Tarif Pajak UMKM yang ditetapkan Pemerintah

Aprilia Periera
Karya Aprilia Periera Kategori Ekonomi
dipublikasikan 25 Mei 2018
Tarif Pajak UMKM yang ditetapkan Pemerintah

Dalam PP Nomor 46 tahun 2014 ditetapkan untuk tarif pajak umkm. Dengan persyaratan para pengusaha dengan penghasilan dibawah Rp 4,8 miliar hanya membayar pajak UMKM sebesar 1 persen. UU syarat tax amnestiy umkm pajak mengatur tarif yang lebih rendah dari WP pada pajak UMKM baik Pribadi maupun Badan yang usahanya sudah berjalan dalam setahun sampai dengan RP 4,8 Milyar. Nilai harta yang dibayarkan Wajib Pajak (WP) yaitu sebesar 10 Milyar disebabkan tarif pajak sebesar 0,5% dan nilai harta yang lebih dari 10 Milyar dikenakan tarif pajak sebesar 2%.

Karakteristik dan Kriteria UMKM

Karakteristik UKM :

  1. Untuk memulai bisnis, sektor usaha kecil atau menengah tidak membutuhkan modal yang besar. 
  2. Sumber Modal dan dananya terbatas yang diperoleh dari pinjaman bank yang melayani pengusaha kecil dan menengah
  3. Penyediaan jaminan dan pembukuan masih relative kecil dan kemampuan untuk mendapatkan kredit bank relatif rendahrelatif rendah
  4. Sektor bisnis UMKM pada umumnya masih kurang mampu dalam membangun hubungan dengan sistem perbankan
  5. Banyak dari pelaku bisnis UMKM masih banyak masalah dalam membuat laporan keuangan.

Kriteria usaha kecil menurut UU No. 9 tahun 1995 :

  1. Memiliki penghasilan penjualan dengan maksimum nilai sebanyak Rp. 1.000.000.000,-
  2. Memiliki kekayaan bersih sebesar Rp. 200.000.000, (tidak termasuk nilai tanah dan bangunan)
  3. Berbentuk usaha orang perorangan , badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.
  4. kepemilikan usaha berstatus (WNI) Warga Negara Indonesia.
  5. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang tidak dimiliki, dikuasai baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar,

  • view 45