Demi Tanggulangi Defisit BPJS, Solusi Puan

Anita Arsy
Karya Anita Arsy Kategori Kesehatan
dipublikasikan 26 Juni 2017
Demi Tanggulangi Defisit BPJS, Solusi Puan

Keberlangsungan BPJS Kesehatan sangat diperlukan. Keberadaannya sangat berguna untuk memastikan keterjaminan sosial kesehatan masyarakat. Kesehatan, kita tahu, adalah suatu hal primer yang perlu. BPJS kesehatan terutama berguna bagi mereka yang secara finansial sangat terbatas. Kita tahu masyarakat Indonesia masih banyak yang kesusahan secara finansial. Akibatnya, upaya untuk hidup sehat kurang mendapat perhatian.

 

Dengan demikian, program BPJS, betapapun belum maksimalnya pendistribusiannya, misalnya tak jarang yang mampu memperoleh BPJS tetapi yang miskin, sungguh-sungguh membutuhkan, tidak mendapatkannya, tapi keberadaannya perlu terus diteruskan. Pemerintah perlu terus mendorong masyarakat hidup sehat melalui program BPJS kesehatan ini.

 

Hanya saja belakangan muncul pemberintaan bahwa BPJS kesehatan mengalami defisit keuangan. Sontak persoalan ini menjadi sorotan publik. Pemerintah tentu tidak tinggal diam. Dalam hal ini, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, segera mengambil tindakan cepat. Dia memimpin rapat pembahasan perihal defisit keuangan BPJS Kesehatan ini di kantornya hari Rabu 21 Juni 2017 (tribunnews, 21/6/2017).

 

Apa yang diperbincangkan dalam rapat itu adalah perihal mengatasi defisit ini. Persoalan ini memang rumit tapi mendesak demi keterjaminan kesehatan masyarakat. Defisit keuangan tidak boleh menjadi penghadang program ini. Dalam rapat itu, Puan Maharani mengusulkan solusi. Dia menyebutnya sebagai ‘solusi gotong royong’. Solusi ini diharapkan untuk bisa mengatasi masalah defisit yang sedang terjadi dan dialami oleh BPJS Kesehatan.

 

Apa yang dimaksud sebagai ‘solusi gotong royong’ dalam usulan Puan Maharani? Yakni pemerintah daerah (selanjutnya disingkat Pemda) harus turut serta berpartisipasi dalam mengatasi defisit keuangan BPJS Kesehatan ini. Pemda diminta untuk mengalokasikan sebagian anggaran kesehatannya sebesar minimal 10 persen dari APBD.

 

Puan Maharani mengungkapkan: “Kalau anggaran di Pusat itu 5 persen, di tempat mereka itu minimal 10 persen, kemudian sebagian dipergunakan gotong-royong untuk pelayanan kesehatan BPJS (Kesehatan) di provinsi dan kabupaten/kota” (tribunnews, 21/6/2017).

 

Sementara inilah yang diajukan oleh Puan Maharani. Semoga ini segera ditindaklanjuti. Kita berharap masalah ini segera diatasi. Kesehatan masyarakat Indonesia adalah harga mati.

  • view 37