KurinduITD - Bagaimana Kabar Gafatar?

ardhi rosyadi
Karya ardhi rosyadi Kategori Agama
dipublikasikan 19 November 2016
KurinduITD - Bagaimana Kabar Gafatar?

 Awal Tahun 2016, pemberitaan mengenai pengusiran warga Gerakan Fajar Nusantara alias Gafatar dari kediaman mereka di Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat mencuat di Masyarakat Indonesia, sedikitnya 1.124 anggota Gafatar dipaksa untuk berpindah tempat dari tempat semula yang notabenenya sudah menjadi lokasi mata pencaharian dan berkehidupan sehari hari.

Riwayatmu Dulu

Aksi pengusiran (eks anggota Gafatar) ini dimulai dengan adanya pembakaran rumah-rumah mereka. Siapa yang tidak miris mendengar kasus diskriminasi ini? Kasus penolakan eks anggota Gafatar ini bermula dari laporan kasus hilangnya seorang ibu bernama Rica dan anaknya di Yogyakarta, akhir Desember 2015 lalu. Belakangan polisi berhasil menemukan mereka di sebuah wilayah Kalimantan Tengah. Menurut polisi, Rica dan dua orang yang membawanya diketahui bekas anggota Gafatar.

Terlepas dari pemberitaan mengenai adanya penculikan ini, pemerintah seharusnya mengetahui bahwa pengrusakan dan pengusiran ini merupakan sebuah tindakan melawan hukum yang tidak bisa dibiarkan hilang begitu saja tanpa adanya tanggung jawab dari pelaku. Sangat ironi, ketika anggota Gafatar dianggap menjadi pemicu keretakan kebhinekaan dengan ajarannya, ada beberapa tuduhan yang selama ini masih melekat menjadi status eks anggota Gafatar seperti agama sesat, gerakan separatis. Namun segala tuduhan itu ternyata tidak ada yang ditabayyunkan sehingga sebenarnya kelompok yang mengusir anggota Gafatar itulah yang sebenarnya separatis, karena telah membuat kebhinekaan ini benar-benar terpecah tanpa ada kehangatan yang melindunginya. Dalam kasus seperti ini, peran negara dan tokoh-tokoh agama sangat penting. Negara dan lembaga keagamaan harus secepat mungkin melakukan kajian. Setelah itu, segera diputuskan apakah suatu kelompok masyarakat telah menyimpang dari ajaran agama atau melanggar aturan-aturan kenegaraan yang telah disepakati, termasuk kemungkinan mereka melakukan gerakan makar.

Kau yang Terdiskriminasi

Adanya kasus pengusiran dan pembakaran ini membuat pemerintah melakukan langkah (bukan) strategis yakni pemulangan (eks anggota Gafatar) ke daerah masing masing di Pulau Jawa. Pemulangan ribuan eks anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) ke daerah asal mereka di Jawa bukan solusi yang tepat untuk menangani persoalan aliran kepercayaan atau kelompok masyarakat yang dinilai menyimpang dari ajaran agama atau berniat membentuk negara sendiri. epala Subbidang Kerja Sama Direktorat Perlindungan Sosial Bencana Sosial Kementerian Sosial M. Safi'i Nasution mengatakan ada sekitar 8.000 anggota Gafatar yang dikembalikan dari Kalimantan Barat ke kota asalnya.

Lantas sudahkah langkah dari pemerintah ini berdampak positif terhadap eks anggota gafatar yang kembali ke kampong halamannya masing masing? Sekali lagi, jawabannya TIDAK!!! Karena hingga saat ini eks anggota gafatar mendapatkan perilaku yang tidak sama dengan warga lainnya, pengurusan e-KTP yang sulit (padahal hampir semua kebijakan harus menggunakan e-KTP), pengurusan tempat tinggal yang tak kunjung mendapatkan kejelasan, hingga proses pendidikan untuk anak anak eks anggota gafatar yang putus sekolah. Sudah hampir setahun mereka terlunta-lunta mendapatkan haknya.

Apabila tidak dikembalikan ke daerah asal dan eks anggota gafatar tadi mendapat kebebasan bertempat tinggal di tanah rantauan maka negara akan merasakan hasil pertanian yang sudah dikerjakan dari keringat mereka dan semua harapan itu kini pupus.

Mengutip tulisan Denny J.A di buku Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi ”Data Diskriminasi Indonesia dan Dunia Pada masa Orde Baru, diskriminasi etnis yang terlihat secara nyata  dalah diskriminasi terhadap etnis Tionghoa. Masyarakat Tionghoa tidak diperkenankan untuk menjalankan keyakinannya, melestarikan budaya  --termasuk dilarang menggunakan bahasa asal dan nama asal Tionghoa.  Keturunan Tionghoa dipersulit membuat identitas seperti KTP dan Akte  Kelahiran, tidak diizinkan mengekspresikan budaya dan tidak diharapkan terlibat dalam kegiatan politik.

Memang mas orde baru memanglah masa yang paling pedih, karena hak hidup warga yang ”berbeda” sangatlah tidak mendapat perhatian bahkan disingkirkan, tapi apakah sekarang kita hidup di jaman yang sama? Sudah berbeda! Maka dari itu mengapa pengusiran warga yang benar benar tidak terbukti bersalah atas tuntutan tersebut bisa terjadi? Mungkin jawabannya karena Kebhinekaan kita hanya berlaku dengan syarat tertentu.

  • view 179