22 Tahun Deklarasi Salamanca, Apa Kabar Pendidikan Inklusif Indonesia?

Muhammad Amiruddin Dardiri
Karya Muhammad Amiruddin Dardiri Kategori Sejarah
dipublikasikan 13 Juni 2016
22 Tahun Deklarasi Salamanca, Apa Kabar Pendidikan Inklusif Indonesia?

Pada dasarnya pendidikan inklusif lahir atas dasar ketidakpuasan kaum difable (Different ability) terhadap sistem segregasi/ pemisahan dalam dunia pendidikan antara kaum difabel dengan kaum non-difabel, yang menjadikan kaum difabel termarginalkan bahkan sulit mendapat akses pendidikan. Akibatnya mereka kurang mendapatkan interaksi dengan komunitas lain yang berbeda dan hanya berkumpul dengan komunitasnya sendiri.

Program wajib belajar  enam tahun yang dicanangkan pemerintah pada tahun 1984, disadari atau tidak berimplikasi pada semangat eksklusivisme dalam dunia pendidikan menuju pendidikan yang inklusif. Program ini berlaku bagi anak-anak berkebutuhan khusus sekalipun.

Kemunculan pendidikan inklusif terjadi saat pendidikan segregasi tidak lagi dipandang menjadi solusi perubahan bagi anak berkebutuhan khusus. Dan ini ditandai dengan diterimanya beberapa lulusan SLB Tunanetra Bandung ke sekolah umum pada tahun 1960-an, meski sempat terjadi beberapa kali penolakan dari pihak sekolah. Selanjutnya pada akhir 1970-an pemerintah mulai memberikan perhatian terhadap pentingnya pendidikan integrasi bagi anak berkebutuhan khusus. Hingga pada tahun-tahun selanjutnya terbitlah berbagai undang-undang tentang pendidikan bagi kaum penyandang cacat dan anak berkebutuhan khusus.

Dalam skala Internasioal, landasan pendidikan inklusi tertuang dalam Deklarasi Salamanca oleh menteri pendidikan sedunia di Salamanca, Spanyol pada 7-10 Juni 1994 dengan Tema Pendidikan Berkebutuhan Khusus: Akses dan Kualitas.

Salah satu poin dalam deklarasi ini adalah: give the highest policy and budgetary priority to improve their education systems to enable them to include all children regardless of individual differences or difficulties. Deklarasi ini sebenarnya merupakan penegasan kembali dari deklarasi PBB tentang HAM 1948, Konvensi PBB tentang Hak Anak 1989, dan Deklarasi dunia tentang Education for All di Jomtien tahun 1993.

Sehingga, Pendidikan inklusif merupakan sebuah konsep pendidikan yang secara terbuka ingin menerima anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh hak dasar mereka bersama-sama sebagai warga Negara Indonesia. Dalam konsep yang lebih luas, pendidikan inklusif dapat dimaknai sebagai sebuah reformasi besar dalam dunia pendidikan yang menekankan sikap anti diskriminasi, perjuangan kesamaan hak dasar.

Sejak disepakatinya Deklarasi Internasional Salamanca, setidaknya sudah dapat menjadikan payung penyelenggaraan inklusi di Indonesia secara optimal, namun dalam kenyataanya, pelaksanaan pendidikan inklusi di lapangan masih belum berjalan sesuai harapan.

Fuad Fachruddin, seorang konsultan pendidikan Yayasan Sukma Jakarta, menceritakan sebuah kisah seorang ibu yang kesulitan mencari sekolah untuk anaknya yang menyandang disabilitas. Si ibu berkeliling dari satu ke sekolah lain, tak satupun sekolah yang berkenan menerima anaknya. Hingga akhirnya ada sebuah sekolah swasta yang berkenan menerima anak tersebut dengan syarat si ibu harus menyediakan seorang guru pendamping khusus untuk mendampingi proses pembelajaran selama di kelas. Kisah miris ini diadopsi dari majalah Tempo yang terbit pada awal 2015.

Berdasarkan data yang dimuat dalam situs Balai Pengembangan Pendidikan Khusus Jawa tengah, menyebutkan bahwa jumlah sekolah yang telah menerapkan sistem inklusif di jawa tengah berjumlah 554 sekolah dari total 31.412 sekolah yang ada (SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK). Tentu jumlah ini masih amat kecil dan jauh dari harapan.

Harian Republika, tanggal 4 Desember 2013 memberitakan, di Yogyakarta, tercatat ada 42 sekolah yang sudah menggelar pendidikan inklusif dari total 738 sekolah se-DIY. Sekolah inklusif tersebut terdiri dari 6 Taman Kanak-kanak, 17 Sekolah Dasar, 4 Sekolah Menengah Pertama, 7 Sekolah menengah atas, dan 8 sekolah kejuruan. Meskipun mengalami kenaikan 5,96% dalam kurun waktu satu tahun (2012-2013), jumlah ini belum bisa dianggap sesuai dengan jumlah kebutuhan siswa penyandang disabilitas.

Direktur Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Kemendikbud, Mudjito AK mengungkapkan bahwa hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2009, dari sebanyak 61,2 juta anak usia 0-15 tahun, sebanyak 354.707 anak diantaranya termasuk kategori disabilitas atau dengan indeks sebesar 7 per 1000 anak.

Dari 354.707 anak difabel, sekitar 46,4% anak difabel usia 7-12 tahun telah memperoleh layanan pendidikan, namun ketika memasuki usia 12-15 tahun menurun menjadi 29%, dan pada jenjang pendidikan menengah menurun menjadi hanya 16%. Ini menunjukkan, semakin ke atas, layanan pendidikan inklusif semakin tidak terjamin.

Pada tahun 2008, jumlah sekolah inklusif Nasional dari tingkat SD hingga SMA hanya 254 sekolah, namun pada tahun 2014 mengalami peningkatan yang signifikan menjadi sebanyak 2.430 sekolah formal tercatat berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif. Namun jumlah tersebut masih sangat jauh dari total pendidikan formal tingkat SD hingga SMA di Indonesia yang berjumlah 255.116 sekolah. Artinya, prersentase sekolah penyelenggara pendidikan inklusif hanya 0.9 persen.

Melihat data-data di atas, dapat dilihat bahwa pendidikan inklusif di Indonesia masih membutuhkan perjuangan besar untuk menuju sebuah kesuksesan. Faktor utama penghambat penyelenggaraan pendidikan inklusi adalah minimnya pengetahuan orang tua tentang pendidikan inklusif dan jumlah sekolah inklusif yang masih relatif sedikit dan belum menyentuh daerah terpencil.

Dalam rangka menyukseskan gerakan pendidikan inklusif, maka perlu adanya upaya pengenalan masyarakat terhadap pendidikan inklusif dan perhatian pemerintah dalam menyiapkan SDM pendidik yang kompeten dalam menangani anak berkebutuhan khusus.

  • view 219

  • Ulum Arifah
    Ulum Arifah
    1 tahun yang lalu.
    semoga saudara saudari kita yang berkebutuhan khusus segera mendapatkan kemudahan dalam segala hal. seperti transportasi, pendidikan dan kesehatan