Puan Maharani, Kok, Masih Bertahan?

Anis Jaya
Karya Anis Jaya Kategori Politik
dipublikasikan 12 Juli 2017
Puan Maharani, Kok, Masih Bertahan?

Puan Maharani, Kok, Masih Bertahan?

Barangkali ini pertanyaan lama yang kerap muncul, terutama ketika isu-isu reshuffle mulai menguat. Banyak suara sumbang yang mempertanyakan, kenapa Puan Maharani masih dipertahankan? Atau pertanyaan lain yang bernada sinis karena pandangan subjektif tentang Puan Maharani yang dianggap titipan, dianggap tidak paham kerja, dan tidak berhasil membuat kebijakan yang menggebrak.

Tapi, mari kita runut pelan-pelan untuk mendapatkan “pencerahan”. Pertama, bahwa jabatan sebagai menteri adalah murni ditentukan oleh Presiden. Ia adalah hak prerogatif yang melekat secara utuh. Pertimbangan politis, profesional, kedekatan, atau lainnya tidaklah menjadi soal. Apapun keputusannya, hanya Presiden-lah yang paling tahu. Biasanya, karena Presiden sudah mempunyai “proyek” masa depan untuk membangun dan memajukan negara, maka menteri yang dipilih pastilah disesuaikan dengan cita-cita yang diproyeksikan.

Sehingga bertahan dan dicopotnya posisi menteri adalah urusan murni Presiden. Begitu pula dengan keputusan untuk mempertahankan Puan Maharani mengisi pos jabatan sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

Kedua, menegasikan Puan Maharani sebagai sosok menteri yang tidak bekerja, tentulah terlalu naif karena menafikan realitas kerja dan prestasi yang telah banyak dilakukan dan ditorehkannya. Tentu tak bisa disebutkan satu persatu dalam tulisan singkat ini, tapi setidaknya keberhasilan pembagian “Kartu Sakti”, persiapan Asian Games 2018 yang luar biasa, Gerakan Nasional Revolusi Mental, tingkat kemiskinan dan pengangguran yang menurun, meningkatnya IPM-Geni Ratio, revitalisasi BkkbN, dan Kampung KB adalah salah satu kerja Puan Maharani yang tak bisa diabaikan.

Belum lagi prestasi Puan Maharani yang pernah mendapatkan gelar MURI, menjadi sosok perempuan Top Influencer dan Top Person, serta secara kelembagaan Kemenko PMK menjadi penyedia laman website yang mengusung konsep keterbukaan serta diraihnya penghargaan dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) untuk tingkat Kementerian.

Ketiga, perlu dipahami lebih jauh lagi, bahwa tugas Kementerian Koordinator adalah mengoordinir Kementerian atau lembaga terkait. Ia tidak bisa disamakan dengan Kementerian Teknis yang berurusan langsung dengan lapangan dan bisa mengeluarkan kebijakan yang menggebrak.

Dalam konteks ini, kemampuan koordinasi dan komunikasi Puan Maharani tak bisa diragukan. Setidaknya, berbagai rapat yang diadakan Puan Maharani untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan menjadi bukti bagaimana kerja Puan Maharani tetap on the track.
Sedikit penjelasan ini tentu saja belum cukup untuk menjelaskan bagaimana Puan Maharani bekerja dan berprestasi sebagai menteri, sehingga pertanyaannya kemudian berubah menjadi, “kenapa, kok, harus tidak bertahan?”

  • view 106