Tulisan Foto Grafis Video Audio Project
Kategori Politik 22 Juli 2018   11:58 WIB
Parlemem Israel Hidupkan Politik Apartheid

 Parlemem Israel Hidupkan Politik Apartheid

 

Oleh  H Amidhan Shaberah

Komisioner Komnas HAM (2002-2007)/Ketua MUI (1995-2015)

 

Inilah  ironi terbesar abad 21: politik apartheid yang telah jadi mumi dihidupkan kembali. Parlemen Israel (Knesset) mengesahkan undang-undang apartheid Kamis (19/7/018) –dengan dukungan 62 kursi (setuju) dan 55 kursi (menolak). Ini artinya, Negara Yahudi tersebut akan segera melaksanakan kebijakan politik  apartheid  yang dikutuk dunia itu.

 UU Apartheid itu tak hanya mengistimewakan penduduk  yang beragama Yahudi, tapi juga mendiskriminasi warga Israel yang beretnis Arab  (yang jumlahnya mencapai 1,76 juta jiwa atau 20% dari populasi Israel). UU ini juga mendiskriminasi penduduk non-Yahudi. Bahkan secara khusus, UU itu pun menetapkan Bahasa Ibrani – bahasa kuno yang tertulis dalam Kitab Taurah – sebagai bahasa resmi negara. Keputusan terakhir ini, jelas sekadar instrumen politik untuk mendukung kebijakan politik apartheid  tadi. Sekaligus menegasikan bahasa Arab yang juga banyak dipakai warga Israel (keturunan Arab).

 Anehnya, keputusan politik Israel yang menampar deklarasi HAM PBB itu tidak mendapat reaksi keras dari Negara-negara Barat yang selama ini mengaku sebagai pejuang hak azasi manusia (HAM). Amerika, Inggris, dan Perancis – misalnya, tidak segera mengutuk keputusan knesset tadi. Padahal keputusan parlemen Israel tersebut benar-benar menghina deklarasi HAM dunia. Bahkan mencederai UU pendirian negara Israel sendiri, 1948 yang mengedepankan persamaan hak setiap warga negara Israel. Saat itu, usai perang dunia kedua, Amerika dan Inggris berusaha keras menolong warga Yahudin yang diburu dan dibantai Rejim Hitler, Jerman,  untuk mendirikan negara. Negara tersebut mengambil tanah warga Palestina yang telah ratusan tahun dihuninya. Dengan dukungan militer dan dana yang amat besar dari Barat, khususnya AS dan Inggris, maka berdirilah negara Israel. Sebuah negara yang ironisnya berorientasi pada agama – sebuah basis negara yang rapuh dan bertolak belakang dari prinsip-prinsip demokrasidan HAM.

 Israel terus berkembang dan menjadi “watchdog” Amerika di Timur Tengah. Di pihak lain, pengaruh orang-orang Yahudi kaya raya di Amerika seperti Lawrence Ellison (Oracle Corporation), Michael Bloomberg (Bloomberg Group), Michael Dell (Dell Corp)  dan lain-lain sangat kuat di Washington. Setiap Presiden AS berlomba-lomba mendekati para konglomerat Yahudi AS untuk mendapat dukungan pers dan finansial. Tentu saja dukungan itu ada kompensasinya: AS harus mendukung kebijakan politik apa pun di Tel Aviv untuk memperkuat posisi Israel di kancah politik internasional. Itulah sebabnya, kenapa Donald Trump langsung mendukung ketika Israel meindahkan ibu kotanya dari Tel Aviv ke Jerusalem, 2017 lalu. Amerika adalah negara pertama yang mendukung pemindahan ibu kota Israel ke Jerusalem – kota kuno yang menjadi “kota suci” tiga Agama Semit (Yahudi, Kristen, dan Islam) itu.  AS  pun segera memindahkan kantor Kedutaan Besar-nya di Tel Aviv ke Jerusalem, Februari 2018, untuk menegaskan dukungan kepada kebijakan Israel. Padahal pemindahan ibu kota tersebut menimbulkan reaksi penolakan dari dunia internasional, termasuk PBB. Pemindahan ibu kota dari Tel Aviv ke Jerusalam merupakan tamparan keras terhadap upaya perdamaian antara Israel dan Palestina yang telah berlangsung lebih dari setengah abad itu. Bahkan sekutu terdekat Israel, selain Amerika, seperti Perancis, Jerman, Inggris, Itali, Spanyol, dan Belgia kecewa terhadap keputusan sepihak Israel tersebut.

 Hampir pasti, Presiden AS Donald Trump akan mendukung keputrusan Knesset yang mengesahkan UU Apartheid tersebut. Keputusan Trump itu, akan menjadi anomali dan tragedi HAM terbesar abad ini. Betapa tidak! AS yang selama ini mengaku sebagai watchdog demokrasi dan HAM dunia, mendukung peresmian politik apartheid di Israel. Padahal dunia internasional baru saja memperingati ulang tahun ke-100 Nelson Mandela sebagai tokoh antiapartheid dunia.

 Dalam sambutan  milad ke-100 Mandela di Afrika Selatan itu, mantan Presiden Barack Obama, secara tidak langsung mengecam langkah-langkah politik Donald Trump yang mendukung rasisme dan berpihak pada Israel, khususnya dalam pemindahan Kedubes AS dari Tel Aviv ke Jerusalem.

Tanpa menyebut nama, Obama menyorot kebijakan AS dalam pidatonya di Afrika Selatan itu. Obama mendesak orang-orang di berbagai penjuru dunia menghormati HAM dan hak-hak lain yang kini terancam. Pidato Obama disambut sorak-sorai ribuan warga Afrika Selatan yang menentang kebijakan-kebijakan Trump. Obama mengajak hadirin dan masyarakat dunia mempertahankan gagasan-gagasan yang diperjuangkan Mandela, termasuk demokrasi, keberagaman dan toleransi.

 Obama membuka pidatonya dengan menyebut periode waktu sekarang sebagai periode waktu yang aneh dan tidak pasti. Ia mengatakan, setiap hari ada saja berita yang mengejutkan dan memprihatinkan. Menurutnya, dunia kini menyaksikan bagaimana banyak hal diselesaikan dengan cara yang lebih berbahaya dan lebih brutal. Obama mengecam para politisi yang memanfaatkan ketakutan dan kebencian sebagai senjata politik. Pernyataan Obama ini jelas tersirat ditujukan kepada Presiden Trump. Obama mengatakan, praktik politik seperti itu kini berjalan pada laju yang tidak terbayangkan beberapa tahun sebelumnya.

 Presiden kulit hitam pertama Amerika itu menyerang kebijakan politik orang-orang kuat yang meremehkan lembaga-lembaga yang memberi arti bagi demokrasi. Siapa “orang-orang kuat” yang dimaksud Obama? Niscaya Trump dan kabinetnya.

 "Saya bukan bermaksud menimbulkan kepanikan," katanya. "Saya sekedar menyampaikan fakta. Lihatlah sekeliling Anda," kata Obama kepada hadirin di Afrika Selatan. Saat ini, sementara kita semua berusaha mempertahankan demokrasi, "mereka yang berkuasa (justru) berusaha untuk memperlemah setiap lembaga yang memberi makna bagi demokrasi."

 Melihat fenomena politik Israel yang menghidupkan kembali politik apartheid dan sikap Donald Trump yang rasis seperti disebutkan di atas, Indonesia sudah selayaknya memelopori protes terhadap pelanggaran HAM tersebut. Kasus Knesset yang mengesahkan politik apartheid dan dukungan Trump terhadap pemindahan ibu kota Israel ke Jerusalem jelas merupakan pelanggaran terang-tereangan terhadap fatsun politik kemanusiaan internasional. Jakarta seharusnya bereaksi keras terhadap anomali politik yang menyesatkan itu. Pinjam istilah Obama, saat ini sekeliling kita telah tertekan dan panik menghadapi pelemahan HAM dan demokrasi. Saat ini, akibat politik rasisme Trump, ujar Obama, setiap kelembagaan yang mendukung HAM dan Demokrasi diperlemah. Sebaliknya, sikap xenophobia – kecurigaan dan ketakutan terhadap orang lain --  dibiarkan berkembang. Israel dan Amerika benar-benar sedang mengembangkan politik xenophobia.  Kecaman Trump terhadap perdagangan bebas, kebijakan perang dagang AS terhadap Cina, kebijakan antiimigran,  dan pembuatan tembok di perbatasan AS-Meksiko – semuanya merupakan manifestasi politik xenophobia AS di bawah Trump.  Sikap politik xenophobia tersebut, kata Obama, hanya akan memantik perang berkepanjangan yang irasional. Dan tragisnya politik xenophobia itu dikembangkan Donald Trump yang nota bene presiden negara superpower.

 

 

 

 

 

 

 

 

Karya : Amidhan Shaberah