Solusi Cerdas Puan Maharani Untuk Defisit BPJS Kesehatan

Anis Jaya
Karya Anis Jaya Kategori Kesehatan
dipublikasikan 22 Juni 2017
Solusi Cerdas Puan Maharani Untuk Defisit BPJS Kesehatan

Solusi Cerdas Puan Maharani Untuk Defisit BPJS Kesehatan

Sebagai Menteri Koordinator untuk Bidang Pembangunan Kemanusian dan Kebudayaan, bidang kesehatan menjadi salah satu tugas koordinatif Puan Maharani, terutama ketika secara struktural Kementerian Kesehatan berada di bawah garis koordinasinya. Sehingga memang sudah seharusnya Puan Maharani juga ikut campur ketika berkaitan dengan persoalan kesehatan di Indonesia, sesuai dengan konteks, peran, dan kewenangannya.

Hal semacam ini kerap dilakukan Puan Maharani, terutama untuk koordinasi dengan Kementerian yang ada dibawah tanggung jawab koordinatif, termasuk solusi cerdasnya terkait defisit anggaran BPJS Kesehatan.

Di tengah kondisi fiskal Indonesia yang tidak terbilang baik dan kemampuan keuangan yang benar-benar diirit, tentu adanya defisit anggaran menjadi kabar yang tidak mengenakkan, terutama ketika berkaitan dengan kesehatan; urusan “hidup” dan “mati” seseorang. Negara, tentu saja harus hadir bagi seluruh rakyatnya dengan memberikan bantuan dan kemudahan secara proporsional, tapi pada sisi yang lainnya, negara juga harus menanggung beban karena penggunaan anggaran yang mbludak sehingga terjadilah defisit.

Untuk mengatasi defisit keuangan BPJS Kesehatan tersebut, Puan Maharani memberikan solusi cerdas, yaitu, agar pembiayaan untuk BPJS Kesehatan dapat diselesaikan secara gotong royong antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Artinya, pemerintah juga ikut ambil peran dalam memberikan bantuan dana segar, bersama-sama dengan dana pemberian dari pemerintah untuk memperlancar program ini.

Puan Maharani juga meminta pemerintah daerah ikut berpartisipasi, dengan cara megalokasikan sebagian anggaran kesehatannya sebesar minimal 10% dari APBD untuk disumbangkan pada BPJS Kesehatan, harapannya tentu saja agar defisit anggaran tersebut bisa dikendalikan, tidak lagi menjadi beban berkelanjutan. Menurut Puan Maharani, “prinsip gotong royong perlu dilakukan, bukan hanya iuran dari non-PBI, tapi juga bagaimana peran pemerintah daerah yang ada di 34 Provinsi dan sekitar 500 kabupaten atau kota, mengalokasikan anggaran kesehatannya disesuaikan dengan kemampuan dan peraturan yang berlaku”.

Langkah solutif Puan Maharani ini tentu saja merupakan cara yang cerdas untuk mengendalikan defisit BPJS Kesehatan, sehingga program yang sangat berguna untuk kesehatan rakyat ini bisa tetap berjalan dengan baik, tanpa ribet dengan memikirkan defisit yang selalu menjadi hantu. Dengan adanya gotong royong antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah tersebut, Puan Maharani meyakini akan terjadi sinergi yang dapat menguntungkan semua pihak, terutama rakyat sebagai pengguna fasilitas BPJS Kesehatan ini.

Maka, Puan Maharani, selalu hadir dengan memberikan solusi cerdas untuk menyelesaikan permasalahan pelik yang selalu menghantui BPJS Kesehatan ini.

  • view 71