Tulisan Foto Grafis Video Audio Project
Kategori Politik 27 Juni 2018   17:20 WIB
Menimbang Gus Rommy Sebagai Cawapres 2019 PPP

Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang digelar Juli 2017 menghasilkan rekomendasi mencalonkan kembali Presiden Joko Widodo pada pemilihan presiden 2019. Keputusan dukungan kepada Jokowi terbilang lebih cepat daripada parpol lainnya. Dukungan PPP lebih awal diklaim merupakan hasil ijtihad ulama-ulama parpol berlambang Ka'bah tersebut.

Menjelang pilpres 2019, peta politik pencalonan masih diwarnai dua poros: Jokowi dan Prabowo. Poros ini membuat gairah pilpres sama seperti 2014 lalu. Wacana membentuk poros selain kedua di atas masih terus dilakukan parpol-parpol.

Pencapresan PPP Pasca Reformasi

Dalam sejarah PPP, Ketum PPP, Hamzah Haz pernah menduduki jabatan wakil presiden. Ini terjadi pada periode 2001-2004. Pada Pemilu 1999, terpilih Abdurahman Wahid (Gus Dur) sebagai presiden dan Megawati sebagai wakil presiden. Namun pada 2001, Gus Dur dilengserkan oleh Sidang Istimewa MPR RI. Sidang MPR kemudian mengangkat Megawati sebagai presiden dan Hamzah Haz sebagai wakil presiden. Pemilihan Hamzah Haz saat itu adalah buah pertimbangan untuk meredam kelompok nahdiyin (warga Nahdatul Ulama) yang matah dan tidak bisa menerima pelengseran Gus Dur oleh MPR.

Menjelang Pemilu 2004, PPP mencalonkan Hamzah Haz sebagai capres berpasangan dengan purnawirawan tentara, Agum Gumelar. Pencalonan Hamzah sebagai Ketum PPP menghadapi tantangan konflik internal. Kubu internal PPP yang dimotori Zainuddin MZ memisahkan diri dari PPP dan membentuk PPP Reformasi yang pada Pemilu 2004 menjadi Partai Bintang Reformasi (PBR). Akibat konflik ini, Hamzah Haz tidak mampu bersaing di pilpres dan tidak lolos pada putaran kedua (Putaran kedua diikuti pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla dan Megawati-Hasyim Muzadi).

Pada 2009, PPP praktis tidak mencalonkan kader sebagai capres maupun cawapres. Saat itu, sempat terjadi silang pendapat di internal PPP. Sebagian ingin mendukung Susilo Bambang Yudhoyono-Budiono, sebagian yang lain ingin mendukung pasangan Megawati-Prabowo. Bahkan, juga ada yang mendukung pasangan Jusuf Kalla-Wiranto.

Pada 2014 lalu, internal PPP sempat mewacanakan beberapa tokoh Islam untuk diusung sebagai capres. Nama-nama yang muncul antara lain: Suryadharma Ali (Ketua Umum PPP saat itu), Jusuf Kalla (Tokoh Senior Golkar), Din Syamsuddin (Mantan Ketum PP Muhammadiyah). Pada akhirnya, calon yang diusulkan PPP gagal maju sebagai capres-cawapres. Dukungan PPP akhirnya diberikan kepada pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Dukungan pencapresan 2014 ternyata menimbulkan konflik internal. Sebagian menolak kebijakan Ketum Suryadharma Ali yang mendukung Prabowo. Sekjend PPP yang saat itu dijabat Romahurmuzy memilih mendukung Jokowi. Akibatnya, PPP didera konflik internal yang cukup panjang hingga terjadi dualisme kepengurusan.

Tantangan

Upaya PPP mendorong pencalonan Rommy sebagai cawapres terus dilakukan. Berbagai spanduk dan baliho Gus Rommy pun bertebaran di berbagai daerah. Juga iklan di media elektronik. Akan tetapi, pencalonan Gus Rommy bukan hal mudah. Merujuk hasil survei nasional lembaga survei Charta Politika pada Mei 2018, elektabilitas, Gus Rommy sebagai cawapres masih jauh tertinggal dibanding cawapres (tokoh Islam) lain seperti Mahfud MD, Muhaimin Iskandar (Ketum PKB) dan Zulkifli Hasan (Ketum PAN).

Tantangan terberat pencalonan Gus Rommy justru muncul dari internal PPP. Kisruh dualisme partai tersebut menyisahkan luka bagi beberapa faksi internal. Sejak konflik dualisme, terdapat tiga faksi di PPP: faksi Djan Faridz, faksi PPP khittah dan faksi Rommy sendiri. Adanya faksi tersebut tentu membuat sulit pencalonan Gus Rommy.

Selain pertentangan faksi, efek konflik internal PPP membuat beberapa kader berpindah parpol. Sebagai contoh, Ahmad Yani, politisi PPP yang pernah mencalonkan diri sebagai kandidat Ketum telah menyatakan bergabung ke Partai Bulan Bintang (PBB). Ia bahkan mengklaim membawa gerbong massa PPP untuk memilih partai besutan Yusril Ihza Mahendra. Politisi PPP lain yang berpindah parpol adalah Dimyati Natakusumah. Kecewa dengan konflik panjang, ia memutuskan untuk hengkang dari PPP.

Munculnya politik identitas di tahun politik (sejak Pilkada 2017 dan diprediksi hingga Pemilu 2019) sebetulnya menjadi momentum PPP dan Gus Rommy untuk meningkatkan elektabilitasnya. Identitas PPP sebagai parpol Islam mempunyai nilai tambah dan daya tawar bagi pemilih muslim terlebih yang berlatar belakang pendidikan agama (terutama pesantren tradisional). PPP yang sudah cukup dikenal lama sebagai parpol Islam (sejak era Orde Baru) memiliki tempat tersendiri bagi sebagian pemilih muslim. Inilah modal Gus Rommy dalam mendukung pencalonannya serta bagi PPP untuk mendongkrak suara di Pemilu 2019 nanti.

Namun begitu, PPP harus merumuskan konsep siyasah Islam yang komprehensif dalam konteks politik Indonesia agar mampu "dijual" di pasar politik bebas saat ini. Selama ini, seperti pernah diungkap Kuntowijoyo, konsep politik Islam "sangat manis" dalam tataran teori. Tetapi pada prakteknya banyak terdapat "gap". Itulah sebabnya, menurut Kuntowijoyo, pertanyaan yang memberatkan yang kerap diajukan adalah how to do it? (Kuntowijoyo, 2018:xix).

Peluang

Di tengah tantangan pencalonan, Gus Rommy memiliki peluang, memiliki basis pemilih dari kalangan warga Nahdatul Ulama (NU). Ia yang merupakan keturunan KH. Wahab Chasbullah salah satu pendiri NU. Di kalangan warga NU, garis keturunan kyai sangat terpandang, termasuk bagi mereka yang terjun ke politik.

 

Oleh: Ali Thaufan Dwi Saputra

(Peneliti Parameter Politik Indonesia)

Karya : Baidowi Muchlis