Kurindu ITD - Membangun Masyarakat Harmonis: Belajar dari Fenomena Ahok dan 4-11

Subandri Simbolon
Karya Subandri Simbolon Kategori Politik
dipublikasikan 20 November 2016
Kurindu ITD - Membangun Masyarakat Harmonis: Belajar dari Fenomena Ahok dan 4-11

Indonesia tanpa diskriminasi nampaknya bukan lagi kerinduan semua manusia yang menyebut dirinya sebagai masyarakat Indonesia. Banyaknya perilaku diskriminatif menjadi fakta yang mewarnai hari-hari ruang lingkup komunal dan personal warga. Bahkan, ada yang mesnyinyalir bahwa diskriminasi itu adalah sebuah bentukan dari segilintir orang yang hingga saat ini masih menyebut dirinya Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Terutama sejak tergulirnya pemilihan kepala daerah, diskriminasi semakin dipertontonkan dengan pongahnya dalam berbagai media. Fenomena Ahok dan 4-11 menjadi salah satu kulminasi dari diskriminasi itu. Menjadi pertanyaan, masih bisakah kita berharap dan bermimpi akan kembalinya sebuah Indonesia tanpa diskriminasi? 

Berkenalan dengan Diskriminasi
 Apa itu diskriminasi? Secara leksikal, KBBI mengartikan diskriminasi sebagai pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara (berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya). Webster secara lebih tegas menjelaskan diskrimasi sebagai (1) praktek yang memperlakukan secara tidak adil seseorang atau kelompok orang dengan membedakannya dari orang lain atau kelompok lain; (2) kemampuan untuk mengakui perbedaan dari hal-hal yang berkualitas bagus dan yang lain tidak; (3) kemampuan untuk memahami bahwa yang satu berbeda dari yang lain.[i] Membeda-bedakan dan ketidak-adilan mendapatkan penekanan dalam defenisi leksikal ini. Dan keduanya selalu merujuk pada tindak manusia yang sadar, mampu dan mau.

Denny JA mendefenisikan diskriminasi sebagai “prasangka atau prilaku yang membedakan seseorang hanya karena ia berasal dari sebuah identitas sosial (agama, etnis, ras, gender, orientasi seksual)”[ii]. Prasangka menunjuk pada opini pribadi atau kelompok atas liyan tanpa didasarkan pada bukti tetapi pada keterbatasan atau kesalahan informasi tentang liyan. Opini tersebut mampu memengaruhi perilaku ketika itu dijadikan sebagai kebenaran tanpa ada usaha untuk mencari tahu lebih dalam tentang yang lain. Sementara itu, liyan dalam prasangka selau dijadikan sebagai abjek yang tidak memiliki kebeneran sedikit pun di dalamnya. Dikatakan liyan karena dia berasalan atau diasosiasikan berada di luar kelompok identitas yang punya prasangka. Diskriminasi, dengan demikian, satu tindakan manusia yang memandang liyan bukan dari sudut pandang liyan itu sendiri.

Filsuf moral mendefiniskan diskriminasi sebagai tindakan yang merugikan seseorang[iii]. Dari sudut pandang moral, diskriminasi memberikan penekanan pada korban dari perilaku diskriminatif.  Setiap tindakan yang merugikan liyan pada saat itu juga merupakan tindak diskriminatif. Penekanan pada akibat tindakan ini menunjukkan bahwa diskriminasi tidak punya ruang bagi kebaikan bagi orang lain. Atau, diskriminasi adalah buruk dari dalam dirinya sendiri. Itulah mengapa diskriminasi masuk dalam kategori actus humanus[iv] karena tindakan itu pasti dilakukan dengan bebas dan sadar. Sudut pandang moral ini membantu untuk memahami bahwa tindakan diskriminatif masuk dalam ranah moral dan hukum.

Fenomena Ahok dan 4 November
Harus diakui, ada berbagai macam faktor yang menimbulkan fenomena Ahok dan peristiwa 4 November. Semua factor itu bergelindan sehingga sangat rumit untuk memahami secara keseluruhan. Refleksi didasarkan pada apa yang muncul kepermukaan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan-tindakan diskriminatif tanpa memberikan dukungan terhadap satu pihak.

Hal yang pertama muncul adalah statement Ahok tentang surat Al-Maidah dalam sambutannya saat beramah-tamah dengan warga Kepulauan Seribu pada 27 September 2016. “... Kan bisa saja dalam hati kecil, bapak, ibu enggak bisa pilih saya karena dibohongi (orang) pake surat Al Maidah (ayat) 51 macam-macam itu. Itu hak bapak, ibu." Pernyataan ini, kemudian, disebar kemana-kemana melalui media sosial dengan menghapuskan kata ‘pake’. Berbagai respon pun muncul hingga menimbulkan reaksi dari berbagai pihak. Salah satu puncak tindakan reaktif dari pernyataan Ahok adalah fatwa MUI atas pernyataan Ahok dan demo besar-besaran pada 4 November 2016. Dalam waktu yang cukup singkat, mereka mengumpulkan ratusan ribu massa untuk melakukan aksi di Jakarta.

Fenomena yang jauh lebih besar dari 4 November, yang justru jarang diperhatikan adalah keriuhan yang terjadi di media massa. Jutaan akun sosial media berdebat soal fenomena ini bahkan dikait-kaitkan ke issus SARA. Semua komentar dalam debat itu dipenuhi dengan makian, hujatan dan ujaran-ujaran kebencian. Bahkan, beberapa kelompok, komunitas masyarakat di kelas akar rumput larut dalam konflik dunia maya. Perang hujat-menghujat menjadi tontonan sehari-hari. Tidak ada yang mengalah, semua ingin mendapatkan ‘kemenangan’ versi masing-masing. Tidak sedikit pertemanan berakhir karena debat kusir di sosial media.

Fenomena Ahok dan 411 adalah sebuah pelajaran dan ujian bagi semua pihak. Sudah seberapa jauh kita sebagai bangsa menjaga Indonesia tanpa diskriminasi? Sejarah bangsa telah banyak mengajari kita bahwa Nusantara adalah ribuan perbedaan yang menyatu di bawah Pancasila. Perbedaan seharusnya adalah anugerah terbesar yang diterima bangsa ini. Bapa pendiri bangsa menyadari itu secara sungguh-sungguh sebelum menetapkan Pancasila sebagai dasar dari segala dasar hokum yang ada. Fenomena Ahok dan 411 adalah pukulan hebat atas kesadaran kita pada jati diri Bangsa.

Menjadi Indonesia Tanpa Diskrimasi
Faktor utama dalam membangun masyarakat yang harmonis adalah manusia yang anti-diskriminasi. Individu manusia menjadi elemen terkecil dalam membangun masyarakat. Jika setiap orang yang tinggal dalam masyarakat itu sudah anti-diskriminatif, dapat dipastikan bahwa masyarakatnya juga anti-diskriminatif. Demikian juga dalam lingkup yang lebih luas dalam konteks Negara dan dunia. Untuk mencapa dunia yang harmonis, yang pertama dibangun adalah bagaimana manusianya bersifat anti-diskriminatif. Berikut ini beberapa point penting dalam membangun manusia yang anti-diskrimasi.

  1. Membangun Pandangan Dunia (worldview) yang toleran.
    Manusia anti-diskriminasi merujuk pada pandangan dunia yang toleran. Pandangan dunia atau yang sering disebut worldview adalah cara masyarakat atau komunitas dalam mempersepsikan yang lain dalam relasinya dengan dunia. Cara pandang kita terhadap orang lain sangat dipengaruhi oleh  worldview kita. Kepribadian setiap individu dipengaruhi bagaimana dia memahami dunia di sekitarnya tempat dia hidup. Seorang anak dalam agama A akan berbuat baik kepada temannya yang beragama B jika kepadanya diajarkan worldview yang toleran, vice versa. Dengan demikian, untuk membangun manusia yang toleran, dibutuhkan suatu pandangan dunia yang toleran.

    Bangsa Indonesia memiliki Pancasila sebagai ideologi bangsa. Secara filosofis, Pancasila adalah worldview bagi setiap warga Negara Indonesia. Pertanyaannya adalah, apakah Pancasila sudah toleran? Bila ditinjau dari sudut historisnya, Pancasila muncul dari sebuah kesadaran dari para pendiri bangsa bahwa Nusantara berhakekat multikultural. Semboyan dasar “Bhineka Tunggal Ika” secara jelas menunjukkan satu bentuk toleransi yang sangat luas dan dalam. Masing-masing sila dalam Pancasila menjadi dasar utama bagaimana masyarakat Indonesia harus membangun sikap toleran, menerima lain, menghargai perbedaan dan tetap memperjuangkan keragaman itu dalam setiap aspek kehidupan.

    Pancasila sebagai pandangan dunia masyarakat Indonesia sejatinya menjadikan masyarkaat Indonesia bersikap toleran. Lebih lagi, toleran yang dimaksud bukan hanya terbatas pada toleran pada orang yang sepikiran dan sepaham. Tetapi toleran yang tanpa batas. Bahkan, menjadi toleran bila kita mampu menjadi toleran terhadap orang atau kelompok yang tidak toleran. Ini menjadi tugas yang berat tetapi sangat dibutuhkan untuk membangun Indonesia tanpa diskriminasi.
  1. Menjadi Manusia Otonom
    Salah satu ruang dalam diri manusia Indonesia yang sering dimasuki untuk melakukan tindakan diskriminatif adalah sikap ketergantungan pada orang lain. Ketergantungan sangat berkaitan erat dengan hakekat manusia yang otonom. Secara etimologis, otonomi berasal dari kata Yunani (autos+nomos). Autos berarti sendiri dan nomos berarti hokum atau aturan; otonom berarti pengundangan diri sendiri. Dari makna etimologis ini, manusia otonom adalah manusia yang berdiri sendiri atau mandiri. Manusia memiliki hak dan kekuasaan untuk menentukan arah tindakannya sendiri.

    Dari kondratnya, manusia memiliki apa yang disebut dengna kehendak bebas. Inilah yang menjadi alasan yang menegasakan otonomitas manusia itu. Kehendak bebas bukan berarti manusia bebas sebebas-bebasnya, atau bebas tanpa aturan. Kehendak bebas ini juga diikuti dengan akal sehat dan hati nurani. Ketiga hal inilah yang menjadikan manusia mampu bertindak secara manusiawi. Dengan demikian, Pribadi otonom atau mandiri menjadikan manusia mampu menentukan mana yang tepat dan baik untuk dirinya dan orang lain. Terutama dalam mengambil tindakan, seorang manusia otonom dengan sadar mampu memutuskan dan siap menerima konsekuensi dari setiap tindakannya.

    Peristiwa diskriminasi sering diakibatkan oleh maraknya provokasi. Orang yang tidak mandiri atas dirinya sendiri akan sangat mudah ikut-ikutan. Mereka pada akhirnya menjadi korban hasutan karena mereka berada di bawah kontrol yang menghasut. Sangat diharapkan, untuk mencapai masyarakat yang harmonis, manusia dari masyarakat itu dibangun untu menyadari secara sungguh-sungguh hakekat kemanusiannya sebagai mahluk otonom.
  1. Membangun Relasi Inter-subjektif
    Dalam bukunya “Responsibility for the others” Emanuel Levinas mengatakan “I am responsible for the other without waiting for reciprocity[v]. Levinas mengkritik satu pemahaman relasional dengan skema subjek dan objek. Bagi dia, relasi yang demikian adalah relasi yang penuh kuasa dari si subjek terhadap si objek. Atas dasar kesadaran ini, dia mengusulkan suatu bentuk relasi yang dibangun berdasarkan pada hubungan subjek dengan subjek (I and thou). Argumen yang dia berikan adalah bahwa manusia memiliki tanggung jawab atas yang lain. Bentuk relasi yang demikian meneguhkan satu derajat manusia yang sama. Tidak ada manusia yang memiliki derajat yang lebih tinggi dari yang lain.

    Pemikiran Levinas ini, kemudian, menegaskan hubungan yang setara antara manusia terutama ketika manusia itu membangun relasi inter-subjektif. Semua orang dalam relasi sosialnya harus menempatkan yang lain sebagai subjek tanpa memperdulikan dia dari golongan mana, agama apa, suku apa dan kotak-kotak lainnya. Penempatan tanggung jawab dalam relasi tidak hanya menyasar pada tugas yang dimiliki oleh setiap individu. Levinas mengatakan bahwa tanggung jawablah yang membuat manusia mampu untuk selalu bereksistensi, berada. Manusia hanya mampu berada ketika dia menunjukkan tanggung jawabnya terhadap yang lain.

    Dengan demikian, dalam hal kehidupan sosial, relasi inter-subjektif menjadi sebuah keniscayaan kodrati yang tidak boleh dilupakan oleh manusia. Semua dipanggil untuk saling menerima dan menghargai antara satu dengan yang lain. Levinas menegaskan, “Aku yang bertanggung jawab untuk Yang Lain adalah subyek yang menerima dan menghargai Yang Lain dengan keberlainannya. Aku membuka diri bagi keunikan Yang Lain dalam tanggung jawabku.”[vi]
  1. Pemimpin yang Berprinsip 3-Re.
    Salah satu factor utama dalam mewujudkan suatu masyarakat yang harmonis adalah jika memiliki pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil berarti pemimpin yang mampu memandang semua warganya secara sederajat. Cara kepemimpinan yang demikian dapat diwudkan dengan prinsip 3-Re[vii]: rekognisi, representasi dan redistribusi.

    Rekognisi berarti pengakukan kesetaraan terhadap orang/komunitas lain (the others). Pengakuan dalam point ini tidak hanya sekedar penghargaan tetapi kemampuan untuk mengajak semua pihak berdialog bersama dalam setiap pengambilan kebijakan. Pemerintah harus mampu mendengarkan dan medialogkan semua aspirasi berbagai golongan yang ada dalam masyarakatnya. Sehingga, kebijakan tidak lagi hanya demi kepentingan golongan tertentu tetapi dengan mempertimbangkan keragaman dan kesetaraan atas liyan.

    Representasi berarti kesempatan bagi semua pihan untuk ambil bagian secara adil-setara dalam setiap kebijakan-kebijakan pada ranah public. Aspek ini tidak hanya menyasar pada keterwakilan tetapi kesamaan derajat di hadapan Negara tanpa tergantung pada factor-faktor lain. Dan redistribusi menegaskan pada pemerataan secara adil atas akses-akses ekonomi politik untuk semua warga. Adalah tugas Negara untuk memberikan keadilan dan membatasi kewenangan pemegang capital tertentu agar tidak terjadi ketimpangan dalam redistribusi.

    Dengan menggunakan prinsip 3-Re, pemerintah akan mampu bersikap adil-merata bagi setiap warganya. Tanpa keadilan, setiap kebijakan akan menimbulkan diskriminasi-diskriminasi yang baru.

Kesimpulan
Refleksi atas fenomena Ahok dan 4-11 bukan bermaksud mencari siapa yang salah dan benar. Refleksni ini mencoba mengajak semua untuk belajar dari pengalaman untuk membangun Indonesia. Berdasarkan refleksi ini, harus disadari bahwa kita sebagai bangsa harus terus-menerus belajar. Pengalaman bersama secara nasional ini tidak boleh hanya lewat begitu saja tanpa ada nilai yang dapat kita pejari. Hanya dengan bersama kita bisa mengembalikan Indonesia yang ramah pada semua. 

Fenomena Ahok dan 4-11 adalah salah satu dari gambaran realitas Indonesian masa kini. Walau pun terdapat berbagai macam perdebatan di atasnya, yang penting Indonesia harus tetap terjaga keutuhannya. Semua warga punya hak dan kewajiban untuk ambil bagian dalam membangun Indonesia yang lebih baik utuk semua. Dari refleksi di atas, kita dapat menyatakan bahwa Indonesia sudah memiliki banyak modal untuk mewujudkan Indonesia tanpa diskrimasi. Perbedaan dan keragaman adalah keniscayaan kodrati dari Indonesia. Tidak bisa dielakkan lagi bahwa sejak semula terbentuk, Nusantara sudah dihuni oleh ribuan keragaman. Yang pertama dan yang terpenting dilakukan adalah bagaimana diri kita sendiri mampu menjadi manusia yang tidak diskriminatif. Kita harus terlebih dahulu selesai dengan diri kita soal keragaman itu. Apakah kita sudah mampu menerima keragaman sebagai fakta dan kemudia mensyukurinya sebagai anugerah. Pemerintah juga mendapatkan tanggung jawab yang sama dalam issue ini. Bahkan, pemerintah dituntut untuk memberikan teladan yang nyata yang bisa menjadi panutan bagi warga. 

 


Endnote:

[i] Terjemahan dari Versi bahasa Ingris, “(1)the practice of unfairly treating a person or group of people differently from other people or groups of people, (2) the ability to recognize the difference between things that are of good quality and those that are not, (3) the ability to understand that one thing is different from another thing.
[ii] Denny JA, Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2013.
[iii] Ibid.
[iv] Actus humanus adalah salah satu istilah moral yang menekan pada tindakan manusia sebagai subjek moral yang mempunya nurani, kebebasan serta rasio. Ketegori ini dibedakan dengan actus hominis yaitu tindakan manusia sebagai makhluk biologi semata seperti bernafas, gerak, tumbuh, dll.
[v] Levinas, Responsibility for the others, dalam Ethics and Infinity, Duquesne University Press, 1985.
[vi] K. Bertens, Filsafat Barat Kontemporer Prancis , Jakarta: Gramedia, 2001.
[vii]Disarikan dari,  Endy Saputro, Perspektif Baru Melihat  Negosiasi Masyarakat Sipil Terhadap Negara, http://crcs.ugm.ac.id/id/bedah-buku/1855/pluralisme-kewargaan-arah-baru-politik-keragaman-di-indonesia-2.html

Sumber foto: http://www.riausidik.com/foto_karikatur/454219Karikatur%20Ahok%20dan%20FPI.jpg

  • view 425