Ahok, Social Media, dan Sikap Demokratis

Denny JA
Karya Denny JA Kategori Politik
dipublikasikan 07 November 2016
People Power Menentang Ahok

People Power Menentang Ahok


Tulisan dan Puisi Pilkada Jakarta

Kategori Acak

465.9 K
Ahok, Social Media, dan Sikap Demokratis

Ahok, Social Media dan Sikap Demokratis
Denny JA

Dalam pengalaman masing masing di era pilkada Jakarta, berapa banyak kita mengalami pertemanan yang rusak? Grup WA (WhatsApp) dibubarkan? Lalu unfriend di Facebook, berhenti menjadi follower di Twitter, keluar dari WAG? Semua terjadi karena meruncingnya argumen, ketidak setujuan, dan soal pro kontra Ahok.

Belum ada riset khusus untuk pilkada Jakarta. Namun ada riset untuk situasi pemilu presiden Amerika era Hillary versus Trump. Ada juga angka kasus serupa untuk isu Jalur Gazza Israel.

Market Watch 7 November 2016 mempublikasi data itu. Selama era kampanye Hillary versus Trump, terjadi perdebatan, saling kritik, bahkan saling ejek antara pengikut masing-masing di dunia social media. Tercatat sekitar 6-9 persen di kubu masing masing yang saling memutuskan komunikasi (unfriend lewat facebook).

Menarik pula dari data itu soal siapa yang lebih banyak berinisiatif memutus komunikasi. Ternyata kaum yang liberal (24 persen) lebih cenderung menyetop persahabatan online itu dibanding kaum konservatif (16 persen).

Kaum liberal (44 persen) juga lebih cenderung memblock mereka yang berbeda dibanding kaum konservatif (31 persen).

Para komentator menganggap ini gejala semakin tumbuhnya intoleransi dalam berbeda sikap politik. Juga menunjukkan semakin tumbuhnya ketidak matangan dalam mengelola perbedaan pendapat.

Tak ada penjelasan mengapa kaum liberal lebih rentan dibandingkan kaum konservatif dalam memutuskan pertemanan di social media. Saya menduga ini memang khas kaum liberal yang lebih bebas dan individualistik. Sementara kaum konservatif lebih menghargai sense of communalism dalam keluarga dan persahabatan.

Untuk kasus di Israel dalam isu jalur Gazza, angka memutuskan perkawanan online lebih tinggi lagi. Sepanjang konflik jalur gazza tahun 2014, angkanya sekitar 16 persen.

-000-

Dalam teori demokrasi dikatakan bahwa untuk stabil, demokrasi tak hanya membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang bagus. Demokrasi juga tak hanya membutuhkan semakin banyak warga negara yang berpendidikan. Untuk matang, demokrasi juga membutuhkan mereka yang bersikap demokrat.

Sikap demokrat adalah komitmen warga negara yang rela bertarung dengan segala upaya dalam rangka kalah dan menang, namun ada koridor yang ia berkomitmen. Dengan demikian pertarungan politik itu tidak mencelakakan negara secara menyeluruh. Dan tidak membuat kualitas demokrasi merosot.

Untuk kasus Indonesia agar tidak semakin merosot kualitas demokrasinya, koridor ini sebaiknya dihayati bersama. Saya menyebutnya koridor "Empat Sehat Lima Sempurna." Empat prinsip dipenuhi, itu sudah sehat. Tapi jika prinsip kelima juga dipenuhi, ia sempurna.

Pertama, tidak keluar dari payung bersama. Payung Indonesia adalah Pancasila, UUD 45, NKRI. Indonesia kokoh dan beragam karena kokohnya pilar itu.

Kita tidak bermain api untuk merobohkan pilar itu. Jika pilar itu roboh, roboh pula Indonesia. Kita bersama menjaga agar aksi protes dan ketidak puasan yang ada tetap berada dalam koridor itu.

Kita memahami jika ada letupan kecil di sana dan sini, kemarahaan dan sebagainya. Tapi semua disalurkan untuk tidak keluar dari koridor pilar tersebut.

Kedua, supremasi hukum. Hukum yang berlaku selalu tak pernah sempurna karena surga tidak di bumi. Oleh sebab itu selalu ada proses legislasi membuat UU baru. Selalu dibuka ruang untuk judicial review membatalkan UU yang ada.

Sikap demokratis adalah menerima apapun UU yang ada, dan menerima penerapannya. Dan bebas pula kita memperjuangkan untuk mengubahnya melalui mekanisme demokratis.

Namun selagi UU itu ada, law enforcement UU itu harus diterima. Pasal 156 junto 156a KUHP soal penistaan agama selalu kontroversial. Substansi UU itu dianggap out of date. Menjadi kontroversi ketika pasal itu akan diterapkan untuk kasus Ahok. Tapi pasal itu masih di sana sebagai bagian hukum nasional.

Sikap demokrat akan menerima dengan lapang apapun yang diputuskan oleh proses hukum yang adil dan transparan, termasuk menerapkan pasal itu.

Jika Ahok diputuskan menjadi tersangka ataupun tidak, berdasarkan pertimbangan hukum murni, hasil itu harus diterima.

Jika kita tak setuju dengan pasal itu, teruslah berjuang membatalkannya melalui judicial review. Tapi selagi pasal itu ada, aparat hukum tak bisa pula dilarang menggunakan pasal itu. Para pihak dibolehkan pula mendorong law enforcement pasal itu untuk kasus yang memang relevan.

Dalam supremasi hukum, kita menghormati pula apapaun yang dibolehkan oleh konstitusi. Hak berpendapat dan berasosiasi adalah hak konstitusional. Itu juga hak dasar dalam deklarasi hak asasi manusia PBB.

Berdemonstrasi dan berpolitik atas dasar keyakinan itu bagian dari hak asasi. Termasuk sah pula berpolitik atas dasar keyakinan agama, ideologi, paham bahkan selera. Hal yang dibolehkan memberdayakan segala hal yang dalam litelatur politik disebut dengan politik identitas (agama, ras, etnik, gender).

Menggunakan alasan agama untuk mendukung seseorang atau tidak mendukung seseorang itu juga hak asasi individu yang dijamin konstitusi. Seorang demokrat harus menerima itu.

Yang dilarang adalah yang juga dilarang hukum nasional seperti hate speech, kekerasan, fitnah, dan lain sebagainya.

Ketiga, fair play. Setelah bertarung habis-habisan, proses demokrasi melahirkan pemenang. Siapapun yang menang diterima sebagai hasil bersama. Seorang demokrat juga harus menerima itu.

Dalam kompetisi, ia dibolehkan menggunakan segala cara yang memang dibolehkan oleh hukum. Jika boleh bertarung, ia boleh pula berupaya keras untuk menang. Namun jika ia kalah, ia harus legowo menerima.

Dalam pilpres di Amerika Serikat misalnya. Ketika pemenang diumumkan, media menanti ucapan selamat dari yang kalah. Umumnya yang kalah berkata "People have spoken." Rakyat sudah bicara dan memilih. Yang kalah menganjurkan pendukungnya untuk mendukung pemenang sebagai pemimpin bersama.

Yang menang juga menyatakan hal sama. Ia tak hanya memimpin pendukungnya. Ia juga memimpin warga yang tadinya mendukung lawannya.

Keempat, toleransi untuk berbeda. Setiap individu adalah unik. Ia tumbuh dengan pengalaman dan level kesadarannya sendiri. Ia pun selalu mungkin berubah setiap waktu. Ia tak hanya punya sidik jari yang berbeda dengan semua. Ia juga boleh punya sidik pikiran yang tak sama persis.

Seorang demokrat menerima keberagaman pandangan itu. Ia juga menerima ruang publik bersama diisi oleh gagasan yang sangat tidak ia sukai dari individu lain.

Ruang publik milik bersama. Kita ingin gagasan kita dibolehkan di ruang publik walau pihak lain sangat tak suka. Hal yang sama, gagasan pihak lain yang sangat tidak kita suka juga dibolehkan di ruang publik.

Yang penting tak ada hal yang bertentangan dengan hukum nasional dalam ruang publik itu.

Cukup dengan empat sikap demokratis di atas, perseteruan politik yang ada justru menyehatkan. Politik menjadi medium bagi kita semua untuk semakin matang sebagai warga negara.

Namun akan lebih sehat lagi dengan sikap demokrat kelima. Yaitu pertemanan itu di atas politik. Friendship is above politics. Bung Karno dan Bung Hatta bisa sangat berbeda dalam banyak isu politik. Namun saling menghormati di antara keduanya terjaga. Berteman antara mereka terpelihara.

Berteman itu memberi ruang bagi proses belajar bersama. Kadang bersama di satu itu. Kadang berbeda di isu lain. Ketika bersama dalam satu isu, kita saling mendukung. Ketika bersebrangan di isu lain, kita saling serang.

Dalam dunia super modern dan banyak isu, sulit dan tak perlu punya kawan yang selalu sama di semua isu. Jika itu terjadi, itu bukan pertemanan. Boleh jadi itu adalah saudara kembar ideologis yang sangat dan sangat jarang ada.

Kadang ada yang terpeleset membuat salah. Kadang ada yang berlebihan. Namun berteman adalah kesediaan untuk saling menumbuhkan. Berteman adalah kesabaran untuk saling menyapa.

-000-

Pilkada Jakarta akan berakhir febuari 2017. Tapi demokrasi Indonesia terus tumbuh puluhan tahun, insha Allah ratusan setelah itu.

Berapa banyak pertemanan yang rusak karena pilkada Jakarta? Berapa banyak yang "unfriend," "left", block dalam sosial media akibat pro kontra Ahok? Belum ada datanya. Yang jelas saya pasti tidak termasuk di dalamnya.***