Mun’im Sirry: Demokrasi Pancasila yang Diperbaharui, Apanya?

Denny JA
Karya Denny JA Kategori Project
dipublikasikan 08 Mei 2017
Demokrasi Pancasila yang diperbaharui

Demokrasi Pancasila yang diperbaharui


Demokrasi Pancasila yang diperbaharui

Kategori Acak

13.5 K Hak Cipta Terlindungi
Mun’im Sirry: Demokrasi Pancasila yang Diperbaharui, Apanya?

Demokrasi Pancasila yang Diperbaharui, Apanya?
Mun’im Sirry


Saya menyambut ajakan Sdr. Denny JA untuk merejuvenasi peran Pancasila setelah tampak meredup dan bahkan cenderung “menghilang” pasca Reformasi 1998. Ajakan Denny itu menjadi lebih signifikan karena dua alasan. Pertama, beberapa perkembangan mutakhir, terutama Pilkada Jakarta, telah memperlihatkan ancaman nyata tentang apa yang disebut Denny “Indonesia [yang] akan terkoyak dan tidak stabil.” Seperti diprediksi, dampak perseteruan antar-pendukung calon pasangan gubernur yang menyeret isu agama dan SARA secara umum ke dalam pusaran politik berjangkauan luas melampaui periode Pilkada itu sendiri.

Kedua, absennya diskursus Pancasila dalam hampir dua dekade terakhir justeru dibarengi dengan menguatnya radikalisme agama. Fenomena intoleransi agama belakangan sudah sampai pada level yang sangat mengkhawatirkan. Walaupun tidak ada kekerasan agama yang massif seperti terjadi di Maluku pada awal runtuhnya Order Baru, tapi pelanggaran terhadap kelompok minoritas terus meningkat dari tahun ke tahun. Di sinilah letak pentingnya meneguhkan komiteman pada Pancasila untuk menjaga dan memperkuat ke-bhinneka-an.

Namun Sdr. Denny JA bukan sekedar menyerukan agar komitmen pada demokrasi Pancasila kembali diteguhkan, melainkan juga mengajak memikirkan kembali “Pancasila yang diperbaharui.” Sepanjang tulisannya, Denny menggunakan kalimat pasif “Pancasila yang diperbaharui”, dan bukan “memperbaharui Pancasila”. Saya tidak ingin menebak-nebak pilihan kalimat pasif tersebut, tapi menarik didiskusikan lebih lanjut: Apanya dari demokrasi Pancasila yang perlu diperbaharui?

Proyek Demokrasi yang Belum Selesai

Implisit dalam argumen Sdr. Denny JA adalah bahwa Pancasila merupakan proyek demokrasi yang belum selesai sehingga perlu terus diperbaharui. Ini merupakan lompatan pemikiran yang pentingnya setelah sebelumnya Nurcholish Madjid (Cak Nur) menyerukan agar Pancasila dijadikan sebagai ideologi terbuka. Saya melihat Cak Nur membuka jalan agar Pancasila terbuka untuk ditafsirkan ulang, dan Denny JA berijtihad merekonstruksi demokrasi Pancasila yang lebih relevan dalam konteks Indonesia saat ini di mana peran asertif Islam di ruang publik semakin tak terelakkan.

Terlepas bahwa ijtihad Denny ini perlu penjabaran lebih detail, upaya meneguhkan demokrasi Pancasila yang diperbaharui yang digagasnya perlu menjadi diskursus dan perdebatan publik. Dalam alam kebebasan pasca runtuhnya Order Baru, kata “Pancasila” menjadi istilah ingin terus dihindarkan dalam perbincangan publik. Jika ada yang menyebutnya, biasanya dimaksudkan untuk meledek atau memojokkan pihak tertentu. Penyebutan kata “Pancasila” diidentikkan dengan menghadirkan kembali rezim Order Baru (Orba).

Kesan negatif seperti ini sepenuhnya dapat dipahami. Sepanjang zaman Orba, Pancasila telah dijadikan instrumen kekuasaan untuk menindas lawan-lawan politik. Ketika represi terhadap politik Islam tidak mempan dengan cara mereduksi aspirasi politik Muslim ke dalam satu partai politik yang dikontrol oleh negara, pemerintahan Orba mengharuskan semua partai politik dan organisasi massa untuk menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal. Penyeragaman ideologi yang dilakukan secara represif oleh Orba mendapat reaksi keras dari sebagian kalangan. Memang, organisasi-organisasi keagamaan besar seperti NU dan Muhammadiyah tidak kesulitan menerima kebijakan asas tunggal Pancasila karena, bagi mereka, secara prinsipil Pancasila tidak bertentangan dengan Islam. Namun demikian, cara-cara represi rezim Orba untuk memaksakan penyeragaman ideologi tersebut telah menjadikan Pancasila berstigma negatif.

Itulah sebabnya sesaat setelah Orba tumbang eforia keterbukaan diiringi dengan sentimen anti-kebijakan Orba terkait Pancasila. Misalnya, sidang Majelis Permusyarakatan Rakyat (MPR) pertama pasca Reformasi yang mengesahkan sistem multi-partai dan perluasan hak-hak sipil juga menghentikan indoktrinasi Pancasila (P4) yang digunakan rezim Suharto untuk mensosialisasikan Pancasila. Dengan banyaknya partai Islam yang lahir pasca Reformasi yang menjadikan Islam sebagai asasnya, maka filsafat negara multi-agama Pancasila tidak lagi menjadi “common denominator”. Dengan kata lain, penghapusan undang-undang yang mengharuskan asal tunggal hanya menambah momentum bagi menjamurnya dan menguatnya Islam politik.

Perlu segera ditambahkan, menghidupkan kembali P4 bukanlah pilihan di era demokrasi seperti sekarang. Ketika Cak Nur menggagas supaya Pancasila menjadi ideologi terbuka, dia ingin mengatakan bahwa negara tidak lagi punya hak monopoli untuk menafsirkannya. Kini kita melihat buahnya: Seorang Denny JA menawarkan tafsir “demokrasi Pancasila yang diperbaharui”. Tiga aspek demokrasi Pancasila yang diperbaharui yang disebutkan Denny (memberikan peran agama yang lebih besar di ruang; mengakomodasi luasnya spectrum gagasan; dan law enforcement) memberikan pijakan dasar tapi terlalu dini untuk dievaluasi karena perlu penjabaran lebih lanjut. Sambil menunggu penjabaran itu, saya ingin urun rembuk mendiskusikan “apanya” yang diperbaharui.


Diperbaharui Dari dan Diperbaharu Untuk…

Apa yang akan saya tulis berikut ini diinspirasikan oleh wacana yang berkembang dalam kajian kebebasan beragama (religious freedom): bebas dari apa dan untuk apa (from dan for). Yang pertama disebut kebebasan dalam pengertian negatif (misalnya, bebas dari pemaksaan, persekusi) dan kedua disebut kebebasan positif (misalnya, kebebasan untuk melaksanakan ajaran agama).

Dari model “kebebasan negatif” dan “kebebasan positif” ini saya ingin mengelaborasi – walaupun sebagai singkat – demokrasi Pancasila yang diperbaharui dari apa dan untuk apa. Kenapa distingsi ini penting? Sebab, pertama, penting agar kita dapat menyusun strategi yang tepat. Sdr. Denny JA menyebut beberapa platform untuk mengonsolisasikan gagasannya, tapi tanpa distingsi yang jelas saya khawatir strategi konsolidasi itu tidak tepat sasaran. Kedua, distingsi itu diperlukan supaya kita tahu tahapan-tahapan yang perlu dilakukan supaya dampak demokrasi Pancasila yang diperbaharui berjangkauan luas. Misalnya, seseorang tidak mungkin dapat bebas untuk melaksanakan ajaran agama sebelum dia bebas dari restriksi dan persekusi.

Kita masing-masing dapat membuat daftar dari apa saja demokrasi Pancasila perlu diperbaharui. Misalnya, diperhabarui dari kesan negatif yang melekat dari cara rezim Orba menerapkannya. Diperbaharui dari tafsir tunggal yang monopolistik. Diperbaharui dari identifikasi Pancasila sebagai proyek Orba. Diperbaharui dari pemahaman bahwa Pancasila adalah ideologi tertutup. Diperbaharui dari kesan bahwa Pancasila sudah outdated dan perlu diganti dengan ideologi lain, dan seterusnya. Poin-poin ini bukan hanya dapat terus ditambahkan, tapi juga perlu dijabarkan lebih lanjut. Pemahaman terhadap dari apa demokrasi Pancasila diperbaharui dapat memantapkan keimanan kita pada Pancasila sebagai ideologi yang dibutuhkan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Langkah berikutnya ialah aspek positif dari gagasan demokrasi yang diperbaharui. Untuk apa Pancasila diperbaharui? Lagi-lagi, kita dapat menyusun daftar apa yang ingin dicapai dari proyek (saya gunakan kalimat positif) “memperbaharui demokrasi Pancasila.” Diperbaharui untuk mengembalikan ruh dan nilai-nilai ideal yang dicita-citakan oleh para pencetusnya. Diperbaharui untuk menjaga keutuhan Indonesia yang plural. Diperbaharui untuk membendung ideologi-ideologi lain yang mengancam ke-bhinneka-an kita sebagai bangsa dengan agama dan etnik yang beragam, dan seterusnya. Peneguhan aspek positif ini bermanfaat untuk menumbuhkan rasa bangga pada ideologi pemersatu tersebut. Tanpa rasa bangga dengan Pancasila mustahil kita akan betul-betul terpanggil untuk menjunjung dan memperjuangkannya.

Akhirul kalam, tentu saja, skema “apanya” yang diperbaharui dari demokrasi Pancasila di atas bukan satu-satunya model. Sebagai urun rembuk, model inipun perlu diperdebatkan. Tapi, tak ada yang meragukan bahwa ajakan Sdr. Denny JA untuk meneguhkan demokrasi Pancasila yang diperbaharui perlu menjadi perbincangan publik yang luas.

  • view 179