan Wakil Presiden

4.Mencabut mandat dan memberhentikan presiden dalam masa jabatannya apabila presiden/mandataris sungguh-sungguh melanggar haluan negara dan UUD.
serta melanggar undang-undang.

D.INDIKATOR DAN FAKTA KEKACAUAN SISTEM KETATANEGARAAN KITA.

Banyak intelektual yg msh percaya bahwa Jokowi akan mampu atasi masalah2 besar yg dihadapi bangsa. Kami yg sejak awal kritis terhadap Jokowi dianggap underestimate thdp Jokowi dan sering dikuliahi oleh pembela2 Jokowi. Berkali kali kami katakan bahwa persoalan bangsa kita bukan semata pada FIGUR PEMIMPIN/PRESIDEN tapi ada masalah berat pada sistem Kami sering menganalogikan dg mobil. Sebagus apapun SUPIRnya mobil Indonesia ini ada masalah di MESIN, DI AC dll. Jadi yg dibutuhkan SUPIR dg TIM MONTIR yg membenahi sistem mobil ini.Apakah SUPIR JOKOWI BISA MERANGKAP MONTIR? Kami sangsi karena SIM B saja mungkin belum punya. Itulah esensi yg membedakan cara pandang kami dg sebagian teman terhadap JOKOWI. Jadi tak ada ketidak sukaan pribadi kami terhadap JOKOWI.
Beberapa waktu yg lalu kami pernah tulis fakta/ indikasi bahwa ADA MASALAH SERIUS DLM SISTEM KETATANEGARAAN KITA YG SANGAT MEMPENGARUHI OUTPUT KITA SEBAGAI BANGSA. Dan juga tentu mempengaruhi KINERJA PRESIDEN.

I.Fakta/Indikasi yg aneh:

1. Banyak orang orang pintar dan baik tetapi TIDAK TERSERAP oeh SISTEM KENEGARAAN KITA. Tapi banyak orang yg biasa2 saja bahkan bermasalah bisa mendapat POSISI MENENTUKAN. Salah satu sebabnya karena ada yg kurang baik dlm SISTEM KEPARTAIAN (sistem pendanaan,kaderisasi, rekruitmen, promosi dll. Masalah dlm sistem kepartaian ini bisa diulas khusus.).

2.Sdh belasan tahun kita punya LEMBAGA TINGGI NEGARA seperti DPD RI. Bukan salah anggotanya mereka tidak berfungsi optimal tetapi SISTEM nya yg tidak jelas sehingga praktis kita(NEGARA) mengeluarkan biaya utk tugas simbolik saja.Ini pun bisa dibedah panjang lebar.

3.Pada saat PEMILU LEGISLATIF, semua caleg bernyanyi TINGGI GUNUNG SERIBU JANJI. Karena memang LIDAH TAK BERTULANG. Mereka dipilih langsung OLEH RAKYAT. Sampai di SENAYAN yg dominan diperjuangkan adalah SUARA PARTAI karena distel oleh LEMBAGA FRAKSI. Partainya disetel oleh PEMILIK MODAL. Sehingga kami pernah tulis DEMOKRASI KITA : Dari Rakyat, Oleh Rakyat Untuk Konglomerat. Tak ada yg salah dg kader partai dan caleg tapi lagi2 sistemnya. Lebih gila lagi WAKIL RAKYAT BISA DI GUSUR DARI SENAYAN OLEH PARTAI. Tentu saja semua situasi tsb mempengaruhi output DPR yg berkaitan dg fungsi PENGAWASAN, LEGISLASI DAN ANGGARAN. Tentu saja sangat MERUGIKAN RAKYAT, BANGSA DAN NEGARA secara keseluruhan sbg sebuah SISTEM.

4.DPR punya kewenangan lain : melakukan fit and proper test terhadap calon HAKIM AGUNG, calon GUB BI, calon KAPOLRI, Calon Panglima TNI, calon Dubes, calon KPK dll. Padahal rekruitment calon anggota DPR saja oleh partai msh dipertanyakan kualitasnya. Tiba tiba mereka menjadi PENGUJI utk jabatan2 strategis negara. Sehingga yg terjadi SANDIWARA dibiayai negara. Tak ada yg salah dg anggota DPR, tapi SISTEM itu ANEH. Dan utk keanehan itu NEGARA mesti membayar. Meskipun ada yg menyatakan bahwa peran DPR tsb untuk memberi legitimasi bahwa Pejabat penting tsb sdh dapat stempel dari rakyat melalui wakilnya. Namun tetap mengandung keanehan apalagi kalau direfer ke UUD 45 18 Agustus 1945 dimana kewenangan mengangkat pejabat pejabat tinggi tsb merupakan ekslusif kewenangan Presiden.

5. Secara teoritis PRESIDEN butuh grip yg kuat ke Propinsi dan Daerah utk mensukseskan program yg disampaikan saat kampanye. Oleh sistem otonomi dan demokrasi liberal Presiden bisa berbeda partai dg Gubernur/Bupati/Walikota. Dlm banyak kasus, terkadang Gub atau Bupati lbh loyal kepada Ketua Partai drpd ke Presiden. Atau Bupati sering mengabaikan arahan Gubernur dll. Tdk tegas lg rantai komando kepemimpinan.Bgmana bisa menjadi PRESIDEN EFEKTIF atau GUBERNUR EFEKTIF kalau situasinya seperti itu.Lagi lagi ini masalah kesisteman.

6. Setelah amandemen UUD45 tidak dikenal lagi LEMBAGA TERTINGGI NEGARA yaitu MPR RI. Semua menjadi Lembaga Tinggi Negara(LTN). *Praktis LTN seperti Lembaga Kepresidenan, MA,BPK, DPR,DPD, MK, KPK dll jadi "KERAJAAN" masing2. Egocentrisme lembaga mengental. MPR sbg tempat mempertanggung jawabkan tugas dimasa akhir jabatan tidak diperlukan. Rakyat tidak tahu apa kerja mereka, tahu tahu bubar jalan. Presiden yg memimpin 250 juta rakyat cukup di SK kan oleh KPU. Selesai tugasnya tidak merasa perlu pamit secara terhormat di depan MPR. Ya aneh saja. Sistem ini hemat kami TIDAK MEMBANGUN RASA BERTANGGUNG JAWAB Mau berhasil atau gagal. Tidak ada reward dan punishment*Tidak ada yg perlu dirisaukan. *Malah bisa ikut Pilpres atau kontes lagi.

7. Belum lagi bila bicara SISTEM EKONOMI YG SUPER LIBERAL. Sejak LoI ditandatangani hingga lahir lk 115 UU yg diarahkan asing(Bank Dunia dkk) INDONESIA praktis tidak berdaulat lagi dlm SDA, Perbankan, Tanah, Air , Retail dll. Ambil contoh perbankan klo Pemerintah mau membangun proyek besar, sementara bank bank dikuasai asing, apa mungkin bisa dpt supporting dana. Padahal bank asing kerjanya menyedot sumber daya keuangan rakyat Indonesia bagaikan vacum cleaner menyedot debu.
Seratus disedot paling banyak 18 yg diputar di Indonesia lagi. Selebihnya diputar di negeri yg lbh
menguntungkan.
Sistem ekonomi Neoliberal merusak sistem politik negara berdaulat. Mekanisme dan institusi demokrasi, seperti pemilihan umum, lembaga perwakilan rakyat, dan partai politik, dimanipulasi sedemikian rupa sekedar sebagai alat menciptakan konsensus dengan rakyat. Sementara proses pengambilan keputusan politik secara real diambil alih oleh institusi-institusi global yang tidak pernah mendapat mandat rakyat, seperti IMF, Bank Dunia, WTO, dan lain-lain
Kalau saya bertanya apakah bergabungnya Indonesia ke Masyarakat Ekonomi ASEAN atas persetujuan rakyat? Pasti jawabannya bingung. Sejak kapan rakyat ditanya.Dlm kampanye Pemilupun tak ada caleg yg
bertanya. Tahu2 rakyat dicemplungin aja. Entah akan jadi apa rakyat Indonesia di MEA, ora mikir !

8.KPK dibentuk oleh DPR dan Pemerintah dg UU. Pd saat UU mau diperbaiki terkesan KPK " melawan" dg berbagai cara lewat LSM yg mereka bina. Bahkan pernah mempermalukan Presiden ketika Presiden mengajukan calon Kapolri dg buru buru mentersangkakan calon Kapolri.

9. MK dipilih oleh DPR dan disahkan dg SK Presiden.Tapi 9 orang itu bisa membatalkan UU yg disahkan 560 orang anggota DPR dan disetujui Presiden. Saya bukan ahli hukum. Cuma merasa aneh saja.


Kalau saya tulis semua tentang KEANEHAN2 DAN MASALAH SISTEM KETATANEGARAAN PASCA REFORMASI ini pasti tidak cukup 50 halaman. Saya tidak tahu apakah para Profesor perancang amandemen UUD45 menyadari atau tidak fakta fakta ini.

Kami sdh mencoba mengumpukan ahli2 tatanegara utk mendiskusikan dan mencari SOLUSI atas problem SISTEM KONSTITUSI INI tp mengundang ahli2 Tatanegara itu bagaikan mengangkat batu besar ke atas bukit.Hanya sedikit Profesor Tata Negara yg rendah hati dlm urusan ini. Problem konstitusi ini yg berat mengganjal kinerja Presiden, sehebat apapun Presiden itu. Inilah agenda prioritas kalau Indonesia sungguh mau berubah.Saya kira perlu kebesaran jiwa pendukung Jokowi utk memahami kompleksitas masalah ini, agar tdk membabi buta membela tanpa memahami masalah besar(SISTEM) yg dihadap Presiden.


*II.*Cita cita pendiri negara kita dg dicapainya kemerdekaan antara lain untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi semua rakyat. Setelah 70an tahun kemerdekaan cita cita tsb bukannya makin mendekat tapi malah makin menjauh dan meredup. Separuh penduduk Indonesia masih hidup dg pendapatan dibawah 2 USD/hari/kapita. Segelintir manusia hidup dengan kemakmuran luar biasa. Ada 40an orang punya kekayaan lbh dari 1000 trilyun.Ada 4 orang terkaya setara dg 100 juta harta orang miskin.

Ini sebuah ironi dan tragedi ditengah melimpahnya kekayaan alam Indonesia. Ada yg sering dikesampingkan oleh politisi dan ahli ekonomi karena dihantui tuduhan rasialis bahwa sesungguhnya dari berbagai catatan sejarah salah satu tujuan kemerdekaan itu adalah untuk mengangkat derajat kaum inlander/ pribumi(bumi putera) karena nasib mereka yg dianiaya oleh penjajahan Belanda dg menempatkan mereka sebagai warganegara kelas tiga di negerinya sendiri.Ini bukan soal rasialisme tapi ini menyangkut keadilan politik dan keadilan ekonomi bagi mereka. Namun apa yg terjadi nasib kaum inlander/ pribumi tetaplah menjadi kelas tiga secara ekonomi meskipun sdh 70 tahun merdeka.

Apakah realitas itu hanya kesalahan kebijakan Penguasa ? Atau semata karena penyimpangan dlm penegakan aturan main ? Saya kira bukan semata karena masalah masalah tsb.

Henry Veltemeyer menyatakan: "Proses akumulasi kekayaan disatu sisi, penghisapan serta pemiskinan disisi lain, bukan terjadi secara alamiah tetapi berdasarkan suatu desain kebijakan politik - ekonomi yg kini kita kenal sebagai Neoliberalisme dan Globalisasi Kapitalis" Jadi ada masalah masalah mendasar berkaitan dg faham dan sistem dlm kita melaksanakan amanat Konstitusi Proklamasi 1945 khususnya dlm bidang ekonomi. Kalau memang jalan, faham dan sistem yg kita pilih on the track maka seharusnya pemerataan kesejahteraan dan keadilan ini makin mendekat. Bukannya makin menjauh dan meredup, menjadilkan mayoritas rakyat kehilangan harapan.Problem dan kontradilksi ini harusnya menjadi agenda utama kalau TRISAKTI mau dilaksanakan oleh Penguasa Baru secara konsekwen dan konsisten.

2. Makin banyak orang yg dipenjarakan makin meningkat jenis, kuantitas dan kualitas kejahatan ditingkat bawah maupun yg dilakukan elit(korupsi dan kejahatan krah putih). Secara teori mestinya makin banyak yg masuk penjara makin banyak yg takut berbuat jahat. Bgmana menjelaskan realitas demikian? Ini sesuatu yg kompleks untuk dirinci dlm ruang terbatas ini. Secara sederhana kita bisa simpulkan telah terjadi kerusakan dlm sistem nilai karena ada yg keliru dlm pendidikan(termasuk pendidikan agama), kesalahan dlm sistem hukum dan penegakannya, sistem budaya dll sehingga OUTPUTnya menghasilkan manusia MANUSIA YANG KEHILANGAN KEMANUSIAANNYA.

3. Di negara yg relatif sehat sistemnya, ekonomi tumbuh dari hasil kerja keras rakyatnya secara produktif karena pertanian, pariwisata, industri dll tumbuh sehat. Misalnya di Korea, Jepang, China, Malaysia dan Thailand dll. Mayoritas rakyatnya MAKAN DARI KERINGAT MEREKA SECARA BENAR . Mereka tumbuh- memakai istilah alm Prof Dr Hartojo Wignyowijoto- dari EKONOMI FRONT OFFICE. Namun di Indonesia diduga sebagian rakyatnya hidup dari korupsi dan perputaran uang korupsi(terutama saat PILKADA,PILEG, PILPRES, PILKADES dimana banyak UANG GELAP BERPUTAR), sebagian hidup dari percikan jual beli narkoba, sebagian dari jual beli manusia (prostitusi dan TKW), sebagian dari uang PENYELUDUPAN, PERJUDIAN,PREMAN dll yg oleh Prof Hartojo Wignyowijoto disebut sbg EKONOMI BACK OFFICE.
Kita tdk tahu seberapa besar EKONOMI BACK OFFICE ini menopang ekonomi Indonesia. Baru2 ini sebuah lembaga menyiarkan uang gelap berputar di Indonesia terus meningkat. Thn 2014 sj sekitar 250 triliun.Ini menjelaskan bgmana orang yg tidak kerja keras tapi bisa hidup makmur. Yang jelas makin besar sumbangan ekonomi back office berarti makin besar kerusakan moral dan kerusakan sistem dlm masyarakat Indonesia.

Apa yg kami beberkan diatas, merupakan indikasi kegagalan sistem demokrasi liberal, yang sebenarnya kita sudah belajar dari kegagalan demokrasi liberal tahun 1950 sampai dengan 1959 berdasarkan UUD 50. Sebuah sistem yg telah dikritik secara pedas oleh Sekarno dengan kalimatnya yg terkenal

*"Berilah bangsa ini satu demokrasi yang tidak jegal – jegalan. Sebab demokrasi yang membiarkan seribu macam tujuan bagi golongan atau perorangan akan menenggelamkan kepentingan nasional dalam arus malapetaka.”*ujar Presiden Soekarno dlm pidatonya tahun 1957.

Kritiknya makin pedas terhadap demokrasi liberal, yang dinilainya sebagai demokrasi dengan politik rongrong merongrong, rebut merebut, jegal menjegal dan fitnah memfitnah."

Sekitar tahun 1953 setelah berhenti dari KSAD(pasca 17 Okt 1952) Nasution menulis kritik terhadap demokrasi liberal : .
"Bahwa tangan yg hrs memegang aparatur itu,yakni kekuasaan politik, adalah seharusnya teguh. Akan tetapi umum mengetahui bhw pemerintah kita adalah labil, karena blum pernah diadakan Pemilihan Umum dan adanya berpuluh puluh partai politik. Tiap pemerintah harus berkoalisi dan disusun dari selusin partai, sehingga kelahirannya berdasarkan kompromis2.
Maka itu tak mungkin ada gezag (wibawa) tak mungkin ada kekuasaan yg tegas dan teguh, karena tiada satu partaipun yg dpt memerintah.
Dan utk memperbaiki aparatur negara perlu adanya kekuasaan politik yg tegas. Yg menjadi syarat mutlak usaha usaha stabilisasi keamanan negara.
Rakyat mengharapkan pimpinan dari Dwitunggal Soekarno Hatta yg disegani, dijunjung dan dihormati oleh seantero, akan tetapi Dwitunggal itu tak berdaya karena menurut UUDS 50 mereka cuma perlambang dan bukan penanggung jawab pemerintahan.
Kekuasaan memerintah oleh UUDS50 diserahkan ke partai partai yg berbentuk sistem parlementer." (Buku :MEMENUHI PANGGILAN TUGAS jilid 3 hal 245)
Dalam halaman 252 Nasution menulis : " Sistem pemilu dan konstitusi kita th 50an merintangi slagordening (pengikatan persatuan semua kekuatan). Sistem ini selalu meluangkan kesempatan bagi masing masing kelompok bahkan masing masing tokoh utk kepentingan sempit. Tidak mungkin tertegak suatu grandstrategi, suatu strategi besar dg kepemimpinan yg bernilai kenegarawanan."


E.TAWARAN SOLUSI.

Untuk menghentikan proses kerusakan bangsa ini kami dan kawan2 telah coba tawarkan KEMBALI KE PEMIKIRAN AWAL DARI PENDIRI NEGARA KITA yakni yang tertuang dalam UUD45 yg disahkan tanggal 18 Agustus 1945. Sdh panjang adu argumentasi soal ini. Kami yakin ini jalan yg bisa menyelamatkan NKRI. Bahwa ada kekurangan kami dkk juga sdh tawarkan ada cara dan jalan utk mengatasinya yg kami rangkum dlm kata bhw UUD45 itu UNTUK DISEMPURNAKAN. Ini juga sdh melewati perdebatan panjang. Bila jalan ini pun tak bisa disepakati dan mau lanjut dg jalan sesat monggo aja.

F. KEMBALI KE UUD45 18 AGUSTUS 1945 SAMA DENGAN MASUK LAGI KE ERA KEGELAPAN ?

Hampir menjadi kesadaran umum bahwa praktek demokrasi liberal sekarang telah membuat bangsa kita menjadi tidak jelas arah dan tujuannya, nasionalisme menjadi buram, sekelompok orang menjadi sangat kaya raya, sebagian besar rakyat jadi miskin , manusia jadi serakah dan materialistik, hidup sangat individualistik. Budaya hedonisme, exibishionisme, narsisme mewabah. Semangat kekeluargaan, sopan santun, saling menghargai menjadi runtuh. Perpecahan bangsa setiap saat mengancam.Manusia Indonesia seakan kehilangan jati diri.Kedaulatan Pemodal lbh dominan dari Kedaulatan Negara dll


Sekarang sejarah berulang kembali, UUD45 hasil Amandemen 2002, ternyata berimplikasi luas terhadap tatanan kehidupan bermasyarakat kita. Secara politik,ekonomi, sosial budaya,keamanan dan lain lain telah sangat liberal. Banyak kalangan resah dan gelisah. Sehingga timbul anggapan KITA TELAH TERSESAT karena itu kita harus kembali ke TITIK AWAL kita berangkat, yaitu kembali ke roh perjuangan awal kita mendirikan negara ini, yaitu yg tertuang dlm Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 45. Kita kembali kesini dulu, sebagai layaknya orang yg tersesat mencari titik start berangkatnya, agar bisa menyusur jalan benar. Maka makin menguat keyakinan bahwa kembali ke UUD45 18 AGUSTUS 1945 ( UNTUK DISEMPURNAKAN ITU), adalah cara bijak. Bukan dg melanjutkan Amandemen yg akan makin menyesatkan.

Namun gagasan kembali ke UUD45 18 AGUSTUS 1945;selalu dicurigai sebagai upaya mengajak kembali ke era kegelapan, era penindasan , era fasisme , era militerisme, selama 32 tahun kekuasaan Soeharto atau kediktatoran seperti zaman jelang akhir kekuasaan Soekarno.

Padahal penerapan UUD45 di era Soekarno juga mendapat kritik dari Bung Hatta dll. Demikian juga di era Soeharto mendapat kritik keras dari Jen AH Nasution, M Natsir, Ali Sadikin dll yg tergabung dlm Petisi 50 serta gerakan mahasiswa 1974 dan 1977/1978.

Artinya apa yg diterapkan oleh Soekarno diakhir kekuasaannya maupun selama 32 tahun Soeharto berkuasa bukanlah yang IDEAL.

Dengan kata lain UUD45 18 Agustus 1945 BELUM PERNAH DIIMPLEMENTASIKAN DENGAN BENAR SEPENUHNYA SEHINGGA KITA MESTI BERJUANG TERUS UNTUK MELAKSANAKAN DENGAN MURNI DAN KONSEKWEN.

Dalam hal demokrasi SOEKARNO pernah merumuskan istilah DEMOKRASI TERPIMPIN yg dlm penerapannnya dianggap berujung ke diktator. Soeharto dlm pidatonya diawal kekuasaannya pd 16 Agustus 1967 merumuskan DEMOKRASI PANCASILA dg kalimat yg indah dan bagus seperti kutipan dlm pendahuluan diatas.

Pidato tsb sangat menyihir dan paling sering dikutip oleh Petisi 50.
Pak Natsirpun tertarik dg pidato awal Soeharto berkuasa ini, sehingga di awal kekuasaan Soeharto bekas Perdana Menteri dan Tokoh Partai Masyumi tsb mau mendukung Soeharto.Namun Natsir pun kecewa dg Soeharto sehingga bergabung dg PETISI 50 menentang Soeharto.

Jadi adalah keliru besar bila ada anggapan bhwa kembali ke UUD45 18 Agustus 1945 sebagai upaya mengajak ke era diktator dan fasis militeristik. Apalagi zaman telah berubah, kesadaran atas hak azasi manusia, pemahaman akan hukum telah meningkat pesat. Militer Indonesia pun telah belajar banyak atas kekeliruan di masa lalu dan melakukan redefinisi atas perannya di era yang makin terbuka ini, sehingga tidak mungkin mengulang sejarah kelam peran yang pernah dimainkan oleh Soeharto.

Di era informasi yang serba terbuka ini dimana tidak ada lagi kekuatan yg memonopoli informasi, maka kekuasaan yg akan berlaku otoriter atau diktator akan selalu dibully (diejek) oleh publik nasional maupun internasional.

Kita kembali ke UUD 45 18 Agustus 1945 adalah untuk menemukan kembali jatidiri kita sebagai bangsa yg hidup dlm alam musyawarah mufakat, kekeluargaan dan berjuang untuk kemajuan bersama, bukan untuk saling jegal menjegal dan mengejar kemajuan masing masing.

Kembali ke UUD45 18 Agustus 1945 adalah upaya kita kembali ke titik start untuk menemukan roh murni dari makna terdalam perjuangan para pendiri bangsa kita,menegakkan nasionalisme kita, karena kita telah TERSESAT dlm arah yg keliru dlm mencapai tujuan kemerdekaan kita.

Kembali ke UUD 45 18 Agustus 1945 bukan untuk mengkeramatkan Konstitusi karena kita tetap punya ruang UNTUK MENYEMPURNAKAN(misalnya pembatasan masa jabatan Presiden!) dg cermat dan hati hati, bukan perubahan secara serampangan.
Karena konstitusi AS pun dirubah secara hati hati, kata perkata.Tidak asal buang atau memasukkan kalimat secara “borongan” sehingga kehilangan makna historis dan filosofis sebgmana yg dimaksud para pendiri bangsa.

Di era dimana alat komunikasi dan informasi serba terbuka ini masih ada yg berpikir bahwa akan lahir diktator baru karena menggunakan sistem ketatanegaraan UUD 45 18 Agustus 1945 saya kira terlalu naif.
Dulu Soeharto dg militerismenya bisa dominan karena rezim antara lain menguasai komunikasi dan informasi secara telak( monopoli). Sekarang rakyat di Merauke bisa dlm sekejap tahu apa yg sesungguhnya terjadi di Jakarta, bagaimana mau berlaku diktator atas mereka ?
Karena rakyat mampu mengcounter lewat alat komunikasi yg mereka miliki dari sudut sudut kamarnya?

Jadi sangat konyol menyatakan kembali UUD45 18 Agustus 1945 sebagai upaya kembali ke sistem diktator.

Yang dibutuhkan kesabaran kita untuk terus koreksi dan koreksi atas konsep ketatanegaraan dlm UUD45. Biarlah terus menerus terjadi dialektika seperti di era Soekarno yg dikritik Bung Hatta, atau di era Soeharto yg dikritik Petisi 50.

Dengan cara itu Konstitusi kita akan teruji dan makin kuat. Bukan dg membantai seperti yg terjadi dg Amandemen yg dilakukan sejak 1999 sd 2002 yg melahirkan UUD 2002 yg sekarang kita rasakan sebagai ancaman yg akan menghancurkan NKRI.

Jakarta 5 Mei 2017.

-------------------
Sumber Bacaan :
1. Prof DR Kaelan M.S. Liberalisasi Ideologi Negara Pancasila.
2.Tulisan DR. Yudi Latif
3.Tulisan DR. Denny JA
4.Tulisan Haris Rusly
5.Tulisan Salamuddin Daeng.
6. Tulisan MHT yang lalu lalu.
7. Dll.

  • view 71