Ahok Sebaiknya Memilih Pemerintahan Yang Kuat

Denny JA
Karya Denny JA Kategori Politik
dipublikasikan 27 Mei 2016
People Power Menentang Ahok

People Power Menentang Ahok


Tulisan dan Puisi Pilkada Jakarta

Kategori Acak

465.9 K
Ahok Sebaiknya Memilih Pemerintahan Yang Kuat

Ahok Sebaiknya Memilih Pemerintahan Yang Kuat

Denny JA

Ahok harus berpikir ulang soal jalur independen sebagai jalan menjadi calon gubernur Jakarta 2017-2022. Apalagi jika sebenarnya tersedia koalisi partai yang cukup untuk menominasikannya kembali.

Partai politik yang mendukung calon jalur independen juga menyia-nyiakan partainya karena suara partai itu tak dihitung. KPU sedang mengatur dalam kampanye calon independen, atribut partai pendukung akan dilarang karena tak dikenal pencalonan gabungan itu (calon independen yg didukung partai).

Jika melanjutkan jalur independen dan terpilih, Ahok kembali mewarisi pemerintahan yang terbelah (divided government). Yaitu pemerintahan eksekutif yang mendapatkan pelawanan mayoritas legislatif (DPRD).

Partai politik di DPRD tak ingin membuat kepala daerah jalur independen sukses. Alasannya sederhana: partai yang membantu kepala daerah dari jalur independen sukses memerintah justru akan membuat politisi ramai-ramai menjadikan jalur independen dan meninggalkan partai politik.

Tak ada partai politik terhormat yang mau membangun kultur yang akan menguburkan partai politik itu sendiri. Apalagi dalam sejarah tak ada demokrasi yang kuat tanpa partai politik yang kuat.

-000-

Sampai hari ini, Ahok hanya bisa disebut pemimpin yang sukses setengah matang saja. Ia hanya berhasil mencapai separuh dari kriteria pemimpin yang berhasil dalam kultur demokrasi.

Ahok sukses membangun Jakarta yang secara fisik lebih rapih dan tertata. Ahok berhasil memobilisasi pengusaha besar ikut membangun dan menyumbangkan dana bagi proyek DKI. Ahok berhasil memberikan pelayanan lebih baik yang membuat mayoritas pemilih puas.

Namun Ahok gagal dalam separuh hal lain: politik elit, seperti membangun pemerintahan yang kuat. Di masa pemerintahannya, justru Ahok menciptakan kekuatan mayoritas legislatif (DPRD) yang bermusuhan, hostile.

Pemerintahan di masa Ahok menjadi gubernur adalah pemerintahan yang terbelah: pemerintahan eksekutif yang dimusuhi oleh mayoritas DPRD.

Ada tiga kerugian bagi pemerintahan terbelah ini. Bagaimanapun DPRD diberikan kewenangan oleh UU dan sistem demokrasi mengenai tiga hal penting.

Pertama, DPRD sangat berperan dalam menentukan anggaran bagi jalannya pemda. Tak ada pembangunan tanpa anggaran. Dan sistem anggaran sudah dibangun dengan menyertakan DPRD sebagai Check and Ballance.

DKI punya kemewahan dengan anggaran (APBD) 2015 yang termasuk tertinggi sebesar 69,28 Trilyun rupiah. kemewahan itu tak bisa maksimal diterjemahkan untuk publik Jakarta jika hanya digunakan (mampu diserap) sebagian saja.

Kepmendagri misalnya di bulan oktober 2015 mencatat, penyerapan anggaran DKI tergolong terendah dan terburuk di seluruh Indonesia, yang hanya 19,39 persen. DKI lebih buruk bahkan dibandingkan Papua, apalagi dibandingkan Gorontalo yang pada saat yang sama mampu menyerap APBD sebesar 63,1 persen.

Dengan serapan rendah itu, puluhan trilyun dana yang tersedia belum digunakan. Padahal penggunaan dana yang sudah tersedia itu sangat membantu publik Jakarta. Dana Podomoro yang membantu DKI ratusan milyar itupun tak sebanding dengan dana puluhan Trilyun yang sah, yang belum terserap

Tentu banyak penyebab bagi rendahnya penyerapan APBD Jakarta. Salah satunya karena kisruh Gubernur dan DPRD yang memperlambat semua prosedur anggaran.

Kedua, DPRD sangat berperan dalam legislasi membuat perda. Aneka kebijakan apalagi yang baru dan inovatif yang berimplikasi luas ke masyarakat memerlukan payung hukum perda. DPRD juga sudah diset oleh sistem demokrasi sebagai wakil rakyat yang menentukan isi dan bulat lonjong perda itu.

Ahok sebagaimana pemda inovatif lain sudah cukup banyak melaksanakan apa yang disebut PPP (Public Private Partnership) dalam membangun Jakarta. Melalui program itu, pihak swasta dilibatkan untuk ikut membiayai program dan proyek yang diinisiasi oleh pemda.

Namun agar segala hal tertib, adil, transparan, dan fair, kebijakan itu juga memerlukan payung hukum perda atau persetujuan DPRD. Apalagi untuk kebijakan yang memobilisasi dana swasta berjumlah miliaran rupiah, dan memerlukan kompensasi tertentu bagi pihak swasta itu.

Hal ini pula yang membuat kasus Ahok dan Podomoro berlarut. Bahkan ketua KPK dan kepmendagri menyatakan "kerjasama pemda dan Podomoro" mengenai 13 proyek yang melibatkan dana di atas 300 milyar rupiah itu tidak tuntas dari sisi payung hukumnya.

Seandainya antara pihak gubernur dan DPRD terbina hubungan yang lebih ramah, tidak bermusuhan, hal di atas bisa terhindari.

Ahok bisa saja dibuktikan tak bersalah dalam kasus 13 proyek yg dikerjakan Podomoro itu. Atau ia hanya dianggap melakukan maladministrasi. Namun saling silang kasus ini melahirkan kegaduhan yang tak perlu.

Ketiga, DPRD berperan dalam pengawasan pemda. Jika DPRD semangatnya menginginkan gubernur tidak sukses, DPRD bisa membuat banyak manuver menyulitkan sang gubernur.

DPRD misalnya sudah membuat Pansus RS Sumber Waras. Atau rencana di bulan Mei 2016 ini DPRD akan membuat Pansus Podomoro. Ahok dan aneka pejabat DKI akan dibuat bulak- balik ke DPRD.

Tentu saja semua kewenangan DPRD itu positif jika dilaksanakan demi terbentuknya sistem pemerintahan yang sesuai dengan prinsip chek and ballance. Namun dalam jenis pemerintahan yang terbelah, divided government, dosis peran DPRD itu dapat dimainkan sampai ke level yang mengganggu kinerja gubernur.

-000-

Ahok sudah mengalami sendiri tak nyamannya menjadi gubernur dalam situasi divided government. Agak aneh jika Ahok ingin mengulanginya kembali jika terpilih sebagai gubernur melalui jalur independen.

Apalagi sebenarnya Ahok punya pilihan untuk maju lewat jalur partai. Aneka partai sebenarnya menunjukkan gelagat bersedia mencalonkan Ahok jika ia lebih bisa tampil sebagai leader yang bertipe "coalition builder": pembentuk kebersamaan.

Ahok tetap bisa dan harus bersikeras dengan platfom anti korupsi. Platform itu tetap bisa ia mainkan dalam posisinya sebagai calon dari koalisi banyak partai. Itulah seni memimpin.

Idealnya Ahok didukung oleh koalisi partai yang dominan di DPRD. Total kursi DPRD hasil pemilu 2014-2015 : 106 kursi. Nasdem dan Hanura yang sudah mempublikasi dukungannya sudah menyumbang 5 kursi + 10 kursi = 15 kursi. Ditambah Golkar di bawah Setya Novanto jika mendukung Ahok, total menjadi 15 kursi + 9 kursi = 24 kursi.

Untuk sah menjadi calon hanya dibutuhkan 20 persen kursi, equivalen dengan 22 kursi saja. Koalisi Golkar, Nasdem dan Hanura sudah melampaui syarat minimal itu.

Untuk menguasai mayoritas DPRD, ahok membutuhkan minimal 50 persen + 1, equivalen dengan 53 kursi. Jika PDIP (28 kursi) ditambah satu partai berbasis Islam, mayoritas DPRD sudah bisa diraih.

PKB memiliki 6 kursi. PAN mendapatkan 2 kursi. Koalisi PDIP, Golkar, Nasdem, Hanura dan PKB menguasai mayoritas 58 kursi. Atau koalisi PDIP, Golkar, Nasdem, Hanura dan PAN menguasai mayoritas 54 kursi.

Sebagai pemimpin dan politisi yang ingin berhasil, Ahok harus punya keinginan membentuk pemerintahan yang kuat, yang didukung oleh mayoritas DPRD.

Ahok harus maksimal mendapatkan koalisi besar itu. Dan itu sangat bisa ia dapatkan sejauh ia bersedia mengembangkan leadeship yang akomodatif, walau tetap tegas dengan platform anti korupsi.

Ketika dukungan partai sebenarnya tersedia, namun Ahok memilih jalur independen dengan konskwensi menciptakan pemerintahan yang lemah dan terbelah, itu adalah manuver politik yang buruk.

Teman Ahok yang merupakan kumpulan indvidu dan civil society harus pula mengerti pentingnya prinsip pemerintahan yang kuat itu. Tak dipungkiri Teman Ahok sudah menjadi medium penting mobilisasi dan partisipasi warga bagi kelangsungan pencalonan kembali Ahok.

Namun Teman Ahok jangan membawa Ahok memusuhi partai karena justru itu bisa menjadi bom waktu jika Ahok terpilih kembali. Justru teman Ahok harus mendorong Ahok mengambil jalur partai untuk pencalonannya. Teman Ahok mengambil posisi sebagai partner partai politik saja.

Tetap bersikeras maju lewat jalur independen dalam pilkada DKI 2017, di saat tersedia dukungan politik, itu adalah blunder politik Ahok yang akan ia rasakan efeknya di kemudian hari.

Masih tersedia cukup waktu bagi Ahok untuk memilih membentuk pemerintahan yang kuat, dimulai dengan maju melalui koalisi partai politik.


Mei 2016

  • view 1.3 K