Pelaksana Proyek Abaikan Audit Daya Tahan Konstruksi

Pelaksana Proyek Abaikan Audit Daya Tahan Konstruksi

Aprilia Periera
Karya Aprilia Periera Kategori Ekonomi
dipublikasikan 02 Agustus 2018
Pelaksana Proyek Abaikan Audit Daya Tahan Konstruksi

Akhir-akhir ini sering terjadinya kegagalan pada proyek konstruksi Indonesia di berbagai daerah di Indonesia. Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia mengingatkan agar perusahaan pelaksana proyek infrastruktur dan gedung-gedung pencakar langit melakukan audit daya tahan konstruksi yang komprehensif.  Jasa proyek konstruksi indonesia menjadi pelaku teknis bangunan (perencana, pelaksana baik perorangan maupun yang dipekerjakan oleh badan usaha) yang berhubungan dengan pembangunan gedung. 

Untuk itu kita harus melihat kegagalan itu lebih luas, permasalahan ini seharusnya tidak diremehkan. Karena itu, Proyek konstruksi indonesia belum bisa dilaksanakan tanpa Peraturan Pemerintah. Proyek konstuksi di Indonesia memiliki tiga perincian peraturan yaitu Peraturan Pemerintah(PP), dua Peraturan Presiden (Perpres), lima peraturan menteri (Permen). Dalam Peraturan Presiden (perpres) berhubungan dengan pengadaan usaha dan penyediaan, sedangkan Peraturan Mentri berisi tentang remunerasi bagi pelaksana jasa konstruksi dan kelembagaan.

Dalam sebuah proyek konstruksi membutuhkan perencanaan yang baik, untuk mewujudkan bangunan yang dibutuhkan oleh pemilik proyek. Selain itu juga perlu adanya budaya konstruksi yang berpengaruh pada kemampuan sebuah perusahaan untuk memiliki kompetensi tentang manajemen program yang kuat.

  • view 18