FAIT ACCOMPLI CIANJUR

Daynenoe
Karya Daynenoe  Kategori Politik
dipublikasikan 01 Februari 2016
FAIT ACCOMPLI CIANJUR

PILKADA (pemilihan kepala daerah) serentak tahun 2015 sangat terasa di ruang publik kita beberapa waktu. Hanya saja, wacana pascapilkada relatif kurang mendapat porsi cukup layak di ruang publik kita. Selama ini, disadari atau tidak, wacana yang dominan di pilkada serentak terfokus pada bagaimana ihwal tahap-dinamika pilkada beserta segala aspek teknis-operasional dan estimasi siapa calon yang akan menjadi pemenangnya.

?

Cianjur Pasca Pilkada

Secara faktual, struktur kekuasaan politik Cianjur masih diisi wajah?lama. Tak ada perubahan berarti dalam motif-motif yang mendasari orang-orang untuk terjun berpolitik, demikian juga perilaku mereka ketika menjadi bagian dari kekuasaan. Tidak ada koreksi yang sungguh-sungguh terhadap sistem politik lama. Tidak ada hukuman apa-apa terhadap mereka yang telah menyalahgunakan kekuasaan, pun tidak ada keadilan bagi mereka yang menjadi korban.

Pada akhirnya, politik gagasan yang digembar-gemborkan pun tak ubahnya atau kembali menjadi politik kemasan/pencitraan belaka, hanya saja dikemas sedikit lebih ilmiah dan akademis. Tanpa memperdulikan implementasi janji dan realisasi ide serta gagasan yang sebelumnya dijual kepada publik. Demokrasi kembali menjadi hambar dan pelayanan publik tak akan pernah fokus pada publik yang harus dilayani, namun hanya menjadi wacana untuk menguntungkan diri sendiri dan kelompok kepentingan dibelakangnya.

?

Pailit Kepemimpinan

Rangkaian?fait accompli?elite politik telah membawa Cianjur?ke ambang pailit kepemimpinan dan nihilisme moral. Kerancuan antara yang benar dan yang salah terjadi pada taraf yang tak terperikan. Jika menyimak perilaku elite politik dan sikap permisif yang ditunjukkan masyarakat, sulit menentukan standar moral mana yang mendasari kehidupan bersama. Rangkaian?fait accompli?itu tidak hanya menyebarkan irasionalitas, kerancuan berpikir, dan kebingungan menilai, tetapi juga menyebabkan semua ikhtiar untuk menyelesaikan permasalahan daerah, termasuk krisis kepemimpinan, praktis terbentur pada simalakama.

Berbicara kepemimpinan, mau tidak mau kita harus membahas posisi partai politik. Partai politik adalah rahim kepemimpinan yang utama. Namun, hari ini, partai politik juga menjadi penyumbang terbesar bagi krisis kepemimpinan yang terjadi. Partai politik selalu menjadi tertuduh utama dari berbagai kedurjanaan politik: penyalahgunaan kekuasaan, pengkhianatan terhadap rakyat, pelanggaran konstitusi, politik tunaetika, dan seterusnya.


Netralitas Penyelenggara Pemilu

Pelajaran penting lain yang didapat dari Pilkada?lalu adalah terkait proses penyelenggaraan pemilu yang diwarnai banyak gugatan sengketa hasil pemilu dan pemecatan anggota penyelenggara pemilu, kita tentu mengapresiasi sikap DKPP yang mengambil langkah tegas dengan memecat penyelenggara pemilu yang terlibat praktik curang. Langkah tegas itu diharapkan bisa memperbaiki citra penyelenggara pemilu, terutama di daerah, yang selama ini dituding sebagai salah satu pihak yang berperan penting dalam praktik kecurangan pemilu.

Keberpihakan penyelenggara pemilu bisa saja terjadi karena mereka dipelihara oleh kandidat.?Untuk itu, kedepan perlu ada klausul dalam UU tentang Penyelenggara Pemilu bahwa masa keanggotaan KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota tidak bisa diperpanjang untuk menjamin netralitas mereka. Selain itu, UU perlu juga mempertegas pentingnya rekam jejak calon anggota penyelenggara pemilu. Seleksi calon peyelenggara pemilu terkait integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil harus benar-benar dilaksanakan secara ketat.

?

?

  • view 160