Ahok way: Terobosan Baik atau Berbahaya?

Denny JA
Karya Denny JA Kategori Politik
dipublikasikan 21 Mei 2016
People Power Menentang Ahok

People Power Menentang Ahok


Tulisan dan Puisi Pilkada Jakarta

Kategori Acak

466.6 K
Ahok way: Terobosan Baik atau Berbahaya?

Ahok Way: Terobosan Baik atau Berbahaya?
Denny JA

Ahok way perlu kita telaah dengan dingin, terlepas dari posisi kita masing masing, baik selaku pendukung atau penentang Ahok dalam Pilkada DKI 2017.

Dua hal yang membuat Ahok way ini penting ditelaah tuntas. Pertama, Ahok way mendapat dukungan ataupun tantangan dari "banyak orang baik": yaitu mereka yang berkomitmen dengan kemajuan, aktivis, intelektual, yang mempunyai pengetahuan yang cukup dan passion. Pro dan kontra itu perlu dibenturkan lebih detail tentang apa yang ada dan seharusnya.

Kedua, Ahok way ini juga kini di simpang jalan. Ia bisa berujung pada terobosan yang bahkan membuat Ahok terpilih kembali menjadi gubernur DKI 2017. Bahkan Ahok way dapat saja menjadi monumen yang perlu ditiru dan diajarkan di kelas administrasi pemerintahan yang inovatif.

Tapi bisa juga Ahok way ini membawa Ahok tersangka KPK dan dipenjara, bahkan membuat buruknya sistem administrasi pemerintahan.

Sampai hari ini kita belum tahu kemana ujung Ahok way itu.

-000-

Kita dapat mulai mendefinisikan apa itu Ahok way yang dimaksud tulisan ini. Ahok way adalah gaya kepemimpinan Ahok dalam menggunakan dana swasta untuk membangun Jakarta.

Agar kongkret, Ahok way ini kita terapkan dalam kasus Podomoro. Ahok memobilisasi dana Podomoro untuk membiayai aneka proyek pemda, dengan kompensasi pengurangan biaya proyek lain yang akan. diterima Podomoro.

Koran Tempo (selanjutnya disebut Tempo saja), 11 Mei 2016 dgn judul "Agung Podomoro Seret Ahok" adalah pembuka. Tempo termasuk yang pertama memberitakan bahwa Ahok meminta Podomoro membiayai 12 proyek DKI yang totalnya bernilai 392, 6 milyar rupiah. Podomoro sudah menuntaskan sebagian proyek itu. Kekurangan Podomoro tinggal 173, 9 milyar rupiah.

Diberitakan juga bahwa Podomoro ikut membiayai penggusuran Kalijodo dengan dana 6 milyar rupiah.

Koran Tempo juga memberitakan bahwa dana yang dikeluarkan oleh Podomoro bukan CSR (Corprate Social Responsibity) yang boleh dilakukan swasta. Biaya 12 proyek ini sepenuhnya investasi yang akan diperhitungkan dengan pengurangan biaya kompensasi Reklamasi milik Podomoro, dan atas permintaan Ahok sendiri.

Dokumen ini menurut Tempo ditemukan oleh KPK. Direktur Utama Podomoro, Ariesman Wijaya, yang kini sudah menjadi tersangka KPK, di KPK membenarkan temuan itu.

Ahok awalnya keberatan dan sangat marah dengan berita Tempo. Ramai diberitakan Ahok berencana menggugatnya, baik menggugat Podomoro ataupun Tempo. Entah mengapa, kini Ahok membatalkan gugatannya, seperti diberitakan Tempo sendiri.

Dengan data itu, publik bisa berasumsi bahwa sementara data Tempo benar adanya sampai nanti dibuktikan salah.

Yang menarik adalah alasan ketiadaan dasar hukum bagi jenis barter ini. Padahal semula sudah disepakati oleh Ahok sendiri dasar hukum barter itu adalah Perda (peraturan daerah yang dirumuskan gubernur dan DPRD). Perda soal ini waktu itu sedang diproses Ahok dam DPRD. Namun perda macet karena ada perbedaan berapa prosentase yang akan dipungut dari swasta, antara 5 persen atau 15 persen.

Walau perda akhirnya tak ada, Ahok tetap berjalan memobilisasi dana dari pihak swasta. Ia menamakan keputusannya itu diskresi gubernur karena tak adanya perda dan adanya kekosongan hukum.

Jenis kebijakan Ahok memobilisasi dana swasta ini memang disebut banyak pihak dengan istilah yang berbeda. Tempo dan petinggi Podomoro Ariesman menyebutnya barter proyek. Ahok menolak menyebutnya sebagai barter. Ia lebih memilih istilah "perjanjian preman atas dasar suka sama suka." Ada pula yg menyebutnya kebijakan menginjak jempol kaki dan pemerasan pengusaha.

Hubungan Ahok dengan Podomoro juga berubah. Dulu Ahok tak masalah dirinya disebut gubernur Podomoro karena eratnya kerjasamanya dengan Podomoro. Namun karena berita Tempo itu Ahok pernah bahkan berniat menggugat Podomoro.

Ahok way istilah untuk "terobosan Ahok memobilisasi dana swasta, tanpa bersandar aturan," yang menurut klaim Ahok demi kepentingan publik Jakarta. Bahkan diberitakan Kompas.com 18 Mei 2016: Ahok menyatakan "Saya Tak Peduli Aturan. Yang Penting Menguntungkan Warga Jakarta."

-000-

Baik atau burukkah Ahok way ini? Jika melalui Ahok way, Ahok justru menang dalam pilkada DKI, dan Ahok way menjadi idola yang diikuti kepala daerah lain, baik atau burukkah Ahok way bagi sistem administrasi pemerintahan Indonesia?

Tiga alasan yang sering digunakan untuk membenarkan Ahok way. Pertama, publik menyukai Ahok way dan terbukti Ahok masih paling populer dalam survei. Kedua, Ahok way dibutuhkan karena ada kekosongan hukum sebagai terobosan agar program berjalan. Ketiga, hasil Ahok way terbukti berbuah baik dengan hasil nyata bagi rakyat.

Mari kita kupas satu persatu. Pertama, tokoh yang populer tak berarti membuat kebijakan yang baik, apalagi dalam skala jangka panjangnya.

Untuk kasus ekstrem, hitler juga populer dan menang pemilu Jerman. Di tahun 1933, bahkan Partai Hitler, Nazy, memenangkan pemilu demokratis hingga 43 persen. Ini adalah kemenangan tertinggi dalam pemilu jerman kala itu. Bandingkan dgn pemilu Indonesia era reformasi, dalam sistem multi partai yg sama, bahkan tak pernah ada partai di indonesia menang sebesar itu.

Namun Hitler saat itu populer karena ia mengisi kekosongan emosi massa kala itu. Di tengah tekanan ekonomi, kalah dalam perang dunia pertama, Jerman membutuhkan strong leadership. Hitler populer karena public mood itu, bukan karena persepsi Hitler mengenai kejayaan Jerman dengan kenekatannya menerabas hak asasi.

Ahok juga populer karena ia memenuhi emosi massa yang muak dengan kultur politik elit yang korup dan lambat. Ahok terkesan bersih dan cepat. Ahok populer bukan karena Ahok waynya.

Bahkan Ahok way yang menerabas aturan walau untuk kejayaan Jakarta bisa saja menjadi killing ground yang justru menjebloskan Ahok. Hitler juga pernah kejeblos oleh "persepsinya sendiri untuk kejayaan Jerman dan tak peduli aturan."

Tentu kita tidak menyamakan Ahok dengan Hitler. Kasus Hitler digunakan sebagai contoh ekstrem saja bahwa tokoh populer yang tak peduli aturan yg digerakkan oleh persepsi kejayaan masyarakat bisa kejeblos.

Tak ada hubungannya antara Ahok way dan populeritas Ahok.

Kedua, Ahok way itu adalah diskresi karena ketiadaan atau kekosongan hukum. Benarkah?

Faktanya tak ada kekosongan hukum dalam mobilisasi dana swasta. Sudah ada aturan mengenai CSR. Sudah ada pula aturan mengenai keterlibatan mobilisasi dana swasta dalam proyek pemda yang harus diformulasi dalam Perda, agar rakyat terlibat, yg diwakili oleh DPRD.

Bahkan Ahok sendiri juga menyadarinya dengan turut serta bersama DPRD menyusun perda itu. Ketika perdanya mentok, itu tak berarti terjadi kekosongan hukum. Apalagi itu tak berarti kebolehan kepala daerah melakukan diskresi.

Jika semua perda yang mentok berarti kebolehan diskresi, maka perda tak akan lagi dibutuhkan karena tanpa perdapun kepala daerah akan membuat diskresi dengan alasan yang sama: ketiadaan atau kekosongam hukum.

Perda dengan peran DPRD dalam legislasi akan kehilangan fungsinya. Prinsip Trias Politica demokrasi modern akan hilang oleh diskresi model itu.

Tentu saja diskresi dibolehkan dan tak terhindarkan. Namun mobilisasi dana swasta oleh kepala daerah dalam jumlah ratusan milyar tanpa ada Perda, tak tercatat resmi dalam APBD, sangatlah rawan dan itu bukan bagian diskresi. Itu adalah ketidak sabaran dan ketidak mampuan kepala daerah mencari settlement dgn DPRD menyiapkan Perda.

Ketiga, Ahok way ternyata berefek baik bagi pembangunan Jakarta. Lihatlah rumah susun bisa dibangun. Lihatlah berkurangnya kekumuhan. Benarkah?

Baik dan buruk sebuah public policy tak bisa hanya dilihat dari penampakan fisik. Ia harus juga dilihat efeknya bagi sistem pemerintahan selanjutnya.

Tiga azas nilai yan dilukai oleh Ahok way itu. Pertama, azas transparansi dan kesetaraan. Seberapa transparan dan setara nilai sumbangan Podomoro bagi 12 proyek itu, dengan kompensasi yang akan diperolehnya dalam reklamasi.

Siapa yang bisa menjamin pengusaha atau pemda tidak dirugikan dalam barter itu. Katakanlah masalah ini bisa dipecahkan dengan adanya lembaga apraisal kredibel. Lembaga ini yang akan menentukan berapa rupiah yang sudah dikeluarkan Podomoro dan yang diterima Podomoro.

Namun tetap menyisakan azas kedua: kesempatan yang sama bagi aneka pihak. Siapa yang memutuskan mengapa Podomoro yang diajak dalam proyek Itu? Mengapa bukan perusahaan lain yang diberi kesempatan untuk proyek Itu dan jenis barter itu?

Dalam kebijakan konvensional, selalu diadakan tender dan beauty contest untuk memberikan kesempatan sama bagi aneka pihak. Yang menang ditentukan oleh beauty contest itu.

Tanpa tender, model penunjukan langsung yang melibatkan dana ratusan milyar sangat rawan dengan aneka praktek kolusi dan nepotisme.

Prinsip lain yang dirugikan oleh Ahok way adalah kesetaraan oleh pemda lain. Jika Ahok boleh menerapkan Ahok way maka pemda lain harus juga dibolehkan.

Apa jadinya jika Ahok way menjadi pola baru semua kepala daerah dalam memobilisasi dana swasta ratusan milyar rupiah, tanpa harus lewat perda, tanpa tercatat di APBD, dan tanpa transparansi tender?

-000-

Dengan elaborasi di atas, saya cenderung menyatakan Ahok way adalah terobosan yang berbahaya. Semakin Ahok populer karena Ahok way, semakin Ahok Way berbahaya karena akan menjadi preseden administrasi pemerintahan.

Terlepas kita mendukung Ahok atau tidak dalam pilkada, terlepas Ahok menang atau kalah dalam pilkada, demi prinsip Good Governance harus ada kejelasan dari otoritas yang berwenang untuk menyatakan bahwa Ahok Way bukan terobosan yang dianjurkan. Sebaliknya, Ahok way bahkan dilarang!

Ahok bahkan justru semakin mempesona tanpa Ahok way.

Mei 2016.

 

 


  • Nur 
    Nur 
    1 tahun yang lalu.
    Saya cermati, ini belumlah sedingin perkataan sampean "Ahok way perlu kita telaah dengan dingin, terlepas dari posisi kita masing masing, baik selaku pendukung atau penentang Ahok dalam Pilkada DKI 2017" menarik namun belum sebegitu menarik, jika memang terlepas dari posisi kita masing-masing, baik selaku pendukung atau penentang. Maka kencendrungan sampean adalah menentang. Domino yang tertulis sedikitpun tidak mempengaruhi media massa, kecuali salah satu diantara penentang Ahok menyajikan program yang logis, transparan, cepat dan tepat.

  • Iswandi Taher
    Iswandi Taher
    1 tahun yang lalu.
    Mmm.....