Pilkada Jawa Barat; Merebut Simpat Rakyat Dengan Merakyat

Ayodia Rahmah
Karya Ayodia Rahmah Kategori Politik
dipublikasikan 21 Februari 2018
Pilkada Jawa Barat; Merebut Simpat Rakyat Dengan Merakyat

Simpati Rakyat adalah sesuatu yang diperebutkan. Dalam memperebutkannya, berbagai cara-cara yang dibenarkan oleh alam demokrasi dipergunakan oleh para calon pemimpin. Citra politik yang merakyat adalah salah satunya.

Dalam upaya ini, pemimpin memang seharusnya lebih pandai memosisikan diri mereka sebagai pelayan bagi rakyat. Ketulusan seorang pemimpin untuk menjadi pelayan  bagi rakyat ditunjukkan dengan sikap dan kesediaan mereka untuk berbaur, memahami dan merasakan persoalan-persoalan yang dihadapi rakyat. Seorang pemimpin yang memiliki karakter merakyat secara otomatis akan tergerak untuk mendengarkan segala bentuk keluhan-keluhan mereka. Mereka memiliki kepekaan atas penderitaan rakyatnya. Selanjutnya mereka tergerak untuk mengambil sikap yang berpihak kepada mereka.

Kepekaan dan keberpihakan adalah kata kunci penting yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang (benar-benar) merakyat. Bagi rakyat, keberhasilan pemimpin menerjemahkan dua kata kunci peka dan berpihak (kepada rakyat) memungkinkan simpati balik dari rakyat. Pemimpin seperti itu besar kemungkinan disukai oleh rakyatnya.

Di Jawa Barat, masyarakatnya bisa digolongkan sebagai orang-orang yang lebih mencintai pemimpin yang ‘merakyat’ ketimbang dari sekedar pemimpin dengan karakter religius. Hal ini dibuktikan oleh survei Poltracking yang berlangsung pada 10-15 November 2017. Ada 1.200 responden. Survei tersebut menggunakan ‘stratified random sampling’ tersebar di 27 kabupaten – kota di Jawa Barat.

Temuan poltracking menyatakan bahwa kriteria pemimpin yang ‘merakyat’ mendapat angka 17,0 persen atau pun berada di posisi paling pucuk. Di tangga posisi kedua, ketiga dan seterusnya diisi oleh pemimpin dengan kriteria (ii) ‘alim’ (13,0 persen), (iii) pemimpin ‘berpengalaman’ (12,3 persen), (iv) pemimpin kreatif atau inovatif (10,3 persen), (v) ‘berwibawa’ (9,0 persen), (vi) berprestasi (8,6 persen), (vii) berintegritas (5,7 persen), (viii) pintar (4,6 persen), (ix) kriteria fisik menarik (2,2 persen) dan (x) tegas (1,4 persen).

Temuan poltracking ini menunjukkan kenyataan bahwa masyarakat Jawa Barat jenuh dengan basa-basi seorang pemimpin. Mereka membutuhkan pemimpin yang mau berbaur dan mendengar lalu menjadi bagian dari penderitaan mereka.

Temuan poltracking tentu saja bisa menggugah para calon pemimpin untuk bersikap atau berperilaku ‘merakyat’. Dengan kepandai para konsultan politiknya, mereka bisa menjelma sebaik mungkin untuk menunjukkan sikapnya yang sedia berbaur dan menjadi bagian dari rakyat. Terutama ini bisa terjadi di dalam momen-momen berlangsungnya kontestasi politik seperti yang terjadi pemilukada 2018 ini. Kita bisa melihat betapa suasana pilkada ini menuntut para kontestan untuk berperilaku merakyat. Hampir semua kontestan pilkada mengaku dirinya ‘merakyat’.

Tapi yang perlu diingat di sini bahwa sikap atau perilaku ‘merakyat’ itu tidak bisa dipoles dalam waktu yang cepat. Karakter ‘merakyat’ dari seorang pemimpin tidak bisa sekali jadi. Sikap merakyat yang sesungguhnya tidak lahir dari sekedar mengikuti hasil polesan citra para konsultan. Sehebat-hebatnya para konsultan dalam memoles citra kontestan politiknya, jika tidak dengan sungguh-sungguh diiringi kesediaan dari hati para kontestan politik untuk berpihak dan menjadi bagian dari rakyat, polesan citra semacam itu bisa saja gagal.

Perlu ditambahkan lagi di sini, rakyat juga bukanlah manusia-manusia yang percaya begitu saja kepada pencitraan pemimpin. Momen-momen pilkada adalah momen-momen yang rentan terhadap banyak permainan citra (manipulasi citra politik). Rakyat tidak mungkin melihat para kontestan politik di masa berlangsungnya momen politik saja. Fase-fase sebelumnya, jauh hari sebelum kontestasi digelar, bahkan sampai pada kepribadiannya, menjadi catatan penting. Ini terutama bagi masyarakat yang memiliki sikap kritis, melek literasi dan informasi. Bagi golongan masyarakat ini, betapa pun citra ‘merakyat’ yang dibangun seelegan mungkin oleh calon pemimpin, bisa saja gagal. Kepalsuan itu bisa perlahan terbongkar. Bisa saja citra merakyat tersebut tidak akan sukses mendongkrak elektabilitas sang calon pemimpin tersebut.

Apa yang sesungguhnya ingin saya tegaskan dalam hal ini adalah bahwa keberhasilan citra politik ‘merakyat’ tidak lahir dari proses pemolesan yang instan. Sikap ‘merakyat’ seorang pemimpin itu lahir dari (selain kepekaan dari kepribadian mereka, tapi juga) cara pandang mereka atas kepemimpinan. Selama ini sebagian kita keliru memahami posisi kepemimpinan. Posisi itu diperebutkan karena kepentingan jabatan, kekuasaan, prestise dan akses atas sumber daya kekayaan daerah. Posisi pemimpin seringkali secara keliru dilihat dalam kaitannya dengan kepentingan akses atas kekuasaan. Cara pandang seperti itu – bila terus dipertahankan – tidak akan membawa pada sikap kepemimpinan yang merakyat.

Sikap kepemimpinan yang merakyat tersebut lahir dari cara pandang politik yang berpihak kepada rakyat. Yakni menjadi pemimpin adalah berarti menjadi pelayan bagi rakyatnya. Menjadi pelayan berarti pemimpin tunduk pada suara aspirasinya rakyat. Menjadi pelayan berarti pemimpin mengutamakan kepentingan rakyatnya. Cara pandang ini tidak sekedar cukup diketahui tetapi juga cukup dibatinkan dalam jiwa seorang pemimpin sehingga menjadi bagian dan menguat dalam karakter kepemimpinannya.

Terakhir, bila melalui survei yang dilakukan oleh indo barometer menunjukkan fakta bahwa Ridwan Kamil disukai oleh rakyatnya dengan salah satu alasannya karena ia dianggap sebagai pemimpin yang merakyat. Itu artinya Ridwan Kamil berhasil menunjukkan cara pandang pada dirinya bahwa menjadi pemimpin adalah menjadi abdi atau pelayan bagi rakyatnya. Ridwan Kamil telah berhasil menginsafkan pada dirinya bahwa menjadi pemimpin bukanlah mengejar kemewahan jabatan atau kekuasaan. Melainkan mengambil posisi keberpihakan sebagai pelayan bagi rakyat.

  • view 72