Keberpihakan Puan Maharani kepada Rakyat Desa

Asti Novi
Karya Asti Novi Kategori Inspiratif
dipublikasikan 18 Agustus 2017
Keberpihakan Puan Maharani kepada Rakyat Desa

Suara rakyat adalah suara tuhan. Salah satu adagium itu berbunyi dan memperoleh gemanya yang kuat – setidaknya dalam cita-cita bangsa-bangsa – dalam demokrasi. Satu wujud nyata dari demokrasi adalah mau dan bersedia mendengarkan suara rakyat.

Puan Maharani adalah cucu presiden dan dia mengerti pula dengan bahasa yang didengung-dengungkan itu. Sejak kecil dia hidup dan bergaul dengan orang-orang yang memiliki kepedulian kepada negara, yang memperdebatkan berbagai sistem demi kemajuan dan kesejahteraan rakyat. Maka tak kaget lagi, jika Puan Maharani tumbuh menjadi pribadi yang memiliki kepekaan terhadap rakyat.

Salah satu kepekaan Puan Maharani dalam berpihak kepada rakyat ditegakkan dalam usahanya menjami terselenggaranya program yang hendak mensejahterakan rakyat. Program dana desa adalah salah satunya. Ditegaskan dalam pasal 1 poin 2 PP No. 60 tahun 2014, Dana Desa atau disingkat sebagai DD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Demi tercapainya tujuan ini, pemerintah mewanti-wanti tentang pentingnya pengawasan agar penyalurannya mengalir secara efektif dan efisien. Terlebih lagi terhindar dari oknum-oknum tertentu yang hendak menyelewengkannya.

Puan Maharani, Srikandi rakyat, menerjemahkan harapan penting tersebut yakni demi tersalurnya dana desa atau DD dengan baik. Sikap dan tindakan yang tegas dari Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan semata-mata bentuk kepedulian kepada desa dan masyarakat desa. Sebab dalam penilaiannya, dana desa merupakan suatu program yang jenius untuk meningkatkan dan mendongkrak kemajuan desa. Apabila dana desa benar-benar dipergunakan sebaik mungkin untuk penyelenggaraan desa, praktis desa-desa terbelakang dapat diminimalisir, praktis persoalaan ketimpangan antar desa kian tertangani.

Dan itu kuncinya, seluruh penyelenggara negara beserta orang-orang berpendidikan dan masyarakat haruslah saling bahu-membahu untuk mengawasi penyaluran dana desa. Dalam pengertian mengawasi memiliki beberapa makna. Pertama, mengawasi dari kemungkinan penyelewengan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Oknum-oknum seperti ini dapat menghambat dan menggagalkan cita-cita pembangunan masyarakat desa. Oleh sebab itu, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab haruslah menjadi perhatian kita semua: masyarakat dan pemerintah. Tindakan penyelewengan adalah bentuk dari pengingkaran atas upaya kebaikan bersama.

Kedua, mengawasi dari kemungkinan perencanaan dan penyaluran kepada pembangunan seperti apa yang diharapkan penting bagi masyarakat desa. Target alokasi dana desa haruslah digunakan untuk kebaikan bersama. Untuk mencapai kebaikan bersama, dalam perencanaannya tentu saja pemerintah desa mempertimbangkan apa-apa yang penting bagi masyarakat desa bukan sekedar apa yang dipertimbangkan oleh aparat desa. Pembangunan ini mengenal prinsip bahwa rakyat adalah subjek bukan objek dari pembangunan. Ini mengubah paradigma lama dari sekedar menjadikan masyarakat sebagai objek menjadi subjek. Sehingga sangat penting partisipasi dari mereka.

Oleh sebab itu, Puan Maharani, sekali lagi menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat. Dia tidak ingin program penting dari pemerintah tidak sampai dan tersalurkan dengan baik untuk rakyat. Seperti kakeknya, Puan memiliki integritas yang tinggi untuk berpihak dan memajukan rakyat. Negara adalah alat bagi kesejahteraan rakyat. Dan Puan mengakui, meminjam bahasa Soekarno, ia hanyalah alat negara. Dan negara alatnya rakyat. Maka dia bagi rakyat, hanyalah alatnya alat.

  • view 58