Yani, Basuki, dan Douwes Dekker : "Pasal-pasal Penyebar Kebencian"

DAF
Karya DAF  Kategori Sejarah
dipublikasikan 24 November 2016
Yani, Basuki, dan Douwes Dekker :

Ada yang menarik mengikuti pemberitaan pada bulan-bulan ini. Mulai dari penetapan Basuki sebagai tersangka karena disangka (karena statusnya masih tersangka hehehe) menistakan agama, Buni yani yang dijerat pasal penghasutan terkait SARA, dan pandangan masyarakat Islam Indonesia yang terbelah. Yang menarik perhatian saya adalah tentang pasal yang dikenakan untuk menjerat Buni Yani, (salah satu) pengunggah video pak Basuki sedang kunjungan kerja ke kepulauan seribu. Sebelumnya video itu diunggah oleh akun official pemerintah DKI yang belakangan dalam rekamannya memuat pak basuki (disangka) melecehkan kitab suci agama Islam.

Kalo melihat secara historis, pasal tersebut di ilhami dari pasal 124a dan 135a Indian Penal Code, menarik bagi saya yang belum lulus juga jadi sarjana hehehe. Dalam sejarahnya, pemerintah kolonial dibuat gundah gulana oleh aktifitas E. F. E Douwes Deker yang mengikuti sanaknya yang terkenal, Multatuli. Kegigihannya menolak kolonialisme barat dan cenderung menginginkan pemerintahan sendiri bagi Hindia Belanda waktu itu getol dituangkan melalui artikel dalam Nieuwe Arnhemsche Courant dan bukunya Het Boek van Siman den Javaan. Dalam nota intern daerah jajahan tahun 1909, tokoh sosial –demokrat, Van Kol, “prihatin” dengan temperamennya Douwes Dekker yang berapi-api dipadukan semangat nasionalismenya. Dalam undang-undang yang ada sampai waktu itu, yakni pasal pasl 24 ayat 2 dan pasal 26 dari perundang-undangan barang cetakan, membangkitkan kebencian dan melakukan pelecehan dapat dikenai hukuman. Tetapi jika hanya sebatas usaha ke arah tersebut tidak termasuk.

Nah waktu itu, gubernemen yang dijabat Idenburg tak kehabisan akal untuk menjerat pak de Douwes Dekker yang getol menyebarkan semangat nasionalisme ini. Ia mengambil pasal 124a dan 135a dari perundang-undangan India Inggris sebagai contoh. Dalam pasal itu, mereka yang dalam percakapan, tulisan, lewat tanda-tanda atau sikap lahiriah membangkitkan atau mencoba membangkitkan kebencian (bahasa kitanya mah membangkitkan kesadaran pribumi), penghinaan, atau rasa permusuhan terhadap pemerintah, atau antar kelompok warga negara dapat DIHUKUM.

Tetapi rencana tersebut mendapat penolakan dari Cordes, pejuang semangat kebebasan individu Belanda. Cordes memandang jika ingin menjerat douwes Dekker cukuplah memakai pasal yang ada seperti pasal-pasal kitab undang-undang hukum pidana, peraturan tentang barang cetakan (karena belum ada internet, apalagi facebook hehehe), peraturan pidana kepolisian, dan wewenang kepolisian. Memasukan pasal 124a dan 135a yang demikian luas cakupannya dari India Penal Code dirasa tidak perlu, dan tidak diinginkan. Alesannya salah-salah surat pribadi dan percakapan pribadi dapat dikenai hukuman. Wkwkwkwk (beliau takut terjerat juga mungkin).

Tapi idenburg bergeming, ia tetap memasukan pasal dalam Indian Penal Code karena titik tekannya bukan masalah transparansi tapi masyarakat jajahan. Menurutnya ketentuan-ketentuan yang ada tidak memadai untuk mengekang oknum-oknum pembuat kerusuhan dalam situasi kolonial. Ia menyanggah alasan Cordes dengan balik bertanya, bagaimana dengan “kelicikan-kelicikan” yang digunakan Douwes Dekker? Surat pribadi dan percakapan pribadi seringkali memang tidak terlihat membahayakan. Tapi bagaimana jika surat tersebut mencapai khalayak yang luas? Bisa jadi diedarkan dan bahkan ditempelkan, sanggahnya.

Kasus Douwes Dekker ini pun terus bergulir, Dewan Hindia sepakat dengan Idenburg tetapi mendorong masalah ini di selesaikan dengan jalan legislatif biasa saja, Idenburg sepakat tapi mendesak Menteri Daerah Jajahan yang dijabat Mr.Th.B. Pleyte (1913-1918) bertindak cepat. Tak sampai setahun setelah pemidanaan Douwes Dekker di tahun 1914, ternyata Idenburg secara diam-diam memasukan pasal-pasal tentang kebencian dalam kitab undang-undang hukum pidana, nah loh. Dengan begitu, setiap tidakan yang menimbukan atau mendorong rasa kebencian, penghinaan, atau permusuhan lewat kata-kata, tanda-tanda, pementasan, atau pun cara lain terhadap pemerintah yang sah dapat dikenai hukuman 5-10 tahun penjara bagi orang Eropa, dan 5-10 tahun kerja paksa bagi orang Indonesia sebelumnya hukuman itu hanya satu bulan sampai satu tahun. Intinya mah pasal penyebar kebencian ini untuk menambah masa hukuman hehehe Inget yah, hukuman untuk orang Eropa dan Indonesia itu berbeda karena kitab undang-undangnya ada dua, sebelum nantinya disatuin tahun 1918.

Dengan bersenjatakan pasal-pasal tersebut, pemerintah kolonial (berharap) secara efektif dapat mengekang pemberitaan di surat kabar (karena belum ada internet apalagi facebook) dan di rapat-rapat, dan yang lebih ngeri dari pasal-pasal tentang penyebar kebencian yaitu tanpa exorbitante rechten dapat membungkam seorang penulis atau seorang pembicara yang ga kuat nyalinya.

Bulan juni 1914, Jaksa Agung dari Mahkamah Agung mengirim perintah kepada kepala-kepala pemerintahan daerah di Hindia Belanda agar mereka melaporkan segala ucapan yang beredar dalam surat kabar Eropa dan Indonesia yang melampaui batas KRITIK yang wajar. Namun, hal tersebut malah menimbulkan kericuhan dalam pers karena perbedaan antar golongan penduduk makin dipertegas.

Nah, sekarang pak Buni Yani ini dijerat pasal 28 ayat 2 juncto pasal 45 ayat 2 UU ITE tentang penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA. Sama ga kasusnya dengan pak de Douwes Dekker?? Silakan dijawab pake hati nurani masing-masing hehehe. Kalo menurut saya yang masih newbie, kesalahan paling fatal Buni Yani ini Cuma satu, yakni dia terlalu berani menganggu kemapanan penguasa seperti halnya Douwess Dekker kepada pemerintah kolonial. Heheheh sejarah memang tidak berulang, tapi fenomena yang sama akan selalu berulang di tiap massa.

Salam Hangat, Mahasiswa Sejarah Budaya, PTPG Bandung.

 

Sumber bacaan:

Adam, A. (2003). Sejarah awal pers dan kebangkitan kesadaran keindonesiaan, 1855-1913. Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar.

Maters, M. (2003). Dari Perintah Halus ke Tindakan Keras: Pers Zaman Kolonial antara Kebebasan dan Pembrangusan, 1906-1942. Jakarta: Hata Mitra, Pustaka Utan Kayu, KITLV.

Surjomihardjo, A. (1980). Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers Di Indonesia. Jakarta: Proyek Penelitian Pengembangan Penerangan Departemen Penerangan RI dan Lembaga Ekonomi dan Kemasyarakatan Nasional Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LEKNAS-LIPI

http://nasional.kompas.com/read/2016/11/24/19180011/pasal.yang.disangkakan.terhadap.buni.yani.dinilai.multitafsir

Sumber gambar: laptop penulis, lupa darimana ngedownload, mohon ijin untuk pemilik gambar.

Dilihat 129