KKN_UAS FGD Etika ANE_STSIP Stia Budhi Smt 4_Tgl 6 Juni 2017

Agus Hiplunudin
Karya Agus Hiplunudin Kategori Buku
dipublikasikan 26 Mei 2017
KKN_UAS FGD Etika ANE_STSIP Stia Budhi Smt 4_Tgl 6 Juni 2017

KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME, MERUPAKAN PENYAKIT KRONIS YANG MENGGEROGOTI ETIKA ADMINISTRASI NEGARA

 Oleh: Agus Hiplunudin/Dosen Etika Administrasi Negara

Penyelenggaraan pemerintah yang buruk—merupakan bukti yang begitu nyata atas pelanggaran etika administrasi negara. Akibatnya timbullah berbagai masalah yang Saya sebut sebagai penyakit kronis yang menggerogoti etika administrasi negara. Adapun penyakit kronis yang dimaksud, yakni; korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang sulit diberantas, masalah penegakan hukum yang sulit berjalan, monopoli dalam kegiatan ekonomi, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat yang memburuk—hal inilah yang kemudian melahirkan krisis legitimasi publik terhadap negara, di Indonesia ditandai dengan reformasi pada 1997-1998 yang silam.

Pemerintahan dibentuk dengan maksud untuk membangun peradaban dan menjaga sistem ketertiban sosial sehingga masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar dalam konteks kehidupan bernegara. Dalam perkembangannya, konsep pemerintahan mengalami transformasi paradigma dari yang serba negara ke orientasi pasar (market or public interest), dari pemerintahan yang kuat, besar dan otoritarian ke orientasi small and less government, egalitarian dan demokratis, serta transformasi sistem pemerintahan dari yang sentralistik ke desentralistik (Bappenas, 2004).

Dalam hal ini; Terjadinya krisis ekonomi di Indonesia salah satunya disebabkan oleh penyelenggaraan pemerintahan yang tidak dikelola dan diatur dengan baik, yakni kebijakan publik yang tidak pro publik, birokrasi yang panjang dan berbelit-belit, serta pelayanan publik yang begitu buruk. Akibatnya timbul berbagai masalah seperti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang sulit diberantas, yang hingga kini mesih saja menjadi persoalan yang amat sulit dipecahkan, KKN telah membudaya, dan mengakar dari atas hingga bawah, dari pucuk hingga ke akar-akarnya.

 

Korupsi

 

Korupsi di Indonesia sudah menjadi fenomena yang sangat mengkhawatirkan dan jika digambarkan sebagai penyakit telah mencapai derajat kronis, karena telah semakin meluas bukan hanya pada lembaga eksekutif, melainkan sudah merambah ke lembaga legislative, dan lembaga yudikatif tidak terkecuali (ironik memang lembaga penegak hukum pun telah tidak lagi menegakan hukum melainkan mereka pula melakukan pelanggaran hukum, berkorupsi). Tambah pula di era desentralisasi ini di mana korupsi bukan hanya terjadi dilevel pemerintahan pusat melainkan juga menyebar ke daerah-daerah provinsi dan atau kabupaten/kota.

Fenomene korupsi ini sedemikian mengakar, untuk memudahkan pemahaman kita mengenai korupsi, itu bermula dari suatu pertanyaan, yaitu; Apa itu korupsi? Untuk menjawab tanya tersebut, tentunya perlu pula diulas mengenai pendefinisian mengenai korupsi itu. Untuk lebih jelasnya simaklah berikut ini:

Korupsi dalam bahasa Latin disebut Corruptiocorruptus, dalam bahasa Belanda disebut corruptie, dalam Bahasa Inggris disebut corruption, dalam bahasa Sansekerta di dalam Naskah Kuno Negara Kertagama tersebut corrupt arti harfiahnya menunjukkan kepada perbuatan yang rusak, busuk, bejat, tidak jujur yang disangkutpautkan dengan keuangan (Sudarto, 1996). Korupsi menurut dalam Black’s Law Dictionary adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihakpihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain (Black, 1990).

Mengenai korupsi secara umum;  Dalam sejarah tercatat bahwa korupsi bermula sejak awal kehidupan manusia, dimana organisasi kemasyarakatan yang rumit mulai muncul. Kepustakaan lain mencatat korupsi sudah berlangsung sejak zaman Mesir kuno, Babilonia, Roma, sampai pada abad pertengahan, hingga sekarang. Pada zaman Romawi korupsi dilakukan oleh para jenderal dengan cara memeras daerah jajahannya, untuk memperkaya dirinya sendiri. Pada abad pertengahan para bangsawan istana kerajaan juga melakukan praktek korupsi. Pendek kata, korupsi yang merupakan benalu sosial dan masalah besar sudah berlangsung dan tercatat di dalam sejarah Mesir, Babilonia, Ibrani, India, Cina, Yunani, dan Romawi kuno (Nasir, 2006).

Menurut (Alatas, 1975); begitu banyak pendefinisian korupsi itu, dan pendefinisian korupsi di beberapa dunia di antaranya dapat disimak berikut ini:

Pertama. Meksiko Corruption is (acts of dishonesty such as bribery, graft, conflict of interst negligence and lock of effeciency that require the planing of specific strategies it is an illegal inter change of favors). Korupsi diartikan : sebagai bentuk penyimpangan ketidakjujuran berupa pemberian sogokan, upeti, terjadinya pertentangan kepentingan kelalaian dan pemborosan yang memerlukan rencana dan strategi yang akan memberikan keuntungan kepada pelakunya).

Kedua. Nigeria Corruption as being : an act done with an intent to give some adventage inconsis tent with official duty and the richts of other. The act of an official or judiciar person who an lawfully and wrong fully use his station or character to procure some benefit for him self or for other persons contraty to duty and the right of others. Korupsi diartikan: sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang tidak sesuai dengan tugas/jabatannya dan melanggar hak orang lain. Suatu perbuatan oleh seorang pegawai/pejabat atas petugas hukum (judiciart) yang tidak secara sah menyalahgunakan kedudukannya untuk memperoleh keuntungan baginya atau orang lain, yang bertolak belakang dengan kewajibannya dan bertentangan dengan hak-hak orang lain). Bribery as: The offering, giving receving or soliciting of anything of value to influence action as an official or in discharge of a leal or/public duty). Penyuapan adalah: Penawaran pemberian menerima atau menyediakan sesuatu yang berharga yang akan mempengaruhi tindakan sebagai pejabat/petugas atau yang menyelewengkan (merusakan) tugas-tugas yang seharusnya dilaksanakan.

Ketiga. Uganda Corruption called: Any practice act or ommision by a public official, that is a deviation from the norm and that cannot be openly acknowledge but must be hindden from the public eye. Corruption diverts official decession making from what a decession should have been to what it should not he been. Corruption introduce discrimination and arbitrarinees in decission making so that rules, regulations and prosedures become unimportant). Korupsi diartikan : Suatu praktek/perbuatan atau kelalaian yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri yang merupakan suatu penyimpangan dari norma dan tidak dapat diketahui umum secara terbuka, tetapi hanya disembunyikan dari penglihatan masyarakat. Mengubah putusan yang harus diambil oleh pejabat, membuat suatu keputusan yang tidak harus dilakukan menjadi putusan yang dilaksanakan. Menjadikan suatu putusan dapat dibuat berbeda-beda dan membuat suatu alternatif dalam suatu putusan, sehingga dengan peraturan-peraturan dan prosedur tidak lagi menjadi penting.

Keempat. Brasilia Corruption in government “lato sensu” is the direct or indirect use of the public power outside of it rasual scope. With the fimality of abtaining advantages to the servants or to their friends, partners etc. Korupsi yang terjadi di pemerintahan “lato sensu” adalah menggunakan secara langsung atau tidak langsung kekuasaan yang dimilikinya diluar bidang (scope) yang harus dilakukannya, yang pada akhirnya bertujuan memperoleh keuntungan kepada bawahannya, kawannya dan sebagainya). Corruption is being to ask adventages (usual financial) because of his public function (corrupcao passiva) or to offer this adventage to a public servant to intend that he takes or does not take something in his public activity (corrupcao Activa). (Korupsi sebagai meminta keuntungan (biasanya dalam bentuk keuangan) yang disebabkan oleh kedudukannya (corrupcao passiva) atau menawarkan suatu kesempatan kepada petugas pemerintah/negara dengan maksud dia akan memperoleh sesuatu jika membantunya (corrupcao activa).

Kelima. Argentina, Di argentina karakteristik korupsi adalah perbuatan-perbuatan yang berupa : (1). Penyogokan/penyuapan (bribery): perbuatan menerima sesuatu langsung ataupun melalui perantara yang berupa uang ataupun pemberian lain ataupun janji untuk melakukan sesuatu dalam suatu hubungan yang berkaitan dengan fungsi (kedudukan) sebagai seorang pejabat/pegawai negeri ataupun menggunakan pengaruh atas kedudukannya tersebut sebelum pegawai negeri/pejabat lain melakukan sesuatu. (2). Penyalahgunaan dana pemerintah/negara : Tindakan menggunakan dana milik negara yang dikelola oleh pegawai/pejabat untuk tujuan yang berlainan dengan yang dimaksudkan untuk hal tersebut. (3). Penggelapan (Embezzelement) tindakan pegawai negeri yang mencuri (memakai untuk diri sendiri dana yang dipercayakan kepadanya. (4). Melakukan transaksi yang tidak sesuai dengan fungsi pejabat yang bersangkutan. (5). Pemerasan (Extortion).

Lebih janjut menurut (Djaja, 2008); salah satunya Ideologi corruption, ialah jenis korupsi ilegal maupun discretionery yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok.Contoh: Kasus skandal watergate adalah contoh ideological corruption, dimana sejumlah individu memberikan komitmen mereka terhadap presiden Nixon ketimbang kepada undang-undang atau hukum. Penjualan aset-aset BUMN untuk mendukung pemenangan pemilihan umum.

Lanjut (Ardisasmita, 2006) menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut: (1). Kerugian keuangan negara (2). Suap-menyuap (3). Penggelapan dalam jabatan (4). Pemerasan (5). Perbuatan curang (6). Benturan kepentingan dalam pengadaan (7). Gratifikasi.

Selain bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan diatas, masih ada tindak pidana lain yang yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang tertuang pada UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Jenis tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi itu adalah: (1). Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi (2). Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar (3). Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka (4). Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu (5). Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu (6). Saksi yang membuka identitas pelapor Pasal-pasal berikut dibawah ini dapat dikaitkan dengan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah (Ardisasmita, 2006). Lebih lanjut Ardisasmita menjelaskan. Penyalah Gunaaan Kewenangan. Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Rumusan korupsi pada Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999, pertama kali termuat dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b UU No. 3 Tahun 1971. Perbedaan rumusan terletak pada masuknya kata ”dapat” sebelum unsur ”merugikan keuangan/perekonomian negara” pada UU No. 31 Tahun 1999. Sampai dengan saat ini, pasal ini termasuk paling banyak digunakan untuk memidana koruptor. Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur:

  1. Setiap orang;
  2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
  3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana;
  4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Praktik korupsi paling banyak dilakukan oleh para birokrat, sebab kajian korupsi yang kemudian akan berhubungan dengan gejala meruginya keuangan negara.  Karakter jajaran birokrasi yang memiliki kinerja tinggi dan mengutamakan pelayanan publik merupakan representasi dari kesadaran dan pemahaman akan misi dan visi organisasi dengan nilai-nilai etis yang ditentukan. Sempurnanya suatu tugas atau fungsi (baik individu maupun organisasi) mutlak ditentukan oleh tingkat profesionalisme dan kualifikasi manusia pendukungnya. Namun, kemampuan teknis (skill) dan pengetahuan dan wawasan (knowledge) saja belum cukup memadai untuk menumbuhkan kepercayaan dan rasa kepuasan dihati masyarakat. Mau tidak mau, birokrasi mestilah memiliki pula moral, etika maupun sikap dan perilaku yang terpuji dan patut di contoh (attitude). Ketiga domain inilah yang mutlak dimiliki oleh aparatur sipil negara yang lazim disebut kompetensi pegawai guna mencapai kinerja yang diinginkan. Adapun perilaku birokrasi atau pejabat publik, paling tidak dibentuk oleh (lima norma, yaitu norma jabatan, norma sosial, norma profesi, norma keluarga, serta norma-norma lainnya (hukum, kesopanan, kesusilaan). Norma atau etika jabatan mempelajari perbuatan pegawai negeri yang memegang jabatan tertentu dan berwenang untuk berbuat atau bertindak dalam kedudukannya sebagai unsur pemerintah (uryaningrat, 1984). Maraknya korupsi yang terjafi, hal ini merupakan sebentuk pelanggaran etika administrasi negara. Hilangnya etika memiliki makna hilangnya moral, oleh karenanya fenomena korupsi merupakan potret nyata dari hilangnya moral itu.

 

Kolusi dan Nepotisme

 

Telah diulas mengenai korupsi, rasanya tidaklah lengkap jika tidak diulas juga mengenai kolusi dan nepotisme—mengingat terutama di Indonesia istilah korupsi, kolusi, dan nepotisme telah terintegrasi dalam satu paket, yakni; KKN. KKN merupakan bentuk dan asli dari pelanggaran etika administrasi—bukti nyata dari sesuatu yang tidak etis dan kerenanya sebentuk pemerosotan moral yang sangat kronis dan tidak bisa dianggap mudah dalam penyelesaiannya.

Kolusi terambil dari bahasa latin collusio yang berarti kesepakatan rahasia, persekongkolan untuk melakukan perbuatan tidak baik (Poerwadarminta dan Adisubrata, 1969). Kata ini kemudian berkembang menjadi sebuah term yang didefinisikan sebagai: suatu bentuk kerjasama untuk maksud tidak terpuji, persekongkolan atau sebuah hambatan usaha pemerataan berupa antara pejabat dan pengusaha (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001).

Sementara, term nepotisme terambil dari akar kata nepos dan otis, yang berarti cucu laki-laki, keturunan atau saudara sepupu (Poerwadarminta dan Adisubrata, 1969). Kata ini kemudian mengalami perluasan arti: Pertama, perilaku yang memperlihatkan kesukaan yang berlebihan kepada kerabat dekat. Kedua, kecenderungan untuk mengutamakan (menguntungkan) sanak saudara sendiri terutama dalam jabatan, atau pangkat dalam lingkungan pemerintah. Ketiga, tindakan memilih kerabat atau sanak saudara sendiri untuk memegang jabatan pemerintahan (urusan publik) (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001).

Nepotisme dipakai sebagai istilah untuk menggambarkan perbuatan mengutamakan sanak keluarga sendiri walaupun dia tidak memenuhi syarat. Jadi, jika keluarga itu memang memenuhi syarat, maka tidaklah termasuk nepotisme dalam pengertian itu. Misalnya, John F Kennedy yang mengangkat saudara kandungnya, yaitu Robert Kennedy yang kebetulan adalah sarjana hukum dan ternyata mampu menjalankan tugas sebagai Jaksa Agung (www.transparansi.or.id/majalah/edisi17).

Dalam hal ini; Yang di maksud kolusi dalam kamus besar adalah kerja sama secara diam-diam untuk maksud tidak terpuji. Tindakan kolusi biasanya tidak terlepas dari budaya suap-menyuap (risywah) yang sudah sangat kita kenal di lingkungan budaya birokrasi dan telah memasuki sistem jaringan yang amat luas dalam masyarakat umum (Al-Asyhar, 2003). Sedangkan pengertian kolusi dalam undangundang adalah permufakatan secara melawan hukum antara penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan pihak lain, masyarakat, atau negara (Tim Redaksi Fokus Media, 2008).

Kolusi merupakan penyakit sosial yang menggerogoti sendi-sendi bangsa dan merusak tatanan hidup bernegara. Kolusi adalah perbuatan untuk mencari keuntungan pribadi atau golongan untuk merugikan negara (Rafi, 2006). Kolusi dapat dinaratifkan sebagai perjanjian antar perusahaan untuk bekerja sama, guna menghindari persaingan yang saling merusak. Cara untuk mencapai kerja sama itu sejak perjanjian yang sifatnya informal hingga yang rahasia atau sembunyisembunyi, mulai dari penggabungan informasi hingga pengaturan resmi dalam suatu organisasi, dimana sanksi dikenakan bagi yang melanggar (Rahardjo, 1999).

Sedangkan yang di maksud nepotisme dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah tindakan atau menguntungkan sanak saudara atau temanteman sendiri, terutama dalam pemerintahan walaupun dia tidak kompeten. Walau kita lacak dalam posisi yang netral, sebenarnya nepotisme (mengambil kesempatan terhadap suatu keadaan, posisi atau jabatan berdasarkan hubungan kekerabatan) tidak selalu mempunyai konotasi makna yang negatif. Sedangkan pengertian nepotisme dalam Islam adalah menganjurkan untuk mendahulukan pemberian atau mementingkan sanak saudara atau teman sendiri, terutama dalam hal sedekah, infak dan zakat yang betul-betul membutuhkan dan mendesak (Rafi, 2006).

Lebih lanjut Rafi menyatakan; Yang menjadi persoalan adalah jika tindakan nepotisme dikaitkan pemberian posisi atau jabatan tertentu kepada orang yang mempunyai kekerabatan dengan seorang pelakunya tanpa memperdulikan unsur-unsur sebagai berikut: Pertama, unsur keahlian atau kemampuan yang dimiliki, kalau nepotisme dilakukan dengan tidak memperdulikan kualitas, maka pelakunya bisa dikategori sebagai orang yang dzalim dan dapat merusak tatanan kehidupan, baik keluarga, masyarakat, negara, maupun agama. Kedua, unsur kejujuran dalam menjalankan amanat, Jika nepotisme dijalankan dengan cara yang tidak dibenarkan dalam suatu peraturan atau hukum tertentu, seperti menutup kesempatan kepada orang lain yang samasama mempunyai hak, maka ia termasuk kelompok yang bisa dikategorikan sebagai orang yang tidak jujur dan khianat terhadap amanat.

Korupsi (KKN) seperti kejahatan konvensional lainnya adalah suatu fenomena universal. Jenis kejahatan itu tidak hanya ditemukan di negara-negara berkembang, tetapi juga di negara-negara maju. Barangkali perbedaannya terletak pada tingkat intensitas dan prevalensi korupsi itu, yang pada umumnya relatif lebih tinggi di negara-negara yang sedang membangun. Praktik-praktik KKN dapat pula ditemui di Amerika, Jepang, dan lain-lain negara maju (Raharjo, 1999).

Menyoal KKN kiranya perlu juga ditelaah dari akar kejiwaan, sebagaimana dikemukakan seorang filsuf bernama Sigmund Freud (Saefullah, 2007); menurutnya kehidupan jiwa manusia terdiri dari “das es” dan “das ich”. Das es adalah dorongan, nafsu, naluri, kekuatan hidup, atau dikatakan pula sebagai ketidak sadaran. Das es mempunyai prinsip mengejar kesenangan dan kepuasan, sehingga dengan ketidak sadaran itulah sering menjadikan manusia lupa daratan. Das ich adalah pribadi yang mempunyai kesadaran dan mengetahui keadaan luar dan situasi dirinya sendiri. Das ich adalah penjinak dan pengendali nafsu atau pengendali das es sehingga diibaratkan sebagai joki yang harus mengendalikan kuda. Apabila das ich berhasil mengendalikan das es, maka lahirlah uber ich, yaitu zat yang tertinggi dalam manusia yang disebut norma sebagai pedoman atau sumber etika dan nilai-nilai moral baik dalam perbuatannya.

Dalam hal ini KKN bertumbuh dari jiwa manusia yang mengutamakan dan menurutkan hawa nafsu, ambisi, hasrat kesenangan dan kerakusan akan kekuasaan dan kebendaan, sehingga muncullah mentalitas KKN itu, yang pada gilirannya terjadilah pelanggaran etika secara besar-besaran (dalam buku ini etika yang dimaksud adalah etika administrasi), dan memang demikian adanya pelanggaran etika administrasi negara merupakan bukti nyata kemerosotan moral bagi para penyelenggara negara dalam hal ini adalah para birokrat dan pejabat publik lainnya yang memang berhubungan dengan negara dan kekuasaan secara simultan.

Jauh sebelum nafsu serakah lahir (das es), biasanya didahului dengan beberapa watak atau tabiat negatif yang disebut dengan mentalitas korupsi (corruption mentality), yaitu sikap masa bodoh dan permisif terhadap tindakan yang bersifat kolutif, nepotis, dan koruptif, antara lain: perbuatan memberi/menerima pemberian atau janji yang bertentangan dengan kewajiban, melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keselamatan orang pada waktu membuat bangunan atau menjual bahan bangunan, membiarkan terjadinya perbuatan curang pada saat mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, menggelapkan atau membiarkan orang lain melakukan penggelapan uang atau surat berharga, memalsukan buku atau daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, dan lain sebagainya. Dalam lingkaran kekuasaan muncul yang namanya birokrasi ’masa bodoh’, dengan ciri-ciri: hilangnya kreativitas dan semangat kerja, pertarungan tidak fair dalam rekruitmen pegawai, promosi jabatan dan kenaikan jenjang karier bukan karena prestasi melainkan karena faktor lain, suka menjilat, dan lain sebagainya (Prayitno, 2008).

Dari perspektif kriminologis, korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan kategori kejahatan kelas elite atau white collars crime sebab orang biasa tidak dapat melakukannya dan tindakan kriminal berupa KKN biasanya hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki pengaruh atau kekuasaan—baik secara formal maupun non formal. Menurut penemu teori itu, Sutherland, kejahatan yang dilakukan para elite tersebut berkaitan dengan profesinya. Karena itu, sifatnya eksklusif, sistematis, berjangka lama, dan sulit dibuktikan. Seperti kejahatan jual beli perkara atau mafia peradilan, hanya kalangan profesi advokat, hakim, jaksa, dan polisi yang bisa melakukannya (Soedarno, 2008).

Dalam hal ini di mana etika administrasi kiranya dapat tegak, manakala para birokrat, elite politik, para pengusaha dan masyarakat dalam kesehariannya telah menjunjung tinggi nilai-nilai filsafat etika atau norma, adapun norma tersebut dapat diambil dari suatu kebijaksanaan; baik yang terkandung dalam agama, budaya atau adat tradisi, berikut renungan secara pribadi—dengan cara sering mendengarkan hati nurani—sebab hati nurani manusia sudah pasti mengarahkan pada sesuatu yang baik, atau etis, atau norma dan kesusilaan.

 

Selesai, Banten 26 Februari 2017

  • view 51