Pilkada DKI: Agama Yes, Kekerasan No!

Denny JA
Karya Denny JA Kategori Politik
dipublikasikan 22 Oktober 2016
People Power Menentang Ahok

People Power Menentang Ahok


Tulisan dan Puisi Pilkada Jakarta

Kategori Acak

465.3 K
Pilkada DKI: Agama Yes, Kekerasan No!

Pilkada Jakarta: Agama Yes, Kekerasan No!
Denny JA

Bagaimanakah kita harus mendudukkan perkara mobilisasi agama dalam Pilkada DKI? Lebih jauh lagi, bagaimana kita memahami mobilisasi SARA (Suku, Agama, Ras, Antar-Golongan) atau politik identifas (SARA plus gender) dalam praktek demokrasi modern?

Jawaban yang singkat: Agama Yes, Kekerasan No!. Atau SARA Yes, kekerasan No! Atau Politik Identitas Yes, Kekerasan No!

Melalui prinsip itu, kita mempunyai panduan bagaimana seharusnya menyelesaikan kasus. Termasuk kasus Ahok soal surat Al Maidah, yg oleh MUI dianggap menistakan agama dan Ulama.

Transisi demokrasi Indonesia terus berjalan. Kita akan menghadapi aneka kasus ke depan, tak hanya soal Ahok saja.

Rule of the game, aturan mainnya harus ditegakkan bersama. Pemerintah memainkan peran sangat sentral untuk menjadi wasit tegas dan adil.

Yang ingin kita capai TIGA KONDISI sekaligus: Indonesia yang stabil, namun menghargai keberagaman, juga membolehkan ekspresi yang dijamin hak asasi manusia. Ini kita sebut saja Golden Triangle, segitiga emas demokrasi Indonesia yang matang: stabil, beragam, bebas!

Pilkada DKI adalah labolatorium kita mencapai tiga hal itu. Kita tak ingin hanya Indonesia yang stabil, namun tak melindungi keberagaman dan ekspresi hak asasi.

Kita juga tak ingin hanya ekspresi hak asasi belaka, tapi rusaknya keberagaman dan stabilitas.

Kita juga tak ingin terjaganya stabilitas dan terlindunginya keberagaman, namun ekspresi hak asasi ditekan dan dilanggar.

Negara demokrasi yang sudah matang mencapai tiga kondisi, golden triangle itu. Pilkada Jakarta pertaruhan kita: adakah situasi sekarang tahapan penting mendekatkan kita pada Golden Triangle itu? Atau situasi sekarang bola liar yang justru bisa menjauhkan kita darinya?

-000-

Dari sisi legal formal, Indonesia sebenarnya sudah punya aturan yang lengkap menjamin tiga kondisi di atas, walau belum sempurna. Baik Konstitusi kita, KUHP sampai surat edaran sudah mengatur hal ihwal. Problemnya sebagian besar ada di level eksekusi.

Pertama-tama, kita harus memisahkan apa yang boleh dan apa yang sebaiknya. APA YANG BOLEH dan tidak adalah turunan dari prinsip konstitusi, hukum nasional dan prinsip hak asasi universal.

Sedangkan APA YANG SEBAIKNYA adalah kearifan ektra yang tidak diatur oleh hukum formal. Namun menjalankan apa yang sebaiknya, terutama di kalangan orang berpengaruh (influencers) akan mempercepat mencapai tiga kondisi ideal Golden Triangle itu.

Agar mudah dan kongkret pembahasannya, kita mengupas kasus yang riel saja: perkara Ahok mengutip surat Al Maidah 51.

Dari sisi apa yang boleh, tentu sebagai warga atau pejabat, Ahok bebas berekspresi. Ia bebas mengutip apa saja. Itu juga dijamin oleh prinsip hak asasi.

Namun dari sisi apa yang sebaiknya, memang sebaiknya warga, apalagi pejabat tak usah mengutip ayat kitab suci agama lain. Apa lagi jika itu hak yang sensitif dan "tone" cara mengutipnya dianggap menistakan agama. Ini tak hanya berlaku untuk Ahok.

Dari sisi apa yang boleh; MUI dan umat bergama boleh bereaksi untuk protes atas dasar keyakinannya. Itu juga hak yang dijamin oleh hukum nasional dan hak asasi manusia.

Tapi yang tak boleh: tak boleh ada seruan kekerasan, hate speech, dan aneka manuver yang dikategorikan hukum kriminal.

Indonesia bukan negara agama. Aneka hukum yang tak ada dalam hukum nasional tak bisa dijalankan. Walau hukuman itu ada dasarnya dalam kitab suci bagi penista agama, namun jika tidak diadopsi dalam hukum nasional, hukum agama itu tak bisa berlaku.

Pemerintah harus menjadi wasit yang tegas dan adil bagi kedua belah pihak yang bersengketa. Pemerintah harus berlaku tegas memproses pejabat yang diprotes menista agama. Namun pemerintah harus tegas pula memproses siapapun yang melakukan hate speech, ujaran kebencian/kekerasan yang mengarah kepada kriminal.


-000-

Hal yang sama berlaku untuk mobilisasi agama, SARA, politik identitas untuk pilkada atau politik pemilihan lainnya.

Kumpulan pemilih Jakarta keturunan Jawa berkumpul dalam Dulur'e Djarot. Lalu mereka bersama membersihkan taman, membuat aksi simpatik. Gerakan Dulur'e Djarot mengklaim memobilisasi dukungan bagi Ahok-Djarot.

Sengaja atau tidak, Dulur'e yang dipakai sebagai nama perkumpulan itu. Namanya bukan sahabat atau teman. Dulur'e
simbol etnik Jawa. Populasi pemilih Jakarta dari etnik Jawa sekitar 35 persen.

Sah dan valid saja, jika team Ahok Djarot memobilisasi aroma Jawa itu, menggunakan nama Dulur'e, yang juga bagian dari aura SARA. Ini bagian dari hak asasi. Dan ini bagian dari praktek demokrasi modern.

Namun sah juga himpunan etnik lain melakukan gerakan sebaliknya. Misalnya, muncul gerakan betawi untuk putra dan putri daerah. Mereka memobilisasi dukungan agar jangan memilih Ahok-Djarot yang bukan putra daerah. Mereka mengkampanyekan Agus-Sylvie, karena Sylvie keturunan betawi asli.

Hal yang sama untuk isu agama. PPP versi Djan Faridz mendukung Ahok-Djarot. Kepada publik ia ceritakan aneka mesjid dan mushola direnovasi di era Ahok. Begitu banyak umat diberangkatkan umroh.

Isu SARA (Simbol Islam) sebagai bahan untuk mendukung Ahok yang digunakan Djan Faridz sah dan boleh saja. Sebaliknya, boleh juga jika simbol yang sama digunakan untuk tidak memilih Ahok. Misalnya, komunitas Islam lain yang mengkampanyekan jangan pilih Ahok karena pernah menista agama Islam.

Di Amerika Serikat, isu SARA, lebih jauh lagi politik identitas, juga digunakan untuk memobilisasi dukungan. Isu Hispanik, Latino, Muslim, Imigran, Wanita dimobilisasi kelompok pro Hillary Clinton melawan Donald Trump. Sebaliknya pihak Donald Trump memobilisasi pemilih Kristiani melawan Hillary.

Jika kebebasan isu SARA itu dibiarkan akan terjadi apa yang disebut the Law of diminishing return dalam pasar bebas opini publik. Jika satu isu terus didengungkan, lama kelamaan "harga" isu itu akan menurun.

Dengan kata lain, jika isu SARA itu dibiarkan, lama kelamaan, efek elektoral isu SARA itu justru akan menurun. Publik akan terbiasa dengan itu, dan juga semakin melihat sisi baik dan buruknya.

Contohnya soal demonstrasi. Ketika demo dilarang di era Orde Baru, jika ada demo besar, "harga politik" demo itu besar pula, dan tinggi. Namun di era reformasi, karena demo dibebaskan dan sering, efek dan harga politik dari demo itu menurun.

Isu SARA akan bernasib sama di ruang publik. Justru jika ia dibiarkan, sejauh sisi kekerasannya dilarang, isu SARA akan mengalami the law of diminishing return yang sama.

-000-

Sungguhpun isu SARA itu boleh dalam konsep dan praktek demokrasi modern, sebaiknya setiap calon pemimpin itu berupaya untuk lintas SARA.

Setiap pemimpin itu adalah pemimpin untuk semua golongan. Indonesia didirikan juga untuk semua golongan.

Calon pemimpin yang mempersiapkan diri eksklusif mencari suara di satu segmen pemilih saja, bukan saja ia tak siap menjadi pemimpin untuk semua. Kemungkinan besar, ia juga akan dikalahkan.

Itulah yang terjadi dengan Donald Trump di Amerika Serikat misalnya. Karena ia tersetting kepada pemilih kulit putih, lelaki dan protestan, di luar segmen itu ia dikalahkan.

Jika ingin menang dalam pilkada DKI, dan juga siap memimpin Indonesia yang beragam, semua team kampanye perlu membuat calonnya menarik bagi semua segmen pemilih Jakarta yang beragam.

Kembali kepada isu pokok: bolehkan memobilisasi SARA? Jawabnya tentu saja boleh. Dengan dua syarat: pemerintah tegas menghukum siapapun yang melakukan kekerasan. Serta calon berorientasi LINTAS SARA

Siapapun yang menang dalam pilkada DKI, harus dipastikan prinsip keberagaman dan tanpa diskriminasi juga menang. Agama Yes, Kekerasan NO!!!***

  • view 2 K