Maaf untuk Korban 1965?

Denny JA
Karya Denny JA Kategori Politik
dipublikasikan 27 April 2016
Maaf untuk Korban 1965?

Maaf Untuk Korban 65?

(Catatan Untuk Goenawan Mohamad)

Denny JA

Perlukah Presiden Jokowi atas nama negara Indonesia meminta maaf atas korban tragedi 1965? Isu ini semakin hangat setelah berlangsung Pengadilan Rakyat Internasional (IPT) di Den Haag, November 2015 dan diliput media internasional. Banyak aktivis, pengacara Indonesia dan korban 1965 ikut aktif dalam Pengadilan Rakyat Internasional itu.

Apalagi bulan April 2016 ini Presiden Jokowi memerintahkan Menko Polkam Luhut Pandjaitan untuk mencari kuburan massal 1965.

Terlepas dari setuju atau tak setuju, tulisan GM (Goenawan Mohamad) soal isu itu layak diapresiasi untuk memulai perdebatan publik kembali. Tulisan GM dimuat di Qureta 27 April 2016.

Sikap GM, ia memahami jika Jokowi tak perlu meminta maaf atas korban 1965 itu, namun melakukan hal yang lebih kongkret: menemukan kuburan massal korban. Juga Jokowi sebaiknya memerintahkan pelaku kekerasan jika mereka masih hidup untuk ditangkap dan dihukum. Lebih jauh lagi Jokowi disarankan membuat pernyataan publik bahwa keluarga yang dulu dilabel PKI adalah bagian dari bangsa kita yang sah.

Singkat kata, pandangan GM: Presiden Jokowi memang tak perlu meminta maaf secara resmi yang diumumkan ke publik.

GM juga menambahkan fakta untuk memperkuat argumennya. Bahwa Pemerintah Jerman Timur setelah patah arang dengan Hitler, juga tidak meminta maaf atas kekejaman pemerintah Nazi itu.

Tulisan ini memberikan tiga catatan kritis atas argumen, data dan analisis GM. Kritik ini harus dilihat lebih sebagai membuka aneka nuansa dan memperkaya dimensi persoalan.

Pertama adalah catatan data dan analisis. Berbeda dengan GM, saya justru menemukan data bahwa bahkan Pemerintah Jerman Timur, yg patah arang dengan Hitler, secara publik justru meminta maaf atas kekejaman Hitler. Mereka bahkan menyatakan bersedia ikut bertanggung atas atas kerugian yang diderita korban kekejaman Hitler itu.

New York Time 13 April 1990 memuat berita dgn judul besar: Upheavel in the East: East German Issues An Apology for Nazi's Crime. Atau berita LA Times sehari sebelumnya: 12 April 1990: East German Apologize.

Berita itu menyatakan setelah empat dekade menutupi masa silam yang gelap, akhirnya Parlemen Jerman Timur yang terpilih meminta maaf kepada Israel dan semua yahudi yang menjadi korban keganasan pemerintahan sebelumnya. Link bisa dibaca di http://articles.latimes.com/1990-04-12/news/mn-1752_1_east-germany

Dalam kasus Jerman Timur, dan Jerman Barat, sangat jelas pemerintah yang meminta maaf saat itu adalah musuh dari rezim Nazi Hitler yang melakukan kekerasan politik. Toh, mereka menganggap kekerasan Hitler tetap menjadi beban dan tanggung jawab pemerintahan selanjutnya untuk dituntaskan.

Sudah menjadi fakta sejarah dan preseden politik bahwa kebijakan yang diambil oleh sebuah pemerintahan, tak bisa begitu saja dilepaskan oleh pemerintah setelahnya. Tak terkecuali jika pemerintahan baru itu adalah perlawanan dan musuh besar dari pemerintah sebelumnya.

Hutang negara yang dilakukan oleh pemerintahan Suharto misalnya, tetap harus dibayar oleh pemerintah pengganti Soeharto, walau pemerintah baru itu menjatuhkan Suharto dan tak setuju dengan kebijakan hutang luar negri Soeharto.

Sejarah banyak sekali memberikan fakta historis tentang aneka rezim yang meminta maaf atas kelakuan rezim sebelumnya.

Catatan pertama untuk GM bukan hanya koreksi data, namun memindahkan titik analisa. Kasus maaf dan negara tidak terlalu ditekankan dalam wacana filsafat Hegel atau Marx, namun cukup dilihat sebagai fakta sejarah dan public policy semata. Bahwa sudah menjadi preseden sebuah pemerintahan meminta maaf atas kebijakan pemerintahan sebelumnya jika memang ada kejadian besar yang dianggap sangat melanggar hak asasi manusia.

Caatan kedua, GM menerima sikap Jokowi yang "tidak minta maaf untuk korban 1965 namun melakukan koreksi kongkret" sebagai sebuah pilihan etis (dalam bahasa saya sendiri) yang sudah seharusnya demikian. Mungkin itu adalah pilihan yang ideal bagi GM (dalam bahasa saya sendiri).

Namun saya melihat sikap Jokowi itu semata akibat kompromi politik belaka. Dan itu bukan pilihan yang secara etis ideal.

Di satu sisi, Jokowi dituntut oleh banyak aktivis, termasuk Komnas HAM dan AJI (Aliansi Jurnalis Independepen) untuk memenuhi janji kampanye. Ketika Pilpres 2014, Jokowi berjanji menuntaskan kasus HAM masa silam, termasuk korban dan tragedi 1965. Bagi politisi yang baik, janji kampanye adalah hutang yang harus dibayar.

Namun di sisi lain, Jokowi mungkin kaget menghadapi perlawanan politik nyata. Begitu banyak tokoh yang berpengaruh di militer, termasuk yang ada di kabinetnya, tak setuju secara militan jika pemerintah RI secara resmi meminta maaf atas tragedi 1965.

Bahkan aneka ormas Islam yang berpengaruh seperti NU juga tak setuju. Tak terhitung aneka ormas Islam yang keras lain yang bukan hanya tak setuju, namun secara militan akan meneriakkan semangat agama melawan Jokowi jika ia meminta maaf kepada korban 1965. Apalagi diasosiasikan minta maaf itu seolah meminta maaf kepada PKI, yang memberontak, memulai kekerasan terlebih dahulu, dan kumpulan para ateis!

Tarik menarik kekuatan politik itu yang membuat Jokowi bimbang. Di sebelah kiri ada janji kampanye dan tuntutan aneka civil society. Di sebelah kanan, ada gerakan perlawanan yang powerful karena ada petinggi militer dan ormas Islam yang melawannya.

Jika Jokowi lebih powerful secara politik dibanding posisinya sekarang, mungkin Jokowi bisa mengabaikan perlawanan tokoh militer dan ormas Islam demi hutang janji kampanyenya. Namun per-hari ini, Jokowi tidak sekuat itu.

Berbeda dgn GM, saya tak melihat sikap Presiden Jokowi saat ini sebagai pilihan etisnya yang ideal. Namun ini semata kompromi politik belaka. Jika Jokowi lebih kuat dari posis politiknya saat ini, sangat mungkin Jokowi melangkah lebih jauh.

Catatan ketiga, sikap GM yang menerima Jokowi tak harus minta maaf namun melakukan koreksi yang lebih kongkret, adalah sikap yang perlu diapresiasi pada tahap minimal.

Jika kebijakan Jokowi, sesuai yg disarankan GM, bisa dikerjakan, itu sudah sebuah kemajuan.

Namun ada pilihan kebijakan yang lebih optimal, yang bisa diambil Jokowi. Sikap ini mungkin tak akan mendapatkan perlawanan politik yang terlalu keras pula, baik dari tokoh militer ataupun ormas Islam. Secara etis, ini justru pilihan kebijakan ini lebih ideal.

Jokowi bisa mengikuti tradisi yang biasa saja dalam negara modern. Sebagai presiden secara resmi Jokowi meminta maaf atas peristiwa 1965.

Namun permintaan maafnya bukan kepada PKI, tapi kepada semua korban (baik tentara, anggota ormas Islam, korban yang dituduh PKI padahal bukan, juga kepada siapapun yang sebenarnya tak layak dibunuh tanpa pengadilan).

Ini permintaan maaf yang sangat umum. Di tahun 1965, begitu banyak yang menjadi korban, bukan hanya PKI saja. Dan semua korban berhak mendapatkan maaf yang sama.

Maaf yang disampaikan oleh pemerintah resmi juga akan menjadi penanda politik penting, bahwa kita sebagai bangsa menerima tragedi 1965 sebagai tragedi bersama, dan bersama pula memaafkannya untuk memulai sesuatu yang baru.

Kadang diperlukan langkah yang heroik untuk memulai tahapan yang lebih tinggi.

April 2016

 

 

  • view 1.4 K