Perempuan dan Pernikahan Anak

Aisyah Asfara
Karya Aisyah Asfara Kategori Inspiratif
dipublikasikan 12 Mei 2016
Perempuan dan Pernikahan Anak

Fakta Seputar Perempuan

Berdasarkan data Susenas 2014 dan 2015, Badan Pusat Statistik (BP) memperlihatkan bahwa jumlah penduduk Indonesia adalah sebesar 254,9 juta jiwa. Dari data tersebut, rinciannya adalah penduduk laki-laki berjumlah 128,1 juta jiwa dan perempuan berjumlah 126,8 juta jiwa. 

Dari data tersebut, BPS juga menerangkan kalau rasio antara jenis kelamin penduduk Indonesia pada tahun 2014 dan tahun 2015 relatif sama. Rasionya adalah sebesar 101,02 dan 101. Menurut BPS, dari 100 penduduk perempuan terdapat 101 penduduk laki-laki.

Dengan jumlah data diatas, terlihat perbedaan jumlah rasio laki-laki dan perempuan tidak terlalu jauh. Oleh karena itu, perempuan juga harus mampu berkarya dan berkualitas dalam perkembangan kehidupannya. Namun, pada kenyataannya angka kasus kekerasan, pemerkosaan, kehamilan yang tidak diinginkan, dan persoalan lain mengenai kesehatan reproduksi dan seksualitasnya makin terancam.

Angka kehamilan yang tidak diinginkan semakin bertambah pada usia remaja, data secara global menunjukkan komplikasi kehamilan adalah penyebab kematian terbesar kedua untuk remaja perempuan usia 15-19 tahun. Selain itu bayi yang dilahirkan oleh ibu berusia remaja memiliki risiko 50% lebih tinggi untuk meninggal di saat lahir. Singkatnya, kehamilan pada usia remaja memiliki dampak negatif terhadap tumbuh kembang remaja tersebut dan janin yang dikandungnya.

Selain itu, Data Kementerian Sosial juga mengungkapkan bahwa satu dari enam perempuan di Indonesia menikah sebelum berusia 18 tahun. Ini berarti terdapat 340.000 perempuan di bawah umur yang menikah tiap tahunnya dan sebanyak 50.000 dari jumlah tersebut menikah sebelum berumur 15 tahun. 

Ironisnya Undang-Undang Perkawinan No 1/1974 pasal 7 ayat 1 masih mengizinkan anak perempuan menikah pada usia 16 tahun (sementara usia minimum menikah untuk laki-laki adalah 19 tahun) bahkan pada ayat kedua memungkinkan lebih muda dari 16 tahun dengan hanya meminta persetujuan pejabat setempat. Sementara di sisi lain Undang-Undang Perlindungan Anak melarang perkawinan usia anak. Pasal 1 menyatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hal ini terlihat masih kontradiktifnya kebijakan nasional terkait dengan pernikahan anak.

Kenapa Terjadi Pernikahan Anak?

Seringkali pandangan atau penafsiran agama dan budaya yang tidak tepat menjadi salah satu faktor pendorong pernikahan anak. Terdapat pandangan bahwa ketika perempuan sudah mengalami menstruasi, ia sudah pantas untuk dinikahkan. Pandangan keliru lainnya adalah pernikahan dini merupakan jalan untuk mengurangi angka perzinaan. Pernikahan dini menjadikan beban keluarga lebih ringan, karena berkurangnya jumlah anak yang harus diurus di rumah.

Pernikahan anak harus dihentikan karena memiliki dampak buruk terhadap kesehatan anak perempuan. Hal ini mengingat, bahwa remaja belum matang secara fisik/organ reproduksinya, masih membutuhkan dampingan terkait dengan psikologisnya, belum mapan secara ekonomi dan masih memliki kesempatan untuk banyak berkarya dibidang yang diinginkannya. Namun sayangnya, putusan sidang dengan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan menolak perubahan UU perkawinan tentang batas usia perkawinan perempuan dari 16 tahun menjadi 18 tahun. Dengan alasan penolakannya yaitu usia bukanlah aspek utama dari segala masalah sosial yang terjadi dalam institusi perkawinan.

Apa yang Harus Kita Lakukan?

Perkawinan anak bukan hanya terdampak pada kesehatan reproduksi dan seksual. Pernikahan anak juga merampas hak anak perempuan atas pendidikan dan kesehatan. Jika kondisi ini dibiarkan, maka tentu saja tidak akan berdampak baik bagi pembangunan bangsa dan negara karena anak perempuan, sama halnya dengan anak laki-laki, memiliki potensi dan kemampuan yang sama besarnya sebagai generasi penerus bangsa.  

Harus adanya upaya pemerintah terkait yang lebih masif dalam mengatasi persoalan perkawinan anak. Pemerintah dapat memberikan program pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi sejak usia dini, layanan yang komprehensif dan tidak diskriminatif, penguatan kemampuan keluarga dalam pengasuhan anak, memenuhi hak anak dan bertanggung jawab penuh terhadap masa depan anak, serta memberikan upaya pencegahan dan pemberian asistensi keluarga secara psikososial, ekonomi, dan spiritual. Selain itu, yang lebih penting pemerintah dapat membangun kesadaraan dan kepedulian masyarakat tentang pencegahan perkawinan anak.

Dari sisi masyarakat, perlu ada edukasi terus menerus dan masyarakat pro aktif dalam mencegah terjadinya perkawinan anak di lingkungan sekitarnya. Hal ini tentunya perlu sinergi berbagai pihak seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, maupun perangkat lainnya. (SA)

 

 

  • view 110