Sunny, Seorang Swasta di Lingkaran Ahok

Denny JA
Karya Denny JA Kategori Politik
dipublikasikan 11 April 2016
People Power Menentang Ahok

People Power Menentang Ahok


Tulisan dan Puisi Pilkada Jakarta

Kategori Acak

468.3 K
Sunny, Seorang Swasta di Lingkaran Ahok

Sunny Tanuwidjaja, seorang swasta di Lingkaran Ahok

Denny JA

Saya baru saja selesai membaca laporan utama Majalah Tempo 11-17 April 2016, soal Reklamasi Tujuh Keliling, 16 halaman.

Semoga Ahok dapat keluar dari kisruh kasus reklamasi itu tetap dengan citra pemimpin yang bersih. Kita memerlukan contoh kongkrit figur kepala pemerintahan yang tegas dengan prinsip Good Governance.

Namun ada yang mengganggu soal sosok Sunny. Dalam laporan Tempo itu digambarkan peran penting yang dimainkan oleh Sunny, orang dekat Ahok.

Ia menjadi konektor relasi pengusaha- gubernur, pengusaha- DPRD, dan DPRD-gubernur, untuk sebuah bisnis besar reklamasi, yg 15 persen sumbangannya pada DKI saja senilai 48 Trilyun rupiah.

Misalnya, ada percakapan Sanusi anggota DPRD yang sudah diamankan KPK dengan Sunny: "koko lu (gubernur) gimana soal 5 persen, apa sudah setuju? Dijawab sunny itu sudah oke (pengakuan Krishna pengacara Sanusi).

Sunny juga mendiskusikan soal kontribusi 15 persen itu dengan pengusaha Aguan, yg juga sudah dicekal KPK. Aguan menanyakan peluang menurunkan 15 persen menjadi 5 persen. Sunny menjanjikan sesuatu kepada Aguan, ujar penegak hukum KPK.

Siapakah Sunny ini? Kewenangan apa yang Ahok berikan padanya? Ahok sendiri memberikan keterangan yang berubah-ubah soal Sunny. Kadang dikatakannya Sunny hanya orang yang magang. Lalu berubah lagi Sunny adalah staf, tapi tak digaji oleh pemda. Lalu berubah lagi Sunny adalah teman.

Namun yang pasti Ahok mengetahui bahwa Sunny sudah menjadi penghubungnya dengan pengusaha dan DPRD.

Dari sisi prinsip Good Governance, bisakah dibenarkan seorang yang magang, atau seorang teman, atau seorang staf yang tak digaji resmi oleh pemda, memainkan peran konektor untuk masalah penting pemerintahan, untuk bisnis reklamasi bernilai ratusan trilyun rupiah? Apalagi kemudian terbukti bahwa program reklamasi itu kini sarat korupsi?

Ahok sebagai gubernur sudah bagus memvideokan aneka rapatnya dan mempublikasikannya di Youtube. Namun itu baru separuh dari area pemerintahan yang kita sebut saja sisi open office.

Bagaimana dengan back officenya? Yaitu percakapan loby yang pasti tak bisa divideokan dan dipublikasikan di Youtube? Apakah back office yang tersembunyi ini lebih menentukan kebijakan ketimbang open officenya?

Mengapa Ahok membiarkan seorang swasta (anak magang, atau teman, atau staf tak digaji, atau siapa saja) memainkan peran penting dalam relasi bisnis- politik ratusan trilyun rupiah itu?

Dan kini terbukti ada kasus korusi di sana!

Bukankah ini kebijakan yang buruk bagi prinsip Good Governance, memberikan kewenangan tak sesuai dengan jabatannya, dan tanpa mandat tertulis? Bukankah hal yang beresiko memasukkan politik informal kedalam proses formal birokrasi? Apa jabatan dan mandat Sunny sehingga ia bisa menjadi konektor bagi gubernur dengan DPRD dan pengusaha besar?

Ini catatan kita kepada pemimpin. Negara demokrasi tak hanya memerlukan pemimpin yang baik, tapi juga warga yang baik. Warga yang baik adalah warga yang mendukung pemimpinnya ketika benar, mengkritiknya ketika salah, dan mempertanyakan hal yang secara common sense terasa janggal.

Kasus ini terus bergulir. Kita berharap ia menjadi bagian dari pembelajaran demokrasi dan Good Governance!

April 2016

(Silahkan dishare..)

 

 

  • view 50.1 K