“TAHU KAH KAMU, ADA PERATURAN GUBERNUR DKI TENTANG KESPRO REMAJA?”

Aisyah Asfara
Karya Aisyah Asfara Kategori Kesehatan
dipublikasikan 10 Mei 2016
“TAHU KAH KAMU, ADA PERATURAN GUBERNUR DKI TENTANG KESPRO REMAJA?”

Peraturan itu apa sih? duh masih remaja, masa udah harus mikirin peraturan pemerintah? Hmm... kenapa juga ribet-ribet mikirin itu, biarin aja itu urusan orang dewasa dan pemerintahan disana, ngapain sih remaja ikut-ikutan? Lohh...

Pernah gak sih mengalami pemikiran yang seperti ini? Kalau kamu masih remaja, terus mikirnya masih seperti ini, nah rasanya kamu sudah harus ubah pola pikirmu menjadi lebih kritis. Kenapa? karena ...

Segala yang diatur buat remaja, adalah kepentingan untuk remajanya itu sendiri dan masyarakat ppada umumnya, ujung-ujungnya buat remaja juga yang dapetin. Jika pemerintah mengeluarkan peraturan atau kebijakan untuk remaja, itu berarti remaja sudah mulai dilirik untuk diperhatikan oleh pemerintah. Tapi apakah itu cukup? Logikanya, peraturan itu untuk remaja, apakah peraturan itu sudah dibuat sesuai dengan kebutuhan remaja, dan dapat mengatasi persoalan remaja saat ini? Jawabannya, belum tentu... apalagi jika itu belum sesuai dengan kebutuhan di lapangan atau implementasinya berjalan lambat

Peraturan yang sudah ada di Jakarta tentang kesehatan reproduksi bagi remaja di DKI Jakarta itu familiar disebut dengan Peraturan Gubernur No. 31 Tahun 2013. Pergub ini lumayan sudah lama launching di kota ini sejak tahun 2013. Tapi apakah remajanya tahu? Apakah remajanya dilibatkan dalam proses pembuatan dan sosialisasinya Pergubnya? Apakah Pergub itu sudah melingkupi semua kebutuhan remaja? Jawabannya, belum tentu... mungkin hanya beberapa orang saja yang tahu ada Pergub, dan bahkan dari hasil ngobrol-ngobrol sama beberapa pemangku kepentingan di DKI Jakarta, mereka juga belum banyak tahu soal Pergub ini.

Padahal, Pergub No. 31 tahun 2013 tentang kesehatan reproduksi ini sudah lumayan baik isi dalam inisiatifnya. Mau tahu? Coba kita bedah sedikit saja ya.

Peraturan Gubernur No. 31 Tahun 2013 ini dibuat untuk menjadi pedoman operasional bagi sektor terkait pelaksanaan program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) untuk menjamin hak-hak remaja dalam mendapatkan informasi kesehatan reproduksi dan upaya kesehatan secara menyeluruh dan terpadu. Di dalam Pergub ini tertuang tanggung jawab beberapa Dinas terkait, lembaga dan masyarakat antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Badan Pemberdayaan Masyarakat; Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Peran Serta Masyarakat.

Peran Dinas Kesehatan ialah mengembangkan Puskesmas ramah remaja (Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja). Dinas Pendidikan perannya untuk mengembangkan materi kesehatan reproduksi menjadi intrakulikuler yang terintegrasi dengan mata ajar di sekolah. Dinas Sosial perannya melakukan pembinaan kesehatan reproduksi terhadap kelompok anak jalanan dan anak terlantar usia remaja. Sementara ada juga peran BPMPKB yaitu membentuk dan mengembangkan Pusat informasi dan Konseling KRR dan Bina Keluarga Remaja (BKR) di lingkungan pendidikan formal, non formal dan masyarakat. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga berperan untuk memberikan pelatihan dengan kegiatan pemberian informasi dan pendidikan untuk pertumbuhan dan perubahan perilaku positif remaja. Peran serta masyarakat juga tertuang dalam Pergub ini, yaitu untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan upaya kesehatan reproduksi.

Untuk melakukan peran-peran diatas, sumber pembiayaan yang diatur itu bersumber dari penyelenggaraan program KKR dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing SKPD/UKPD. Peraturan Gubernur ini ditandatangani oleh Mantan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Joko Widodo pada tanggal 22 April 2013.

Pergub ini sudah kurang lebih tiga tahun ada, tapi mengapa belum begitu terlihat implementasinya? Kasus-kasus kekerasan, KTD, penyakit lainnya di remaja masih tinggi, masih banyak remaja yang belum sadar dan bertanggung jawab akan kesehatan reproduksinya, masih terdapat pelayanan yang belum ramah untuk remaja. Lohh kenapa bisa begitu? Lalu apa alasannya?

Alasannya adalah Turunan dari Pergub ini yaitu yang biasa disebut Juklak – Juknisnya belum ada. Sehingga implementasi di setiap lini belum banyak dilakukan. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) DKI Jakarta dalam Rencana strategisnya berinisiatif untuk mendorong terimplementasinya Pergub dan menjalin pendekatan juga kerjasama dengan instansi terkait.

Untuk terimplementasinya Pergub tersebut dengan baik, maka yang diperlukan adalah adanya Juklak dan Juknis yang dikeluarkan, perlu adanya sinergitas antara instansi terkait, inisiatif dan kesadaran dari masing-masing SKPD untuk menyelenggarakan upaya kesehatan reproduksi bagi remaja secara menyeluruh, perlu adanya pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan untuk mengkaji pembelajaran yang terjadi dan akan terjadi, dan perlu memanfaatkan pembiayaan yang telah disediakan dengan efektif sesuai dengan amanat yang tertuang dalam APBD.

Nah, untuk kita sebagai remaja, kita bisa berperan apa? Kita coba jawab ya.

Sebagai remaja kita tetap bisa melakukan sesuatu kok, misalnya dengan kasih tahu temanmu bahwa ada Pergub yang mengatur remaja untuk dapetin hak-mu terkait pendidikan, pelayanan, pendampingan terkait dengan kesehatan reproduksi, terus memantau pelaksanaan Pergub tersebut mulai dari ranah terdekat misalnya di sekolah, apakah gurumu sudah memberikan materi kesehatan reproduksi di kelasmu, memastikan layanan PKPR di Puskesmas itu sudah membuatmu

Nyaman dan ingin mengakses, usahakan dirimu untuk terlibat dan dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan penyelenggaraan kesehatan reproduksi di lingkungan terdekatmu.

Jika hal diatas sudah kamu lakukan, itu berarti kamu sudah berperan dan mulai perhatian dengan kebijakan yang sudah diatur untuk hak-mu sebagai remaja

 

 

  • view 213