Ketika Presiden dan Menterinya Meminta Maaf

Agus Supriyatna
Karya Agus Supriyatna Kategori Politik
dipublikasikan 16 Maret 2017
Ketika Presiden dan Menterinya Meminta Maaf

Kasus korupsi e-KTP yang sekarang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), benar-benar jadi 'badai'. Kasus itu menggegerkan bukan hanya karena jumlah uang yang ditilep nilainya jumbo, tapi juga terseret banyak nama yang diduga menikmati duit 'panas' tersebut.

Dan nama-nama yang terseret bukan ecek-ecek. Tapi nama-nama yang 'mentereng' mulai dari mantan menteri, pejabat sampai eks pimpinan dan anggota DPR. Hampir setengahnya dari total anggaran untuk proyek e-KTP yang ditilep dan dibuat bancakan. Total nilai proyek e-KTP itu sendiri mendekati 6 trilyun. Sebanyak 2,2 trilyun menurut hasil penyelidikan komisi anti rasuah dibagi-bagi.

Kasus itu pun jadi sorotan Presiden Jokowi. Dalam sebuah kesempatan, Jokowi menyayangkan terjadinya kasus tersebut. Ia pun berharap KPK secepatnya menuntaskan itu. Sebab harus diakui, kasus jumbo tersebut sedikit banyak mengganggu layanan e-KTP pada warga. Misalnya sebut Presiden pengadaan blanko sempat tertunda yang membuat beberapa daerah kehabisan blanko. Kementerian Dalam Negeri yang mengurusi e-KTP, sekarang lebih berhati-hati dalam memutuskan pengadaan barang dan jasa terkait e-KTP, misalnya dalam pengadaan blanko yang tersendat.

" Kalau ada masalah, kekurangan blangko, keterlambatan, itu memang imbas dari problem e-KTP itu sendiri,. Jadi, ya kami mohon maaf kalau masih ada problem yang seperti itu," kata ujar Jokowi saat diwawancarai wartawan di JIEXPO, Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (11/3).

Permohonan maaf juga diucapkan oleh pembantunya, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo. Dalam beberapa kesempatan diwawancarai wartawan, Menteri Tjahjo meminta maaf kepada masyarakat, jika layanan perekaman e-KTP terkendala. Tjahjo mengakui jika kasus korupsi e-KTP yang kini ditangani KPK secara tak langsung mengganggu kinerja program e-KTP.

" Pemerintah dalam hal ini Kemendagri menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang terhambat proses mendapatkan e-KTP-nya, " kata Tjahjo.


Namun menurut Tjahjo, secara prinsip kementerian yang dipimpinnya akomodatif. Bahkan ia meminta para staf yang dipanggil KPK agar blak-blakan memberi keterangan apa adanya. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Hal ini penting agar kasus itu cepat dituntaskan.


" Soal apakah kinerja e-KTP yang terhambat lelang dan sebagainya terpengaruh dengan masalah-masalah hukum, saya kira iya, karena 30 staf kami lebih mulai eselon 1 sampai eselon 4 itu dipanggil KPK , termasuk staf-staf Dukcapil di sejumlah daerah baik di provinsi maupun kota, kabupaten juga dicek semua oleh KPK," tutur Tjahjo.

Hari Senin, 13 Maret 2017, dalam acara upacara di kantor Kemendagri, Tjahjo meminta jajaran Ditjen Kependudukan untuk tetap semangat bekerja seperti biasanya. Meski ada kasus besar mendera. Usai upacara, Tjahjo juga membeberkan progres kerja perekaman e-KTP. Kata dia, posisi data e-KTP sampai akhir Februari tahun ini, dari total jumlah penduduk Indonesia sebanyak 257.9 juta jiwa, warga yang wajib punya e-KTP sebanyak 178, 2 juta orang. Sampai awal Maret 2017 ini, WNI yang sudah melakukan perekaman data penduduk sebanyak 171, 0 juta orang. Sementara yang belum melakukan perekaman sekitar 7,1 juta atau 3,90 persen dari total target yang harus direkam.

" Untuk yang sisa ini Kemendagri targetkan di 2017 ini sudah selesai rekam data, " katanya.

Tjahjo meminta masyarakat juga pro aktif. Tapi Tjahjo juga menjelaskan ada 4,5 juta data WNI yang sebenarnya sudah melakukan perekaman. Tapi status data kependudukan mereka dalam posisi 'print ready record'. Mereka belum dapat e-KTP, karena blanko saat ini habis. Seperti diketahui lelang blanko diakhir 2016 gagal. Penyebabnya tak ada satu pun peserta lelang yang memenuhi syarat. Tjahjo berharap semoga bulan Maret sampai dengan awal April 2017, sudah dietapkan pemenang dan kontraknya diteken. Dengan begitu cepat mencetak blanko. Blanko yang harus dicetak sesuai kontrak sebanyak kontrak 7 juta lembar. Begitu selesai langsung didistribusikan.

" Tercatat juga masih ada 3,2 juta yang sudah terdata tapi belum data tunggal. Maksudnya, mereka dalam status sent for enfollmet," katanya.

Mereka sudah terdata tapi belum data tunggal, kata Tjahjo adalah WNI yang belum melakukan perekaman ulang data kependudukannya yang sesuai dengan alamat tempat tinggalnya. Atau mereka sudah merekam ulang tapi belum terakses data tunggal. Ini terjadi karena beberapa sebab, antara lain sebelumnya pernah mendapat KTP, tapi kemudian mendaftar lagi, karena pindah tempat. Itu yang membuat data menjadi ganda. Maka merek tidak dapat terakses.

" Misalnya juga pernah merekam tapi sudah diatas 5 bulan belum terakses, maka belum punya e-KTP. Disarankan dalam daftar ulang wajib melampirkan kartu atau surat pindah," katanya.

Diungkapkannya juga tiap tahun rata-rata Dinas Kependudukan se-Indonesia, menyediakan 3 juta blanko bagi warga yang mengajukan e-KTP mulai dari remaja yang belum pernah punya KTP, atau yang sudah punya tapi mengajukan lagi karena rusak atau hilang. Karena itu pemerintah dalam hal ini Kemendagri, mohon maaf atas keterlambatan pengadaan blanko.

" Kemendagri harus jaga kualitas e-KTP dan hati-hati," ujar Tjahjo.

Sementara terkait indikasi mark up blanko e-KTP yang harganya 4.700 menjadi Rp 16.000, menurut Tjahjo itu telah diserahkan ke KPK. Itu sudah masuk ranah hukum. Prinsipnya, akhir tahun 2017, kementeriannya akan berusaha agar e-KTP dapat selesai mencapai target. Ada 183 jutaan penduduk Indonesia yang wajib punya KTP.

 

 

 

 

 

 

 

 

  • view 77