Catatan Sikap tentang Perppu Ormas

Anick Ht
Karya Anick Ht Kategori Politik
dipublikasikan 21 Juli 2017
Catatan Sikap tentang Perppu Ormas

Ini adalah catatan saya untuk Sidang DPR nanti tentang Perppu No.2 Tahun 2017 yang digunakan untuk membubarkan HTI.

Menyikapi langkah pemerintah melahirkan Perppu No. 2 Tahun 2017 dan membubarkan atau mencabut status hukum Hizbut Tahrir Indonesia, kiranya saya harus menentukan sikap-sikap sebagai berikut:

  • Dalam konteks pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), langkah pemerintah dalam hal ini perlu didukung karena beberapa hal:
    • Berdasarkan banyak kajian yang ada, juga media-media resmi yang diterbitkan oleh Hizbut Tahrir Indonesia, sudah bisa disimpulkan bahwa HTI bukan hanya lembaga dakwah, namun sekaligus lembaga politik. Bahkan bisa dinyatakan bahwa cita-cita dan pencapaian politik adalah tujuan utama dari lembaga ini.
    • Tujuan utama kegiatan politik HTI adalah untuk mendirikan Khilafah Islamiyah, yang rumusannya sudah sangat jelas. Khilafah Islamiyah yang diusung oleh HTI ini tidak berbentuk khilafah spiritual seperti yang diusung oleh Jemaat Ahmadiyah misalnya, atau bisa dibayangkan seperti Vatikan dalam agama Katolik. Khilafah Islamiyah yang dimaksud adalah bentuk negara, sistem pemerintahan, pengaturan tata kelola negara, hingga peleburan batas-batas wilayah negara.
    • Eksistensi HTI sejak didirikan hingga saat ini tidak bisa disebut sebagai eksistensi pemikiran atau wacana. HTI sudah melakukan upaya dan tindakan-tindakan nyata untuk mewujudkan Khilafah Islamiyah tersebut.
    • Mewujudkan Khilafah Islamiyah ala HTI tidak mungkin dilakukan tanpa mengganti bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, sistem Republik, dan tata kelola demokrasi yang sudah kita anut dan kita sepakati telah final sebagai sebuah negara.

Karena beberapa hal tersebut, maka pembubaran HTI adalah langkah yang tepat.

  • Di lain pihak, rumusan Peraturan Pengganti Undang-undang No. 2 tahun 2017 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah RI dan sekaligus berlaku sejak ditetapkan, mengandung masalah krusial secara normatif maupun penafsiran yang potensial disalahgunakan oleh pihak-pihak yang diberi kewenangan di kemudian hari. Bisa dipahami bahwa alasan kegentingan memaksa yang melatari dibuatnya Perppu tersebut adalah ranah subjektif Presiden dan jajarannya. Tentu bukan hal mudah menentukan hal tersebut. Dan pihak Pemerintah RI sudah berpikir mendalam untuk menentukan ancaman penggantian bentuk negara secara nyata sebagai kegentingan yang memaksa.

Namun harus diakui, Perppu yang ditetapkan tersebut tidak hanya mengatur tentang organisasi yang dianggap mengancam landasan pokok negara ini, namun juga menyasar hal-hal lain yang bahkan dalam konteks reformasi dan pemajuan keadaban, ia menjadi sumber masalah, yakni bahwa Perppu tersebut juga memberi kewenangan kepada Pemerintah untuk melarang Organisasi masyarakat lain, misalnya:

  • Pasal 59 ayat (3) b menyebutkan bahwa Ormas yang dilarang adalah termasuk ormas yang melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia.
  • Pasal 59 ayat (4) c menyebutkan bahwa termasuk Ormas yang dilarang adalah Ormas yang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Sementara pada penjelasannya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila”antara lain ajaran ateisme, komunisme/marxisme-leninisme, atau paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
  • Dalam kondisi Indonesia di mana prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia sudah sedemikian majunya, dua pasal rumusan itu nampak kembali mundur dan memberi ruang terhadap perdebatan yang tak pernah selesai, dan pasal yang cenderung karet, tergantung penafsiran pemilik kuasa. Korban dari dua klausul ini sudah sedemikian banyaknya, dan mayoritas lebih terlihat sebagai korban politik daripada korban hukum. Termasuk dalam hal ini adalah kasus Ahok yang dianggap menodai agama Islam, hanya karena ikut menafsirkan satu ayat dalam Alqurán.

Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, nampaknya dalam sidang ini perlu dicari jalan tengah terhadap kontroversi ini. Untuk menjaga bangunan pokok negara ini yang telah disepakati sebagai bentuk final, dan sekaligus untuk mengantisipasi kecenderungan kesewenang-wenangan pihak pemerintah, maka saya mengusulkan rumusan seperti ini:

  • Pembubaran HTI dengan menggunakan Perppu tersebut harus dianggap sah dan perlu didukung, karena Perppu tersebut sudah ditetapkan dan secara hukum sah berlaku.
  • Atas pertimbangan melebarnya Perppu tersebut yang potensial membuat Pemerintah sewenang-wenang dalam tindakan membubarkan Ormas dan mengebiri hak kebebasan berserikat dan berkumpul, maka saya mengusulkan para anggota DPR dalam sidangnya menolak rumusan Perppu tersebut untuk digunakan di masa yang akan datang. Artinya, Perppu tersebut hanya berlaku sejak ditetapkan oleh Presiden, dan tidak berlaku lagi ketika dalam sidang hari ini kita bersepakat untuk membatalkannya.

 

Demikian catatan sikap saya pada sidang kali ini.

Alhamdulillah, sampai hari ini saya tidak pernah bercita-cita untuk menjadi anggota DPR. Jadi saya persilakan siapapun yang mau bersidang menggunakan catatan ini.

 

Anick HT

  • view 59