Filsafat Politik Plato dan Aristoteles_Oleh: Agus Hiplunudin

Agus Hiplunudin
Karya Agus Hiplunudin Kategori Filsafat
dipublikasikan 07 September 2017
Filsafat Politik Plato dan Aristoteles_Oleh: Agus Hiplunudin

Filsafat Politik Plato dan Aristoteles
Oleh: Agus Hiplunudin

Menurut Aristoteles bahwa manusia adalah makhluk (binatang) politik (zoon poticon). Dalam hal ini, filsafat politik Aristoteles mengacu pada masyarakat itu sendiri, karenanya Aristoteles menekankan filsafat politiknya pada hubugan sosial dalam masyarakat atau negara sehingga masyarakat mengenal budi, dan menjalankan fungsinya baik secara individu maupun sosial.

Karena manusia makhluk sosial mereka membina hubungan relasional antar manusia atau melakukan interaksi sosial yang selanjutnya akan mengilhami interaksi kekuasaan yang terlembagakan dalam suatu organisasi yang disebut negara. Dalam pandangan ini, cita-cita manusia dalam pengetahuannya ialah mencapai kebenaran, tak seorangpun cinta kepada kekeliruan. Bahwa obyek sebenarnya dari tahu ialah kebenaran. Jika orang tahu, bahwa pengetahuannya itu tidak benar, maka diusahakannya, supaya manusia dapat mencapai kebenaran. Pengetahuan manusia membuat manusia menjadi kreatif, maksudnya manusia berusaha tidak hanya mencapai kebenaran saja, melainkan mungkin mencoba hendak mengetahui seluruh obyeknya dengan segala aspeknya. Hal yang demikian itu tidaklah dilakukan oleh binatang. Mungkin terhadap bebarapa jenis binatang boleh dikatakan, bahwa mereka juga mempunyai pengetahuan, akan tetapi pengetahuan itu reseptif saja, mereka menerima, dan tanpa tahu meletakkan hubungan sesuatu terhadap sesuatu itu. Manusia pada masa ia belum dapat mempergunakan budinya, masa pra-logis dan dari pada itu pra-verbal, juga hanya mempunyai pengetahuan reseptif saja, belumlah ia tahu yang sebenarnya. Tahu yang sebenarnya itulah keistimewaan manusia, itulah yang membedakan dia dari binatang. Mempunyai budi ialah sifat khas manuisa (Poedjawiyatna, 1990).

Lebih lanjut, begitu sulit untuk dibantah bahwa manusia terus-menerus mengejar hal yang baik. Dan apabila membedakan sesuatu hidup yang baik dari sesuatu hidup yang buruk, sesuatu yang sepantasnya dikerjakan dari apa yang sepantasnya tidak dikerjakan, sebenarnya manusia berbuat demikian karena tahu yang baik, yang benar, dan sepantasnya menuju kearah tujuan yang semestinya. Itulah orang seharusnya hidup, karena hanya hidup yang baik yang akan membawanya ke arah pemenuhan hal yang baik yang tertinggi yang mungkin ia capai, ke arah pemenuhan tujuan untuk apa ia berada, untuk apa ia bereksistensi (Poespoprodjo, 1998). Karenanya filsafat politik merupakan sebuah konsep negara dan kekuasaan secara ideal, di dalamnya berbicara mengenai kebaikan bersama, dan kebaikan bersama tersebut dapat terwujud melalui pengetahuan yang baik tentang politik tersebut. Paling tidak menurut pandangan Aristoteles, filsafat politik bagaikan obat untuk penyembuhan penyakit yang disebut konflik. Kendati konflik dalam masyarakat sukar untuk didamaikan.

Begitu pula yang dikemukakan Plato; baginya, tujuan hidup manusia ialah kahidupan yang senang dan bahagia. Manusia harus mengupayakan kesenangan dan kebahagiaan hidup itu. Tetapi apakah kesenangan dan kebahagiaan hidup itu? Menurut Plato; kesenangan dan kebahagiaan hidup bukanlah pemuasan hawa nafsu selama hidup di dunia inderawi. Plato konsekuen dengan ajarannya tentang dua dunia (ia ilustrasikan dalam mitos gua). Karena itu, kesenangan dan kebahagiaan hidup haruslah dilihat dalam hubungan kedua dunia itu. Sebagaimana pemikiran Plato tentang dunia ide, dunia yang sesungguhnya bagi Plato ialah dunia ide. Semua ide dengan ide yang baik atau ide kebaikan dan ide kebajikan sebagai ide yang tertinggi yang ada di dunia ide adalah realitas yang sebenarnya. Sedangkan segala sesuatu yang ada di dunia inderawi hanyalah merupakan realitas bayangan (Rapar, 1988).

Dalam hal ini, filsafat politik mengupayakan kebahagiaan atau kesenangan sejati, dan kesenangan sejati dapat terwujud manakala manusia dalam konteks politik tidak mengedepankan kesenangan indrawi, kebahagiaan politik akan terjadi manakala manusia mengedepankan kesenangan dunia ide, dunia yang ideal yang ada dalam dunia ideal pula. Oleh karenanya Plato meyakini suatu negara akan tercipta idealitasnya—di mana semua warganya bahagia manakala negara tesrsebut memiliki seorang pemimpin, yakni; filsuf raja. Dalam terminologi filsafat Plato; filsuf raja yakni orang yang telah mencapai tingkat kebijaksanaan tertinggi.

Plato berkeyakinan yang mana manusia terdiri dari tiga bagian, yakni; kepala, dada, dan perut. Kepala menyimpan kebijaksanaan, dada menyimpan kesemangatan, dan perut berisi nafsu. Dalam konteks ini pemimpin ideal terletak pada orang yang bijak di mana kepala (akal) sebagai panglimanya, sedangkan orang yang mengandalkan semangat ia cocok menjadi prajurit atau tentara, dan orang yang mengutamakan perut ia cocok menjadi pedagang. Teori filsafat Plato bertumpukan pada fungsi-fungsi peran dalam masyarakat, dan pimpinan politik dalam suatu negara harus seorang filsuf raja yang mana akal (ide) sebagai panglima dan dalam ide itulah kebijakan bersemayam. Keadilan dapat terwujud manakala dalam suatu negara ketiga fungsi atau bagian tubuh itu berjalan selaras, artinya seorang prajurit jadilah prajurit (sifat dada), seorang pedagang jadilah pedagang (sifat perut), dan seorang pemimpin jadilah pemimpin (sifat kepala) ketiga fungsi itu tidak boleh saling intervensi atau mencampuri, dengan demikian negara tersebut akan menjadi negara yang adil. Senada dengan apa yang telah dikemukakan Aristoteles, dari pemikiran Plato pun; bahwa filsafat politik berkeinginan meminimalisir konflik, agar kebahagiaan dalam masyarakat dapat terwujud.

Nb: Referensi lengkapnya (terdapat di dalam draft: Buku Filsafat Politik Plato dan Aristoteles)--akan diterbitkan 2018

  • view 89