Kita Lupa Berpikir Sebelum Membakar Alm. Zoya

Baiq Dwi Suci
Karya Baiq Dwi Suci Kategori Renungan
dipublikasikan 09 Agustus 2017
Kita Lupa Berpikir Sebelum Membakar Alm. Zoya

 
Baru-baru ini kita dikejutkan oleh berita terbakarnya manusia dalam keadaan hidup-hidup oleh massa yang terlanjur marah. Tepatnya di Bekasi, Kasus Pembakaran Alm. Muhammad Al Zahra Zoya diperlakukan laiknya hewan oleh massa yang sudah kelewat naik pitam akibat korban dituduh mencuri amplifier musholla di Desa Muara Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi pada Selasa Sore, 1/8/2017 lalu. Terlepas dari benar tidaknya tuduhan yang dialamatkan kepada Alm. Zoya tersebut, banyak pihak yang sangat menyayangkan aksi brutal masyarakat setempat yang tampak main hakim sendiri tanpa mendudukkan terlebih dahulu perkara dan penyelesaiannya. Hal ini tentu saja membuat kita sebagai penonton pasti geram menyaksikan kebiadaban yang dipertontonkan di muka umum, padahal Indonesia terkenal negeri yang paling beramah-tamah rakyatnya, namun justru belakangan ini tampak di hadapan kita aksi premanisme sudah seperti mainan murahan yang menjadi santapan ringan sehari-hari. Agaknya kita kurang memperhatikan keramah-tamahan kultur masyarakat yang sudah mendarah daging disematkan bagi rakyat pribumi, nyatanya hari ini Indonesia kita terancam radikal.
 
Mengamati dengan hati-hati kasus mengenaskan tersebut, dalam pandangan saya, penghukuman oleh massa adalah akibat masalah yang mengakar, yaitu sistem. Sistem berNegara di negeri ini sudah mulai terpinggirkan dan asing bagi masyakarat, kenyataannya masyarakat hanya melihat Indonesia sebagai tempat tinggal untuk mereka, bukan sebagai tempat bernaung yang akan melindungi rumahnya dari serangan. Mereka menganggap sistem negeri kita hanyalah diperuntukkan bagi para pemain sistemnya, sedangkan masyarakat yang tak terlibat bermain didalam sistem adalah warga terpinggirkan yang tak mau tahu urusan perpolitikan negeri ini. Lumrah rupanya hal tersebut kemudian menjadi asas berpikir masyarakat sehingga mereka lebih senang menghakimi tanpa bukti, menuduh tanpa ampun, memainkan perannya sebagai masyarakat diatas panggung dukacitanya sendiri, lalu meninggalkan pemerintah sebagai penengah dari huru-hara yang menimpa dirinya.
Disinilah letak peran penting para pemilik kekuasaan di pemerintahan untuk menyadarkan masyarakat bahwa Indonesia ini adalah tempat hidup untuk mereka, bukan tempat mencari penghidupan. Masyarakat perlu diajak bersatu padu membenarkan tujuannya hidup di negeri ini, semata-mata untuk memperbaiki carut-marut negeri yang sudah tidak lagi mengedepankan adab bersopan santun terhadap sesamanya. Kita perlu bersinergi membangun budaya duduk bersama, membahas sebab musabab suatu perkara sebelum akhirnya membakar manusia dalam keadaan masih bernafas.

Saya mengamati kasus ini seperti bom waktu, lama-kelamaan akan menjadi bumerang bagi stabilitas pemerintahan. Saat pemerintah berperilaku sebagai pihak tertuduh, bukan tidak mungkin suatu waktu masyarakat akan turun dan menggebuki ramai-ramai yang masih tertuduh tersebut. Dampaknya, Indonesia resmi menjadi negerinya preman yang dipenuhi sarang tinju di setiap dusunnya. Tetapi kondisi seperti ini tentu tidak seperti yang kita harapkan, justru kita berdoa agar negeri ini tidak terus-menerus berkelahi satu sama lain yang rentan mengakibatkan perpecahan disana-sini. Hemat saya, pemerintah perlu segera mengambil bagian untuk memberikan pembinaan pada masyarakat untuk mencerdaskan jiwa mereka yang keras. Jangan sampai kita meninggalkan warisan pada anak cucu berupa radikalisme tangan dan kaki yang mengerikan. Sungguh, betapa menyeramkan hidup di tengah-tengah manusia buas bukan?

Saya beranggapan bahwa terjadi pengikisan kepercayaan rakyat terhadap aparatur Negara, berujung pada tindakan main hantam daripada membawa korban ke depan meja interogasi. Agaknya proses peradilan dan hukum rimba di negeri kita tersayang ini sudah seperti monster yang menakutkan bagi rakyat, oleh karena itu mereka enggan lagi menitipkan kepercayaannya secara cuma-cuma. Yang terjadi kemudian adalah aksi main tendang tanpa mendengar pembelaan orang lain, ditambah lagi ruang pengadilan menjadi forum yang perlahan mulai terlupakan sehingga wajar masyarakat ini tumbuh berkembang menjadi ummat yang beringas. Tanduk kemarahannya tak lagi mampu dikendalikan oleh akal, padahal akal dapat dijadikan salah satu pintu pembuka untuk mengeluarkan kita dari jeratan permasalahan itu sendiri. Apa salahnya kita mengedepankan proses berpikir sebelum bertindak? Toh, yang diuntungkan bukan hanya pribadi sebagai manusia yang dimuliakan dengan akalnya, melainkan keselamatan semua orang pun terjamin jika kita mau sedikit berpikir.
Terlebih lagi apabila tumbuh di setiap dusun kalangan intelektual sebagai pihak penasehat, saya optimis bahwa para pemuda khususnya akan mematuhi suara mereka. Namun sayangnya, kalangan intelektual ini kehilangan “power” dan ikut-ikutan menjadi korban media. Saya melihat terjadi kekeliruan dalam menarik kesimpulan akhir terhadap setiap permasalahan sosial yang menimpa Indonesia. Dampaknya, kalangan pemuda sudah kekurangan kepercayaan pada hukum di negerinya, sebab aktor-aktor intelektual di tengah-tengah mereka sudah tidak lagi kritis bersuara menasehati jiwanya yang kering. Lalu muncul keputusasaan terhadap perkembangan intelektual, sehingga para pemuda dan masyarakat pun kurang mempedulikan binaan yang fokus menembak kesehatan psikis mereka. Selanjutnya, ketika hati nurani ini kehilangan posisinya, maka nafsu muncul lebih gegabah dalam bersikap. Akhirnya akal kehilangan kendali sebagai pokok penting yang harusnya bertanggungjawab terhadap tindakan manusia. Oleh karenanya para pemuka atau tokoh di setiap lingkungan dirasa perlu segera membuka ruang-ruang kesadaran masyarakat agar mengambil tindakan layaknya manusia yang dimuliakan sebagai makhluk yang berpikir.


Kepemimpinan berpikir sebagai solusi

Kalangan kaum intelektual menaruh kepercayaan tertingginya kepada publik, mereka diyakini bisa dipersatukan apabila mau meluangkan waktu untuk duduk bersama membicarakan jalan keluar. Namun sayangnya, akhir-akhir ini kebebasan kaum intelektual dalam berpikir mulai dikekang oleh para pemilik kekuatan di area pusatnya. Kita lihat saja beberapa kampus yang melahirkan pemikir-pemikir intelektual mulai ditahan hak bicaranya, belum lama ini juga terjadi degradasi moral di kalangan pemuda sebab para pelaku intelektual tak lagi diberi kesempatan bebas bergerak untuk merangkul sebayanya agar tak jatuh dalam pergaulan yang salah. Melihat semakin terkikisnya moral anak negeri, sangat disayangkan sekali apabila kemudian hak kaum intelektual dibiarkan mati di tempat.

Sejatinya, berpikir lebih intelek menjadi suatu proses awal dari sebuah penghakiman oleh massa. Mutlak kita perlukan sebagai barang bukti adalah proses pemikiran itu sendiri, yang belakangan ini makin kurang dihargai. Negeri kita ini mulai menghilangkan kebebasan warganya dalam berkumpul untuk merembukkan hasil pemikiran bersama, maka terjadilah reaksi spontan tanpa mengedepankan proses berpikir masing-masing.
Saya rasa kita perlu berkumpul merumuskan alternatif masing-masing kepala untuk mencapai kepemimpinan berpikir yang lebih matang kedepannya. Berpikir ini menjadi sebuah jalan keluar sebelum akhirnya sampai pada satu titik bernama “penghukuman.” Kita dudukkan setiap hasil pemikiran untuk menemukan solusi alternatif sebelum menggebuk pelaku yang dipersalahkan, karena bagaimanapun juga mereka adalah manusia yang punya hak untuk dijaga keutuhan jasadnya. Sayang sekali, jangankan berpikir dalam suatu forum besar, hari ini masyarakat rupanya lebih menyukai tantangan perang di lapangan pergulatan. Jiwa mereka lebih senang pada hal-hal yang bernuansa kekerasan sampai puas membuat objek didepan matanya babak belur.

Maka disinilah letak pentingnya peran serta tanggungjawab seluruh elemen masyarakat untuk bersatu merapatkan niat demi kembalinya maruah peradilan dan hukum bagi pelaku dan korban dengan balasan yang paling adil. Perlu kita ingat bahwa aktivitas berkumpul bukan untuk menabuh genderang peperangan, melainkan untuk menyalakan semangat membangun Indonesia yang berdiri diatasnya kepercayaan rakyat pada pemimpinnya. Tugas kita bersama untuk mengemong rakyat agar meningkatkan harga kepercayaan mereka pada sosok-sosok di pemerintahan, dengan syarat para pembuat kebijakan hukum pun rela memihak pada kepentingan rakyatnya, bukan terfokus pada kepentingan yang tidak menyejahterakan rakyat. Tanggungjawab kita semua untuk membangun dan membentuk kecerdasan berpikir masyarakat agar akal dijadikan salah satu pintu utama “pembuka solusi” dari setiap problem bermasyarakat.
Ringkasnya, berpikirlah sebelum bertindak, karna dengan memikirkan resiko terburuk sebelum menghakimi akan menjadikan kepemimpinan berpikir itu sebagai modal penentu sebelum menghukum suatu perkara. Dengan begitu, rakyat ini akan berjiwa mulia selama mereka mau berpikir dan siap diajak memikirkan solusi menyeluruh. Berpikir sebelum membakar!
 
Diterbitkan: Lombok Post
Rabu, 9 Agustus 2017

  • view 261