Trump, Israel, dan Skandal Peradaban

Amidhan Shaberah
Karya Amidhan Shaberah Kategori Agama
dipublikasikan 17 Desember 2017
Trump, Israel, dan Skandal Peradaban

Trump, Israel, dan Skandal Peradaban

Oleh Amidhan Shaberah

Ketua MUI (1995-2015)/Komnas HAM (2002-2007)

 

Pada mulanya adalah kata. Maka terjadilah demo raksasa di seluruh dunia.  Kata itu berasal dari si mulut kotor Donald Trump, Presiden AS.

Kata Trump, Rabu (6/12) lalu, Amerika Serikat mengakui Yesuralem sebagai ibu kota Israel. Israel adalah negara berdaulat. Karenanya, kata Trump, Israel bebas menentukan di mana ibukotanya. Dan Amerika mendukungnya.

Pernyataan Trump ini langsung memicu reaksi dunia. Liga Arab langsung mengadakan pertemuan. Hasilnya: menolak keputusan Trump. Malah lebih jauh Liga Arab b menyatakan, Yerusalem adalah ibu kota Palestina. Organisasi Konferensi Islam (OKI),  juga menunjukkan sikap yang  sama. Menolak pengakuan Trump bahwa Yerusalem adalah  ibu kota Israel.  

 Tak hanya  Dunia Islam dan Arab yang menentang keras keputusan Trump.  Pemimpin  Gereja Katholok  Dunia di Vatikan, Paus Fransiskus mengecam keras  pernyataan sepihak Washington. Paus menegaskan Gereja Katholik sedunia menolak bila Yerusalem jadi ibu kota negera Yahudi, Israel. Kenapa? Karena Yerusalem merupakan tempat suci bagi umat Kristen, Yahudi dan Muslim.

Kedudukan Yerusalem  sekarang, kata Paus, masih status quo. Sampai ada perundingan yang diakui kedua pihak, Israel dan Palestina. Penetapan statusquo ini penting untuk memberikan ruang perundingan yang berjalan alot dan panjang tentang kedudukan  Yerusalem selama ini.

        Tapi akibat keputuusan sepihak Trump, statusquo itu terancam gagal. Bila AS tetap mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel secara sepihak, maka Rusia pun bisa bertindak sama. Rusia mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Palestina. Hal yang sama dilakukan Cina. Jika itu terjadi, dunia makin tegang. Dua kekuataan raksasa – masing-masing dengan sekutunya – akan berhadapan. Kekerasan, bahkan perang global pun bisa terjadi.

        Indonesia sendiri  secara tegas menyatakan Yerusalem bukan ibu kota Israel. Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia telah berjuang keras menggalang persatuan negara-negara Islam dan negara-negara berkembang menolak keputusan AS tersebut.

        Untuk mengingatkan kita semua: Indonesia termasuk negara pertama yang mengakui kemerdekaan Palestina.  Deklarasi Negara Palestina meredeka itu berlangsung 15 November 1988 di Aljazair. Sebagai wujud dukungan kemerdekaan Palestina itu,  pada tanggal 19 Oktober 1989 di Jakarta telah ditandatangani "Komunike Bersama Pembukaan Hubungan Diplomatik" antara Menlu RI, Ali Alatas, dan Menlu Palestina, Farouq Kaddoumi. Saat itu diresmikan pembukaan Kedutaan Besar Negara Palestina di Jakarta.

Duta Besar Palestina untuk Indonesia menyerahkan Surat-surat Kepercayaannya kepada Presiden Soeharto pada 23 April 1990. Sebaliknya, Pemerintah RI menetapkan bahwa Duta Besar RI di Tunis merangkap sebagai Dubes RI untuk Negara Palestina. Sejak 1 Juni 2004, KBRI di Yordania Palestina merangkap sebagai KBRI di Palestina

Sejak itu, melalui berbagai forum termasuk PBB, OKI (Organisasi Konferensi Islam), dan GNB (Gerakan NonBlok) -- Indonesia secara konsisten menyuarakan dukungan terhadap perjuangan bangsa Palestina untuk memperoleh kemerdekaan dan kedaulatan penuh. Indonesia juga mendukung Palestina sebagai anggota UNESCO – Organisasi Pendikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB (31/10/2011).  

Selama 2015, Indonesia  telah menjadi tuan rumah dua konferensi besar. Dalam konferensi itu, dukungan terhadap Palestina disuarakan Indonesia. Pada  KTT Asia-Afrika, April 2015, di Bandung  dalam rangka memperingati 60 Tahun Konferensi Asia-Afrika (KAA) 1955, dihasilkan deklarasi khusus mengenai dukungan terhadap kedaulatan Palestina.

Sedangkan pada International Conference on the Question of Jerusalem (14–15 Desember 2015) dan UN Civil Society  Forum on the Question of Palestine (16 Desember 2015) di Jakarta, dukungan terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Palestina dikukuhkan kembali.

Semua ini menunjukkan Indonesia selalu mendukung eksistensi Negara Paletina. Jakarta pun, secara diplomatis, selalu mengarahkan dunia internasional untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Palestina. Usaha keras Indonesia untuk mengarahkan dunia internasional mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Palestina nyaris sia-sia jika AS mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

 Soalnya, betapa pun besar kecaman dunia terhadap Washington, sejarah menunjukkan AS sebagai negara super power tetap punya pengaruh besar, baik terhadap aliansi strategisnya (seperti Eropa Barat, Australia, dan Jepang), maupun terhadap badan-badan dunia lain. Ingat, AS punya hak veto di Dewan Keamanan (DK) PBB, sehingga bisa menganulir keputusan DK PBB apa pun  bentuknya. Termasuk mengakui kemerdekaan Palestina dengan ibu kota Yerusalem.

Dari perspektif inilah, kita bisa mengerti munculnya ajakan boikot produk-produk Amerika. Dr. Reni Marlinawati, Ketua Fraksi PPP DPR RI, misalnya, menyerukan rakyat dan pemerintah Indonesia memboikot produk-produk AS. Betul, seandainya dunia memboikut produk-produk industri AS, negeri itu akan kelimpungan. Perekonomiannya bisa ambruk.

Tapi, mungkinkah memboikot ekonomi AS? Inilah yang harus kita pikirkan serius. Di saat ekonomi dunia sudah “saling-kait-mengait” memang sulit mengidentifikasi mana produk Amerika murni; mana produk Amerika hasil kerjasama dengan negara-negara lain. Meski demikian, kalau dunia sepakat untuk memboikot  produk-produk Amerika, niscaya tetap ada hasilnya. Paling tidak, AS akan merasakan betapa buruknya keputusan Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Hari ini, Minggu (16/12), umat Islam melakukan demo raksasa   untuk menolak keputusan Trump di lapangan Monas, Jakarta.  Menariknya, tak hanya umat Islam yang ikut demo di Monas, tapi seluruh umat beragama. Ini karena umat manusia menganggap keputusan Trump sebagai skandal peradaban dan kemanusiaan.  Mana mungkin manusia yang menetap di tanah airnya (Palestina) selama berabad-abad, tiba-tiba diusir  untuk memberikan tempat kepada diaspora Yahudi yang ada di seluruh dunia.

Tragisnya, negeri yang basisnya diaspora orang Yahudi itu didukung kekuatan superpower Amerika dan Inggris. Mereka menganggap pemilik  tanah Palestina yang sebenarnya adalah orang Yahudi. Akibatnya, penduduk asli Palestina  diusir. Diperangi. Dibunuh. Dibantai. Hak-hak hidup orang Palestina dan peradabannya  dihancurkan.

Itulah yang kini sedang dibela umat di Monas. Seluruh rakyat Indonesia berkumpul untuk mengecam dan menolak keputusan Donald Trump yang secara terang-terangan melakukan skandal kemanusiaan dan peradaban di Palestina.

 

 

                                                                                     

 

 

  • view 36