Meliana, Adzan, dan Keragaman

Amidhan Shaberah
Karya Amidhan Shaberah Kategori Agama
dipublikasikan 27 Agustus 2018
Meliana, Adzan, dan Keragaman

Meliana, Adzan, dan Keragaman

KH Amidhan

Ketua MUI (1995-2015), Komnas HAM (2002-2007)

 

 Hari-hari ini kaum netizen ramai membicarakan vonis hakim 18 bulan penjara terhadap Meliana. Ibu empat anak suku Tionghoa beragama Budha itu divonis 18 penjara oleh hakim karena dianggap telah melakukan penistaan agama pada 21 Agustus 2018. Kesalahannya, kata majlis hakim Pengadilan Negeri Medan, Sumut, yang dipimpin Wahyu Prasetyo Wibowo, SH -- Meliana, pada tanggal 22 Juli 2016,  melakukan tindak pidana penistaan agama dengan melecehkan suara adzan.

 Apa yang dimaksud pelecehan agama tersebut, menurut pengakuan ketua tim pengacara Meliana, Ranto Sibarani, SH, adalah pernyataan Meliana yang menganggap suara adzan terlalu keras sehingga cukup mengganggu kehidupannya. Ucapan Meliana kemudian viral dan masyarakat sekitar rumahnya marah. Rumah Meliana dibakar massa dan sejumlah vihara dirusak. Pihak kepolisian menahan Meliana karena danggaap melangar Pasal 156 subsider Pasal 156 a Huruf (a) KUHP. Bunyinya: Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau  melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atu penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Inonesia.”.

 Saat ini kasus pemidanaan Meliana menjadi topik hangat dan viral di medsos. Bahkan Menteri Agama ikut menyatakan prihatin atas peristiwa tersebut. Dosen UIN Ciputat Dr. Rumadi Ahmad, yang juga salah seorang saksi ahli pada kasus Meliana, menyatakan, bahwa terdakwa tidak bersalah. Rumadi menjelaskannya dari sisi hukum fikih: bahwa adzan bukan syariat Islam. Berbeda dengan salat atau puasa. Orang boleh salat tanpa adzan. Lagi pula, di sejumlah negara-negara Islam di Timur Tengah ada aturan bahwa volume sound system kala adzan tidak boleh terlalu besar.  Sound system juga tak boleh dibunyikan kecuali saat adzan. Artinya, pengajian dan tadarus Qur’an di masjid-masjid kalau malam hari tak diperbolehkan menggunakan pengeras suara. Jadi aturannya jelas.

 Di Indonesia, aturan seperti itu, tampaknya belum jelas. Karena undang-undangnya belum ada. Sehingga agak sulit mengaturnya. Mungkin saja hakim, dalam memutuskan kasus Meliana hanya menggunakan undang-undang yang mereka ketahui. Pertimbangan di luar undang-undang, seperti konvensi di masayarakat tidak mendapat perhatian hakim. Atau sebaliknya, hakim mendapatkan info yang lebih luas  tentang kasus Meliana. Akibatnya, keputusan hakim pun tidak bisa diterima semua pihak. Semua itu terjadi karena sejauh ini belum ada undang-undang atau peraturan pemerintah yang terkait langsung dengan suara adzan.

 Di zaman teknologi maju sekarang ini, hampir semua mushala memakai sound system. Dan mushala sekarang jumlahnya banyak sekali. Hampir ada di setiap RT. Akibatnya, suara sound system kalau waktu salat tiba saling sahut-menyahut. Ada yang volume bunyinya keras sekali dengan muadzin yang bersuara hombreng; tapi ada  pula yang volumenya sedang dengan suara muadzin yang bagus sekali.

 Nabi Muhammad sendiri selektif dalam memilih muadzin untuk masjid Quba, masjid pertama yang didirikannya. Beliau hanya memerintahkan Bilal bin Rabah sebagai muadzin karena suaranya bagus. Baru bila Bilal berhalangan, bisa diganti orang lain. Ini artinya, muadzin itu bukan orang sembarangan. Rasulullah memilih orang yang suaranya bagus. Dengan demikian, mestinya umat Islam tahu dirilah. Kalau suaranya seperti kaleng rombeng, ya gak usah adzan di sound system. Cukup didengar orang-orang yang ada dalam mushala atau masjid. Tapi kalau suaranya bagus, silahkan diperdengarkan ke publik melalui sound system. Karena suara adzannya akan dinikmati banyak orang.

Ingat, banyak orang non Islam yang tertarik dengan suara adzan yang bagus. Almarhum WR Rendra, penyair terkenal itu, misalnya masuk Islam karena adzan. Saya yakin, Bu Meliana mengeluhkan suara adzan yang terlalu keras itu karena suara muadzinnya, maaf, kurang bagus. Jadi wajar saja kalau Meliana mengeluh. Bila suara muadzinnya bagus, niscaya Meliana tak akan mengeluh. Bahkan mungkin menikmatinya.

 Di samping itu,  ributnya kasus Meliana, niscaya karena adanya “bisik-bisik” melalui medsos yang dipelintir. Dunia medsos memang sering seperti itu. Banyak pelintiran. Mestinya, publik warganet tabayun (konfirmasi) – mencari penjelasan akurat. Apakah Meliana melakukan penghinaan terhadap Islam.

 Dalam kasus Meliana, yang membuat masalahnya jadi rumit dan membesar, orang yang dicurhati ini kemudian berbicara kepada orang lain. Inilah faktor yang membuat kasus Meliana berefek snowballing. Menggelinding seperti bola salju. Terus membesar dan akhirnya direspon masyarakat dengan tidak semestinya, seperti membakar rumah Meliana dan vihara setempat.

 Dalam ilmu komunikasi, penyampaian berita dari mulut ke mulut, niscaya mengalami distorsi. Distorsi itu  bisa berupa penambahan informasi dari pihak pertama yang menerima keluhan Meliana, dan seterusnya. Kemudian, info itu berkembang liar dari satu mulut ke mulut lain.  Distorsi inilah yang kemudian sampai ke pihak publik terakhir yang jumlahnya makin membesar. Akhirnya terjadilah ledakan.

Yang lebih tragis lagi, info keluhan Meliana ini berkembang melalui media sosial, yang niscaya magnitude dan kecepatannya sangat besar. Tanpa tabayun, info ini pun ditelan mentah-mentah oleh publik sehingga terjadilah kasus  pembakaran rumah dan vihara itu.

 Yang jadi problem, masalah ini makin ruwet dan kompleks karena sudah bercampur baur antara info yang  asli,  info yang terdistorsi,  info yang terprovokasi, dan info yang terpolitisasi. Yang terakhir ini, bisa jadi, pinjam istilah Jordan M Barry -- ada political free rider yang turut memperbesar masalah. Free rider tentu saja punya misi tertentu yang lebih besar dari sekadar  mencari solusi kasus Meliana.  

 MUI Medan telah bertindak bijaksana – mempercayakan penyelesaiannya di tangan pengadilan. Karena hanya pengadilanlah yang berwenang memutuskan perkara Meliana. Di Pengadilan Negeri (PN), bila Meliana tidak puas pada keputusan hakim di PN, bisa naik banding   ke Pengadilan Tinggi (PT). Jika tidak puas juga pada  keputusan  PT, Meliana bisa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Artinya, Meliana bisa mencari keadilan sampai tingkat tertinggi.

 Dengan demikian, menyalahkan umat Islam menjadi tertuduh atas kasus Meliana, sebetulnya kurang tepat. Juga tuntutan untuk menghapus pasal penodaan agama, belum menyelesaikan masalah. Pasal tersebut, bagaimana pun diperlukan untuk mencegah munculnya perang haters (saling caci antarpemeluk agama) baik di dunia nyata maupun maya.  Tokh selama ini, pasal penodaan agama itu tidak hanya diterapkan pengadilan untuk membela kaum mayoritas (Islam), tapi juga untuk membela kaum minoritas (non Islam).  

  Dalam kaitan ini, pihak keamanan mestinya mencari “free rider” yang memperbesar kasus ini. Kasus ini sekarang sudah viral dan menyebar ke seluruh dunia. Bahkan tivi dan media online Al-Jazirah sudah memberitakannya.

 Kasus Meliana, bagaimana pun berdampak besar. Meruntuhkan nilai-nilai keragaman bangsa Indonesia yang selama ini berkembang baik. Bhinneka Tunggal Ika sebagai fondasi pembangunan bangsa kini tengah diuji. Dari kasus adzan di sebuah mushala kecil di Tanjuing Balai, kini masalahnya telah viral ke seluruh dunia! Dan Indonesia menjadi sorotan dunia internasional.

 Indonesia adalah negeri yang megaragam, baik budaya, agama, maupun bahasanya. Indonesia kuat dan bersatu justru karena keberagaman yang kaya tersebut. Karena itu, bangsa Indonesia harus terus menerus belajar untuk memecahkan persoalan-persoalan yang merapuhkan persatuan dan kesatuan bangsa. Persoalan Meliana adalah salah satunya.

  • view 69