Ilusi Pemilu

agus geisha
Karya agus geisha Kategori Catatan Harian
dipublikasikan 24 September 2016
Ilusi Pemilu

Suatu ketika, dalam perbincangan ringan dengan seorang teman yang bekerja di salah satu BUMN yang tak sebonafide Telkom, PLN atau PTKAI di pinggiran kota Jogja, kami membicarakan mengenai fasilitas transportasi yang diterima oleh masing-masing kami yang bekerja sering mobile keluar dari area kota sendiri. Kawan saya ini, jika berangkat ke luar kota menggunakan kereta bisnis, akan habis-habisan di marahi pimpinannya. Standar di BUMN tersebut, pekerja lapangan harus menggunakan kereta eksekutif, tidak boleh menggunakan kereta dengan di bawah tingkatnya. Saya, jika keluar kota dan malamnya menginap di pelataran masjid agung, maka hal tersebut adalah sesuatu yang fine fine saja.

Ketika jumlah penduduk hanya bersifat jumlah dan syarat mutlak suatu negara berdiri, maka negara hanya akan memperlakukannya biasa saja. Hidupnya miskin, makannya tak sehat, melacur di stasiun atau terminal, mencuri hak orang lain bahkan hingga menjadi gila. Negara tak ambil pusing. Maka tak heran, masyarakat kita hanya dianggap angka saja. Dihitung dalam kertas suara dan lalu ditinggalkan. Negara tak pernah menganggap manusia sebagai anak-anaknya, tak berpikir mengenai pendidikan yang mampu meningkatkan derajat kemanusiaan seperti yang dilakukan Plato atau Socrates pada mula perkembangan sekolah dan pendidikan, tak berpikir mengenai kelayakan tempat tinggal dan pendapatan ekonomi sehingga cara paling mudah adalah memindahkan populasi kumuh ke rusun, tak memikirkan bahwa semua anak negara perlu akan pengakuan semegah Joey Alexander.

Indonesia memiliki masyarakat yang begitu militan dan chauvinis, asal pulaunya di klaim, asal budayanya di klaim, asal ada yang mengata-ngatai negaranya dengan sebutan Indon, perintah turun perang siap di gelar. Efek buruk dari militansi adalah fanatik buta, kebanggaan terhadap negara mudah dimanfaatkan untuk menuduh pihak yang tak sejalan dengan sebutan “kumenis”.  Dan dengan masyarakat seperti ini, negara tak perlu lagi menganggap bahwa masyarakat adalah aset, tak seperti Singapura yang berusaha keras untuk melakukan naturalisasi sebanyak-banyak. Singapura sadar betul arti mendirikan negara, memberi jaminan kepada jabang bayi yang baru lahir, meradang ketika tax amnesty digulirkan pemerintah Indonesia, mengatur letak area industri dan pemukiman sedemikian rupa, memberi umpan agar pemilik modal menyimpan uangnya di sana. Dan kita tak mampu untuk berkaca pada tetangga.

Namun, bagaimanapun negara ini telah menghabisi akal sehat masyarakatnya, mencaplok pesawahan dan hutan atas nama pembangunan, memukuli dan menculik orang karena bisa membaca dan bersuara hingga mati, mengerjai masyarakat dengan birokrasi yang bertele-tele, tetap saja ilusi pemilu begitu marak dibicarakan.


  • Dinan 
    Dinan 
    10 bulan yang lalu.
    Sudah waktunya sedikit serius Pak Agus,

    Bila itu semua hanya ilusi, apa langkahmu untuk mewujudkan semua teriakanmu itu?
    Apa hanya dengan berteriak?
    Apa hanya dengan berkarya?
    Ataukah dengan jalan revolusi, lagi dan lagi.

    Negara tak pernah salah, ia menuju pulau surga atau neraka bergantung dari nakhoda, penumpang, dan sistem yang dijalankan pada perahu itu.
    Itu menurut saya, yang bukan Plato, Socrates, apalagi Rasulullah.

    Komentar tak selalu manis Pak, kadang yang pahit juga obat untuk kita. Agar kita lebih sehat untuk merubah tatanan masyarakat menjadi masyarakat madani.

    *hanya ini, maaf bila saya tak membalas komentarnya.

    Salim dari orang bodoh ini,
    Dinan

    • Lihat 1 Respon