Alokasi Dana Desa untuk Perlindungan Anak

Papa Anggrainy
Karya Papa Anggrainy Kategori Ekonomi
dipublikasikan 17 Desember 2017
Alokasi Dana Desa untuk Perlindungan Anak


Desa pada saat ini dihadapkan pada permasalahan yang kompleks terkait perlindungan anak. Sebagai entitas lembaga pelayanan publik yang langsung berhadapan dengan masyarakat, desa menjadi garda terdepan menangani kasus-kasus perlindungan anak.

Kekerasan pada anak dan perempuan dalam beragam bentuk seperti kekerasan fisik, psikis, seksual dan emosional sebagian besar terjadi di wilayah desa. 

Di desa segudang masalah anak banyak terjadi. Kasus penelantaran atau eksploitasi, kerawanan terhadap bencana dan anak yang bermasalah dengan hukum kebanyakan terjadi di desa. Mestinya desa lebih tanggap dengan persoalan-persoalan yang dihadapi terkait dengan perlindungan anak. Karena desa dekat dengan anak, merekalah yang setiap saat menyaksikan kompleksitas masalah anak di desa. Dibandingkan dengan struktur pemerintahan yang lebih tinggi, desa langsung berhadapan dan berdekatan dengan anak.

Celakanya, pemerintah desa kurang dipersiapkan untuk merespons permasalahan- permasalahan terhadap anak yang belakangan ini kian marak. Letak masalahnya ialah desa tidak memiliki perangkat kelembagaan memadai untuk merespons berbagai kasus perlindungan anak. Nyaris tidak ada lembaga di desa yang memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) mengurus masalah ini.

Di struktur pemerintahan desa terdapat Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (Kaur Kesra) yang mengurus masalah-masalah sosial di desa. Staf yang duduk di bagian ini bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang terkait dengan urusan kesejahteraan warga. Masalahnya, tidak ada tupoksi khusus aparat ini yang melekat dengan urusan perlindungan anak.

Untuk menangani masalah-masalah yang terkait dengan perempuan dan anak biasanya mereka bekerja sama dengan PKK dan karang taruna. Itupun biasanya sebatas penyuluhan yang tidak berkesinambungan. Masalahnya, PKK sudah terlalu banyak urusan mulai dari penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat termasuk hal kecil-kecil pemantauan jentik nyamuk sehingga urusan terkait perlindungan anak cenderung terbengkelai.

Jika ada gejala-gejala kasus perlindungan anak direspons dengan sangat terlambat. Akibatnya penanganan tidak maksimal. Hingga saat ini belum ada kelompok perlindungan anak (KPAD) yang benar-benar berjalan. Tak heran masalah perlindungan anak di desa dikeroyok secara sporadic banyak pihak namun tidak fokus.

Selain tidak adanya perangkat desa atau lembaga di desa yang fokus pada kesejahteraan dan perlindungan anak, anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan perlindungan anak nyaris minim. Banyak perangkat desa tidak berani mengalokasikan dana desa untuk merespons kasus-kasus perlindungan anak. Padahal, jika melihat aturan yang ada, dana desa dapat dialokasikan untuk perlindungana anak.

Merujuk pada Peraturan Menteri Desa No 5/2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, dana desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Artinya sebenarnya terdapat peluang bagi desa mengalokasikan sebagian anggarannya untuk perlindungan anak.

Mengacu Permendes itu di bidang pembangunan, dana desa diprioritaskan untuk membangun, merawat, serta mengembangkan antara lain: Pertama, pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pengembangan pos kesehatan desa dan polindes; posyandu, PAUD. Kedua, sarana dan prasarana desa, seperti jalan desa, jalan usaha tani, embung desa, pembangunan energi baru dan terbarukan, pengeloaan air bersih berskala desa, pemeliharaan irigasi tersier, budidaya perikanan, sarana dan produksi di desa.

Ketiga, potensi ekonomi lokal, seper ti pengembangan BUMDes, pasar desa, pelelangan ikan, lumbung pangan, pupuk dan pangan organik, benih lokal, ternak kolektif, tambatan perahu, padang gembala, desa wisata, teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan. Dan keempat, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, seperti hutan milik desa dan pengelolaan sampah.

Sementara di bidang pemberdayaan, dana desa diprioritaskan untuk: peningkatan kualitas proses perencanaan desa, mendukung kegiatan ekonomi baik melalui BUMDes maupun kelompok usaha masyarakat, peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat desa. Dan kegiatan pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga desa. 

Kelima, penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat, dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan hutan desa dan hutan kemasyarakatan, peningkatan kapasitas kelompok masyarakat. Yakni dengan melalui kelompok usaha ekonomi produktif, perempuan, tani, masyarakat miskin, nelayan, pengrajin, pemerhati perlindungan anak, pemuda, lain sesuai kondisi desa.

Dari Permendes itu sebenarnya terbuka peluang bagi desa untuk dua hal besar. Pertama, pengembangan sarana prasarana perlindungan anak seperti pembangunan gedung PAUD, sanggar anak, rumah pintar, rumah aman dapat dialokasikan dalam pos pembangunan atau infrastruktur.

Desa harus didorong tidak hanya membangun sarana prasarana seperti jalan desa, jembatan, balai desa seperti selama ini terjadi, melainkan harus didorong untuk berani mengalokasikan anggaran pembangunan pro anak. Perangkat desa dan BPD harus tahu bahwa sepertiga penduduk desa adalah anak-anak.

Kedua, dalam pemberdayaan masyarakat, anggaran dapat dialokasikan untuk penguatan kader-kader pembangunan desa khususnya pemerhati anak dan aktivis hak anak di desa. Desa memang harus melakukan terobosan terkait pemanfaatan dana desa yang lebih pro anak.

Terkait dengan hal ini desa memang perlu dikapasitasi oleh pemerintah di atasnya untuk memperkuat pemahaman perangkat desa terkait hak dan perlindungan anak. Selama ini perangkat desa selalu menyatakan tidak adanya petunjuk tertulis terkait penggunaan dana desa dari kabupaten/kota. Hal lebih disebabkan pemahaman perangkat desa terkait Undang-Undang No 6 Tahun 2014 dan Permendes No 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Desa yang minim.

Di level kementerian, kita mendorong Kementerian Desa Tertinggal dan Transmigrasi dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bergerak cepat agar koordinasi antarinstansi segera terbangun. Persoalan pengalokasian dana desa untuk perlindungan anak lebih pada persoalan kesadaran dan komitmen para pihak untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Desa dengan segudang persoalan terkait perlindungan anak perlu dibantu dan didorong agar terdapat keberanian perangkat desa mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan hak anak. Desa perlu dibantu agar mereka menyusun anggaran responsif anak. Dan betapapun desa merupakan ujung tombak melindungi anak dari segala bentuk kekerasan dan perlakuan salah.(cheldy berek)

  • view 108