Tulisan Foto Grafis Video Audio Project
Kategori Agama 2 Agustus 2018   06:44 WIB
Umat Islam dan Pilpres 2019


Umat Islam dan Pilpres 2019


H. Amidhan Shaberah

Ketua MUI (1995-2015) dan Komnas HAM (2002-2007)



Pemilu dan Pilpres serentak 17 April 2019 sudah di ambang pintu. Kurang delapan bulan lagi. Sedangkan pendaftaran calon legislatif (anggota DPR/DPRD), 4-17 Juli sudah selesai. Dan proses pendaftaran calon Presiden dan Wakil presiden), 4-10 Agustus 2018 sedang berjalan. Dari keseluruhan proses Pemilu/Pilpres itu, yang menghebohkan masyarakat adalah pendaftaran Presiden dan Wakil Presiden. Meski hampir pasti calon presiden dan wakil presiden nantinya adalah pasangan Joko Widodo (incumbent) dengan wakilnya dan pasangan Prabowo Subianto dengan wakilnya – tapi tetap saja riuh rendah terhadap siapa “mereka” menjadi isu paling panas di jagad nyata dan maya. Terutama siapa wakil dari capres-capres tersebut, hari-hari ini telah berubah menjadi isu yang riskan memecah belah umat Islams


Di samping isu wapres yang riskan memecah belah umat Islam, saat ini pendaftaran siapa calon wakil presiden dari Joko Widodo dan Prabowo Subianto, juga sudah mengguncang publik. Belum apa-apa publik sudah mulai terbelah antara pendukung Joko Widodo denagn cawapresnya dan Prabowo Subianto dengan cawapresnya. Padahal, cawapres-cawapres tersebut belum ditentukan. Dan yang paling terbelah tentu saja umat Islam, mayoritas dari agama penduduk Indonesia yang mencapai 260 juta. Saat ini, lebih dari 200 juta populasi Indonesia beragama Islam. Ini jumlah umat Islam terbesar di dunia yang berada di suatu negara.


Dengan jumlah umat Islam sebesar itu, tentu saja, dalam Pilpres nanti, yang akan “memanas” adalah kondisi umat Islam. Dengan hanya dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, niscaya umat Islam akan terbelah dua, yaitu pendukung Jokowi dan pendukung Prabowo. Kondisi ini jelas akan lebih panas dibanding, misalnya, ada tiga atau empat calon presiden/wakil presiden. Dari fenomena tersebut, para pemimpin agama Islam atau ulama hendaknya berusaha untuk “mendinginkan” umat agar kondisi politik menjelang Pemilu/Pilpres serentak tidak menimbulkan prahara yang membahayakan negara.
Saat ini saja, ketika Pemilu dan Pilpres serentak masih 8 bulan lagi, wacana umat Islam di Indonesia tengah terbelah antara isu Islam Nusantara yang diusung Nahdhatul Ulama (NU) dan Islam Berkemajuan yang diusung Muhammadiyah. Meski wacana Islam Nusantara dan Islam Berkemajuan itu tak bersingggungan langsung dengan Pemilu dan Pilpres, tapi mengemukanya dua isu tersebut makin menambah panas suhu politik.


Dalam kaitan Islam Nusantara dan Islam Berkemajuan itu, misalnya, Prof. Dr. Din Syamsuddin, Ketua Dewan Pertimbangan MUI yg anggota-anggotanya terdiri dari Ketua Umum Ormas-ormas Islam, menyatakan bahwa sesama umat Islam harus saling menghargai dan tidak saling menghina untuk menjaga Ukhuwah Islamiyah. “Jadi kalau saudara-saudara warga NU mengembangkan pikiran Islam Nusantara adalah hak mereka; sama juga dengan Muhammadiyah yang mengembangkan Islam Berkemajuan adalah hak warga Muhammadiyah. Kelompok umat Islam lain tidak perlu menyikapinya dengan sinis.
Prof. Din Syamsuddin menyatakan, kalau tidak setuju, tidak perlu menyatakan secara terbuka, karena hal demikian akan mendorong sesama umat Islam saling menegasi, saling mengenyahkan. Kalau terhadap pemeluk agama lain berlaku ajaran "lakum dinukum waliyadin", bagimu agamamu, bagiku agamaku, maka terhadap sesama umat Islam bisa diberlakukan "lakum ra'yukum walira'yi". Bagimu pendapatmu dan bagiku pendapatku. Kita berbeda tapi kita bersaudara. Kalau tidak, umat ini akan saling menghina, dan itulah awal perpecahan umat. Hal inilah yang kini sedang menggejala di permukaan. Akan ada malapetaka pada umat ini kalau saling mengenyahkan. Makanya berpeganglah pada ajaran Rasulullah: Al-Hanifiyyatul al-Samhah; berpegang teguh pada keyakinan dengan tetap bertenggang rasa dan berlapang dada.


Prof. Din Syamsuddin (selaku Ketua Dewan Pertimbangan MUI dan Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerjasama Antaragama dan Peradaban) mengajak kelompok terdidik, kelompok cerdas, dan kelompok arif bijaksana dari umat Islam agar tampil dan mengawal ukhuwah Islamiyah. “Jangan biarkan perbedaan kepentingan politik memecah belah kita, dan jangan kebencian memenuhi hati kita,” kata Guru Besar Ilmu Polik di UIN Ciputat itu.


Perlu kita garis bawahi, pernyataan Prof. Din Syamsuddin --“Jangan biarkan perbedaan kepentingan politik memecah belah bangsa kita” adalah sebuah frase yang menarik. Kenapa? Karena, mau tidak mau, suka tidak suka, isu Islam Nusantara yang dipertentangkan dengan Islam Berkemajuan niscaya ikut mempertinggi suhu politik menjelang Pilpres. Besarnya magnitude politik dalam Pilpres tersebut, menjadikan isu-isu tadi akan merasuk kemana-mana. Mulai dari isu etnis, agama, sampai pilihan politik. Jika kondisi itu dibiarkan, potensi konfliknya makin besar.


Bila potensi konflik itu meledak menjadi kenyataan, bangsa Indonesia akan terguncang. Padahal, biaya untuk mempersatukan bangsa Indonesia yang beraneka ragam suku, agama, dan bahasa ini sangat besar – tak ternilai dengan apa pun. Sampai-sampai tokoh-tokoh bangsa dan para ulama dalam proses mematangkan pembentukan NKRI rela berkorban apa saja. Harta benda, pikiran, bahkan nyawa.


Dari fenomena inilah, umat Islam kembali tertantang untuk menjadi pasukan garda depan dalam menjaga persatuan nasional menjelang tahun politik Pemilu dan Pilpres 2019. Apa yang dinyatakan Prof. Din tentang pentingnya menjaga ukhuwah Islamiyah – tentu saja, terkait dengan pentingnya menjaga ukhuwah wathoniyah.


Kenapa demikian? Karena, bagaimana pun, bangsa Indonesia ini mayoritas populasinya beragama Islam. Dan umat Islam adalah komponen bangsa yang sangat menentukan arah perjalanan negeri ini. Pinjam istilah KH Hasyim Asyari – pendiri NU – menjaga persatuan bangsa Indonesia adalah wajib bagi setiap orang Islam. Karena itu, umat Islam mempunyai kewajiban sangat besar untuk menjaga NKRI. Menjaga persatuan dan kesatuan Nusantara! Dari Sabang sampai Marauke. Dari Miangas sampai Rote!

Karya : Amidhan Shaberah