Pembangunan, Alam, dan Manusia

Ahmad Sholeh
Karya Ahmad Sholeh Kategori Catatan Harian
dipublikasikan 06 November 2017
Pembangunan, Alam, dan Manusia

: Ahmad Sholeh

Beberapa waktu yang lalu saya sempat mengikuti diskusi tentang ketataruangan, tata ruang wilayah lebih tepatnya. Tema yang menarik, mengingat tata ruang sebuah daerah sangat berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Tata ruang juga menjadi salah satu hal penting dalam menjaga konservasi alam dan lingkungan hidup. Karenanya, hal itu bisa menyebabkan bencana jika seandainya digunakan dengan tidak bijak dan serakah.

Luthfi Muta’ali, salah satu narasumber yang juga dosen UGM dan praktisi tata ruang wilayah, mengatakan bahwa tata ruang atau ilmu geografi ketataruangan sejatinya hadir sebagai penyeimbang antara pembangunan (yang berorientasi ekploitasi) dengan kelestarian atau konervasi alam. Hal itu mengingat tata ruang menjadi penentu seberapa besar lokasi atau zona konservasi bisa dimanfaatkan untuk pertumbuhan pembangunan, baik bersifat permukiman, industri, perekonomian, dan lain sebagainya.

Yang menarik bagi saya, kajian ini menjadi sebuah kebutuhan baik secara praktis maupun teoiritis, karena ini bersentuhan langsung dengan kehidupan dan hajat orang banyak, termasuk saya sendiri. Ya, dalam bahasa agamanya mungkin ini sebagai salah satu tugas manusia sebagai khalifah fil ardh yang tugasnya mengatur, mengelola, menjaga, merawat, melestarikan, dan memanfaatkan bumi dan seisinya. Meskipun perilaku manusia (terkadang) memang cenderung eksploitasi (merusak), mau memakai dan enggan menjaga.

Dalam bahasa konstitusinya, tata ruang wilayah merupakan upaya perwujudan pasal 33 UUD 1945 ayat 3 yang menyerukan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Hal itu kemudian menjadi acuan normatif, yang kadang bisa ditabrak dengan kepentingan-kepentingan lain. Maka dari itu, ada keterkaitan antara pembangunan, konservasi alam, dan hajat hidup manusia, yang sedikit banyaknya akan saya coba uraikan.

Pembangunan

Pembangunan dalam perspektif nasional adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia (masyarakat), baik di bidang ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Pembangunan juga merupakan manifestasi dari semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang tentunya memberi manfaat terhadap kelangsungan hidup manusia. Pembangunan dalam konteks ini pun kemudian diatur dalam kebijakan pemerintah dan undang-undang, karena hal itu berkaitan dengan hajat hidup masyarakat. Aturan-aturan itulah yang kemudian menjadi rambu-rambu dalam menjalankan pembangunan.

Namun, sejauh manakah jarak antara pembangunan dengan eksploitasi alam? Hal ini tentunya berkaitan dengan paradigma pembangunan yang dicanangkan para pemangku kebijakan. Pembangunan, jika kita lihat dari apa yang saya paparkan tadi berarti bukan hanya pembangunan berbentuk fisik. Yang dapat terlihat oleh mata, yakni berupa gedung-gedung, jalan layang, dan beton. Melainkan juga pembangunan mental, budaya, dan kehidupan sosial yang semuanya saling bertautan.

Apakah kemudian pembangunan fisik (berupa bangunan dan beton) itu menjadi lebih penting ketimbang pemberdayaan manusia dan konservasi alam? Tentu tidak. Apabila dikatakan pembangunan itu dapat memengaruhi mentalitas dan gaya hidup masyarakat, itu mungkin bisa kita amati sendiri. Bagaimana perilaku masyarakat dengan mobilitas tinggi di kota, dengan masyarakat di desa yang masih terbatas oleh sarana dan prasarananya.

Berkaitan dengan pembangunan mentalitas manusianya, berarti paradigma pembangunan tidak pernah lepas dari akar ideologi yang juga turut memengaruhi sistem, kebijakan, dan pola piker manusianya. Ideology seperti kapitalisme, liberalisme, maupun neoliberalisme kemudian bisa mewujud dalam bentuk aturan-aturan yang dimainkan oleh kaum penguasa. Dalam bahasa sederhananya, ideologi atau paham itu bisa saja menyusup dan masuk, bahkan menabrak aturan (UUD) yang sudah ada sebelumnya.

Itulah tak heran jika ada pejabat yang mengelola kekayaan alam dengan pola pikir pasar, yang bersifat kapitalistik dan menguntungkan kaum pemodal. Dan itu dengan mudah bisa dilegalkan dengan rumusan kebijakan yang mereka buat sendiri. Karena ada infiltrasi dari ideologi-ideologi atau paham dunia yang berkembang dan merangsek ke dalam sistem ketatanegaraan secara global. Apakah kemudian hal itu menjadi sesuatu yang dapat dibenarkan? Tentu tidak. Karena seyogianya kepentingan dan hajat masyarakatlah yang harus dijunjung tinggi di atas kepentingan lainnya, seperti kepentingan pemodal, oknum pejabat, maupun pribadi.

Konservasi alam

Konservasi alam dewasa ini sudah mulai menjadi kesadaran bersama. Kekayaan alam Indonesia yang menjadi anugerah bangsa, nyatanya memang perlu disyukuri bukan dalam bentuk menerima dan menikmati keindahannya saja. Tapi juga disyukuri dalam bentuk dijaga, dilestarikan, dan sebagainya. Mengingat populasi manusia semakin hari semakin bertambah, bumi semakin sempit, dan ancaman kerusakan alam semakin besar.

Dalam kehidupan manusia, alam adalah tempat atau ruang hidup manusia berkembang, hidup, bermasyarakat, dan berinteraksi dengan ciptaan Tuhan. Di mana pun ada manusia, di situlah ada pemanfaatan alam. Tapi yang membuat miris adalah ketika pemanfaatan itu bersifat eksploitasi dan merusak. Tanpa adanya tanggung jawab.

Contohnya di perdesaan, Greged-Cirebon, yang lima tahun belakangan mengalami pertumbuhan pembangunan sangat pesat. Lima tahun sebelumnya, masih banyak lahan hijau yang dipakai perkebunan maupun tanah menganggur yang secara alami ditumbuhi beragam tanaman. Namun, berkat mental ikut-ikutan jadi kota. Desa pun harus lenyap dengan mental kekotaan penduduknya. Ditambah dengan hadirnya pembangunan kompleks-kompleks perumahan tak berpenghuni. Mungkin adapun yang menghuni bukanlah warga lokal.

Alhasil, dalam kurun tiga sampai lima tahun, ketika dihantam musim penghujan banyak akses jembatan yang roboh, kebanjiran, dan fenomena alam yang tak biasa. Apa mungkin kemudian itu ada hubungannya dengan pembangunan yang tidak seimbang dengan konservasi alam?

Bukan hanya di perdesaan, di wilayah perkotaan, seperti Jakarta, konservasi alam sangat penting untuk digalakkan. Minimal menjaga keseimbangan antara pembangunan dengan kelestarian alam. Mengingat Jakarta merupakan langganan banjir. Meskipun berbagai upaya mulai dari penyuluhan kesadaran warganya, sampai program normalisasi sungai dilakukan, tetap saja banyak titik banjir yang masih menggenangi Ibu Kota.

Dalam peta tata ruang, mungkin lahan hijau di Jakarta sudah tak terlalu banyak, karena pembangunan kota lebih berorientasi kepada infrastruktur yang menunjang akses mobilitas masyarakat kota. Jika pun ada, dia bersifat buatan, seperti lahan terbuka hijau, lahan serapan, yang sengaja dibuat untuk salah satunya menjaga keseimbangan alam.

Bagaimana kemudian menjaga kelestarian lingkungan di tengah beton-beton dan bangunan metropolis kota?

Hajat hidup manusia

Kekayaan alam yang dimiliki Indonesia sangatlah banyak, mulai dari logam mulia, mineral, air, hasil laut, hasil pertanian, dan lain-lain. Dalam kondisi permintaan pasar yang besar dengan ekspektasi keuntungan yang juga besar, terkadang manusia bisa bertindak seenaknya mengeksploitasi kekayaan alam yang ada. Dan imbas dari semua itu adalah adanya pengesampingan hajat hidup manusia atau masyarakat di sekitarnya.

Sebagai contoh saja, PT Freeport yang mengelola pertambangan di Papua sejak era Orba. Pendirian pabrik semen di Kendeng yang masih hangat bahkan kini memanas, pembakaran hutan untuk lahan sawit di Riau yang menjerat dua perusahaan sawit, dan tambang pasir di Lumajang yang harus dibayar dengan terbunuhnya Salim Kancil. Hal itu tentu berkaitan dengan adanya kehendak pemegang modal dan kehendak pemangku kebijakan yang dalam hal ini berdalih untuk memanfaatkan kekayaan alam dengan sebaik-baiknya.

Sehingga, tak jelas siapa yang dibela siapa dan siapa yang membela siapa. Sementara aparat dan pemegang kebijakan (terkadang) lebih condong kepada pemodal, dan dengan dalih semua sudah sesuai dengan aturan dan kebijakan pemerintah. Buntut dari perselingkuhan penguasa dengan pemodal kadang memicu adanya kelompok-kelompok yang melakukan pemberontakan, perlawanan, dan gerakan massa untuk menyarakan keadilan. Karena dirasa keadilan tidak berpihak kepada rakyat, adanya penabrakan aturan, maupun ada penyelewengan lain.

Dari sini para pemangku kebijakan perlu mengingat pentingnya hajat hidup manusia (masyarakat) ke dalam aturan-aturan yang berlaku di negara ini. Bukan malah sebaliknya, dan mendahulukan bahkan membela mati-matian kepentingan pemodal demi keuntungan segelintir orang.

Waba’du. Dari sekian paparan saya mungkin terlihat sangat absurd, tak jelas ujung pangkalnya hendak ke mana. Pada intinya, kesadaran terhadap kehidupan manusia yang layak dan kelestarian alam adalah sesuatu yang sangat penting, terutama bagi generasi mendatang. Jangan sampai mereka tak bisa belajar dan bermain di bawah pohon. Tak bisa merasakan menginjak rerumputan hijau. Nah, berkaitan dengan tata ruang wilayah atau tata ruang kota, perlu kemudian kita menjadikannya sebagai kajian, karena ini berkenaan langsung dengan kehidupan kita. Demikianlah agar kita sejatinya bisa menjadi sosok khalifah yang mengatur, mengelola, dan melestarikan ardhi. Atau setidaknya menjadi masyarakat yang peduli dan ingin tahu. Wallau a’lam.

 

  • view 43