Begini Puan Mengendalikan Defisit DJS Kesehatan

Asti Novi
Karya Asti Novi Kategori Kesehatan
dipublikasikan 10 April 2017
Begini Puan Mengendalikan Defisit DJS Kesehatan

Program kesehatan adalah program prioritas pemerintah. Program ini harus benar-benar bisa menyentuh seluruh lapisan masyarakat hingga yang terbawah dan jauh. Untuk itu, demi optimalisasi program ini, pemerintah pusat perlu sinergi dengan pemerintah daerah – Provinsi, kabupaten dan kota. Seperti dikatakan oleh Puan Maharani: "Termasuk juga soal peran pemda, baik provinsi maupun kabupaten dan kota harus ditingkatkan."

Bagi Puan Maharani, mengingat (program kesehatan) ini adalah program prioritas pemerintah maka sangat penting adanya sinergi. Puan menugaskan kepada Kepala Bappenas untuk melakukan sinergi DJS dengan program Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 yang tengah disusun.

"Jadi ini kan program prioritas pemerintah. Bagaimana pun kalau ada masyarakat yang sakit harus tetap diberikan pelayanan terbaik. Kepala Bappenas sinergikan ini juga dalam menyusun program RKP 2018”..

Orang-orang miskin, dimanapun mereka berada, haruslah mendapat layanan dari pemerintah sama baiknya dengan pelayanan warga yang lain. Pemerintah tidak boleh terlihat diskriminasi atau pandang bulu. Itu sebabnya, perihal-perihal teknis tidak boleh menjadi kendala bagi keberhasilan dan efektifitas program kesehatan. Sinergi dengan pemerintah daerah, sekali lagi, merupakan sesuatu yang wajib demi memuluskan kerja daripada program ini.

Dalam pandangan Puan Maharani, keberhasilan program pemerintah pusat tidak bisa terjadi tanpa peranan optimal dari kiprah pemerintah daerah. Dalam konteks kesehatan, sekali lagi, itulah yang sangat prioritas.

Oleh sebab itu, menurut Puan, jika ditemukan ada masyarakat miskin, maka semestinya jangan hanya ditanggung melalui BPJS saja, tapi juga bisa di program lembaga lain khususnya di Kementerian Sosial.

Karena itulah harus ada sinergi lebih maksimal, kajian lebih dalam agar lebih tepat sasaran. Penghitungan ini pun harus benar-benar mendetail.

Puan menginginkan kerja yang cepat. Dia menginginkan dalam waktu dekat sudah ada hasil dari pembahasan atau kajian dalam rakor yang dia pimpin.

"Dalam sebulan ini saya minta sudah ada hasil kajiannya. Untuk kemudian diterapkan," imbuh Puan.

Soal angka defisit DJS Kesehatan, Puan mengatakan bahwa pada 2016 jumlahnya mencapai Rp6,7 triliun. Adapun tahun ini diharap bisa dikendalikan atau mungkin bisa diturunkan. Karena itulah harus dilakukan penghitungan secara cermat.

"Defisit DJS ini memang harus kita usahakan turun, tapi di sisi lain kita kan juga tidak mau hal ini kemudian malah menyusahkan masyarakat yang menggunakan BPJS. Inilah makanya penting dilakukan analisa mendalam dan sinergi bersama," tambahnya.

Lebih jauh, Puan menegaskan bahwa sinergi itu juga harus dibangun dengan Pemda dan sejauh ini sudah banyak Pemda yang telah mensinkronkan program BPJS ini dengan program kesehatan di kabupaten/kota.

"Sinergi pemda juga semakin banyak. Sekarang hanya tinggal 41 kabupaten/kota yang belum mengintegrasikan program kesehatan ini. Sinergi dengan daerah ini sangat penting agar kelihatan bagaimana daerah dalam mengelola dan menjalankan program kesehatan di wilayahnya," jelasnya.

  • view 58