KurinduITD - Hak Pendidikan dan Capaian Pemerintah

ardhi rosyadi
Karya ardhi rosyadi Kategori Agama
dipublikasikan 12 November 2016
KurinduITD - Hak Pendidikan dan Capaian Pemerintah

Memasuki triwulan ke tiga tahun 2016, dunia pendidikan kita diterpa berbagai pemberitaan yang kurang menyenangkan di hati, salah satunya adalah hak pendidikan bagi warga aliran kepercayaan di kota semarang yang tidak dapat naik kelas. Keadaan ini  pastinya membuat kita sebagai makhluk sosial bertanya tanya, mengapa hak pendidikan tidak diterima secara merata oleh saudara kita yang dinyatakan berbeda dalam keyakinan. Sudahkah pemerintah selama ini memperhatikan masalah tersebut hingga hak hak pendidikan tersampaikan kepada seluruh elemen masyarakat tanpa kastanisasi?

Hak pendidikan dan agama

Mendapatkan pendidikan tidaklah seharusnya memandang apa agamanya, apa sukunya, apa golongan kelompoknya, hal ini dipertegas dengan adanya Menurut Konvensi Hak Anak yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1989, ada 10 hak anak yang harus dipenuhi, Hak untuk bermain, Hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk mendapatkan identitas, hak untuk mendapatkan status kebangsaan, hak untuk mendapatkan makanan, hak untuk mendapatkan akses kesehatan, hak untuk rekreasi, hak untuk mendapatkan kesamaan, hak untuk berperan dalam pembangunan.

Dalam konvensi hak anak oleh PBB  tahun 1989 ini, hak mendapatkan pendidikan  menempati posisi nomor dua setelah hak bermain. Hak bermain merupakan hak utama anak karena secara hakikat, dunia anak adalah dunia permainan, selanjutnya adalah hak untuk mendapatkan pendidikan karena secara jelas dan tegas generasi penerus bangsa adalah anak anak yang saat ini masih berproses untuk menjadi seseorang yang berguna untuk bangsa dan negara. Namun, berkaca dari permasalahan yang sudah terjadi pada bulan agustus 2016 ini, seorang anak yang tidak dapat naik kelas karena tidak berkenan mengikuti ujian mata pelajaran keagamaan menegaskan bahwa seluruh warga negara belum mendapatkan hak pendidikannya karena ”berbeda”. Pemerintahpun berdalih bahwa kasus ini terjadi karena memang aliran kepercayaan tidak masuk dalam kurikulum.

Kasus ini membuat saya untuk membuka kembali catatan mengenai aturan aturan yang sudah dirumuskan dalam BAB XA tentang Hak Asasi Manusia. Dan juga merupakan salah satu hak dasar warga negara (citizen’s right)  pada BAB XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan dalam UUD 1945 setelah amandemen. Pasal 28C ayat (1) menyatakan “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

Pasal 31 ayat (1) menyatakan “Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan”. Sudah jelas bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, namun mengapa permasalahan ini masih terjadi, hal ini bisa disimpulkan bahwa negara kita masih menganak tirikan kepercayaan lain dengan dalih bahwa aturan yang berlaku hanya diperuntukkan kepada 6 kepercayaan yabng diakui (Islam, Kristen, Katolik, Budha, Hindu, Konghucu). Rasa miris ini terus menggerus perasaan, bagaimana tidak apabila ada seorang yang dinyatakan ”berbeda” maka hak yang diberikannya pun tidak sama. Ketika zaman RA Kartini dahulu perempuan mustahil memiliki kesempatan untuk bersekolah, dapat bersekolahpun ketika orang tua memiliki jabatan strategis dalam sebuah negara atau wilayah, pada zaman Kartinipun diharapkan menjadi peristiwa terakhir dalam kasus diskriminasi khususnya dibidang pendidikan namun diskriminasi itu kembali terjadi pasca orde baru yang diklaim merupakan  zaman pro demokrasi dan menjunjung hak hak setiap warga negaranya tanpa memandang suku, ras, dan agamanya.

Komitmen Program MDGs dan SDGs

September tahun 2000 merupakan momen yang sangat tepat bagi Indonesia untuk membuktikan bahwa program sosial kemanusiaan dalam negeri benar-benar dapat terwujud dan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Indonesia menjadi salah satu dari 147 negara yang menandatangani perjanjian Millennium Development Goals (MDGs). Deklarasi MDGs ditandatangani KTT Millennium di New York. MDGs berisi delapan agenda pembangunan, yaitu menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, mencapai pendidikan dasar untuk semua, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi HIV/AIDS dan malaria serta penyakit menular lainnya, memastikan kelestarian lingkungan hidup, dan mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. Salah satu isi perjanjian tersebut adalah ”mencapai pendidikan dasar untuk semua” sudah nampak jelas apabila ada sebuah kasus pendidikan yang terhambat apapun penyebabnya maka perjanjian ini sudah dilanggar oleh negara.

Data dari PBB menyebutkan untuk sektor pendidikan dasar, Indonesia telah mampu meningkatkan angka partisipasi murni (APM) SD/MI/sederajat dari 88,70% di tahun 1990 menjadi 95,71% di tahun 2012. Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun meningkat menjadi 99,08% di tahun 2012. Sudah baikkah pencapaian itu? Saya melihatnya sangat memuaskan, namun sekali lagi jangan sampai nama Indonsia tercoreng oleh satu kasus yang tidak dapat ditangani dengan baik, terlebih kasus tersebut adalah kasus pendidikan. Tahun 2015 merupakan tahun transisi dari berakhirnya Millennium Development Goals (MDGs). Tahun 2016 merupakan tahun pertama implementasi agenda pembangunan dunia atau Sustainable Development Goals. Sidang Umum PBB pada 4 Desember 2014 telah menyetujui platform agenda pembangunan dunia 2015 berdasar pada hasil Open Working Group on Sustainable Development Goals yang akan menjadi target dan tujuan pembangunan dunia sampai 2030. Anak-anak adalah generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa serta sebagai sumber daya manusia di masa depan yang merupakan modal bangsa bagi pembangunan yang berkesinambungan (sustainable development). Berangkat dari pemikiran tersebut, kepentingan yang utama untuk tumbuh dan berkembang dalam kehidupan anak harus memperoleh prioritas yang sangat tinggi. Sayangnya, tidak semua anak mempunyai kesempatan yang sama dalam merealisasikan harapan dan aspirasinya. Banyak diantara mereka yang beresiko tinggi untuk tidak tumbuh dan berkembang secara sehat, mendapatkan pendidikan yang terbaik, karena keluarga yang miskin, orang tua bermasalah, diperlakukan salah, ditinggal orang tua, hingga status keyakinan yang berbeda sehingga tidak dapat menikmati hidup secara layak.

Mengutip tulisan Denny. J.A., Ph.D dari Bukunya Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi  ”Toleransi juga lahir akibat pendidikan. Seseorang yang berpendidikan tinggi secara teoritis lebih tinggi dibandingkan orang yang berpendidikan rendah. Mereka yang berpendidikan tinggi bukan hanya diajarkan dibangku sekolah/ kuliah untuk menghargai orang dengan latar belakang yang berbeda, tetapi juga umumnya mempunyai pergaulan yang lebih luas. Mereka terbiasa bergaul dengan orang dari latar belakang yang berbeda, sehingga lebih bisa menerima kehadiran orang dengan latar belakang yang beragam”  Tulisan Denny. J.A., Ph.D itu menegaskan bahwa tidak ada yang boleh tertinggal dalam proses pendidikan, apalagi dengan alasan memiliki status keagamaan yang berbeda. Permasalahan pendidikan di Indonesia cukuplah kompleks, mulai dari mahalnya biaya pendidikan, sulitnya akses menuju sekolah, tidak tersedianya fasilitas pendukung (tempat peribadatan) disekolah, hingga dipaksanya kehendak anak untuk mengikuti pelajaran tertentu.

Jadi, sudahkah Indonesia memberikan hak pendidikan yang adil kepada seluruh warga negaranya?

 

ardhi "lamo" rosyadi

  • view 207