Pilkada DKI dan Perjuangan Kemanusiaan:

Achmad Syarif
Karya Achmad Syarif Kategori Politik
dipublikasikan 29 September 2016
Pilkada DKI dan Perjuangan Kemanusiaan:

Pilkada DKI dan Perjuangan Kemanusiaan
Oleh:
Achmad Syarif Hidayatullah

Hiruk pikuk Ibukota beserta hingar bingar politiknya, selalu menyedot perhatian lebih para tokoh baik lokal maupun nasional (Baca; Budayawan, Sastrawan, Wartawan, Agamawan, Cendekiawan, dll.) ketimbang memperhatikan 6 provinsi daerah lain yang juga mengikuti pilkada serentak 2017. Apalagi bicara perebutan kursi nomor satu ibukota Indonesia dan konon bagi yang mampu menduduki kursi tersebut layak dianggap sebagai RI 3. Sebuah prestise yang menjanjikan. Sebagai sebuah Ibukota Negara, jakarta memang layak menjadi sorotan utama catur perpolitikan nasional, karena disini juga menjadi pusat pemerintahan, parlementer, pengawasan sekaligus pusat pundi-pundi ekonomi dan politik skala nasional, jakarta adalah miniatur republik ini. menarik apabila kita coba membaca sekaligus mengeksplorasi berbagai fenomena budaya yang terjadi dalam momentum Pilkada DKI ini, sebagai refleksi dan kritik budaya yang mulai mengikis rasa kemanusiaan para petarung.


Demokrasi Kerakyatan

Tentunya, kita semua mempercayai dengan adanya diktum “tidak ada satupun sistem yang sempurna” termasuk di dalamnya demokrasi, demokrasi liberal selalu menawarkan hal-hal yang bersifat kamuflase, ilusif dan desolutif, bahkan terkesan dehumanisasi berdasarkan pada kenyataan produk demokrasi liberal menawarkan surga bagi para kapitalis dan neraka bagi para rakyat, terbukti dengan hadirnya penggusuran membabi buta bahkan menghalalkan kekerasan untuknya tanpa memandang sejarah dan budaya masyarakat lokal setempat yang lebih dulu menempati ruang tersebut jauh sebelum para petarung pilkada mengisi kontestasi politik DKI Jakarta, alih-alih penataan ruang terbuka hijau, normalisasi sungai dan relokasi pemukiman masyarakat. Padahal, kalau ditelisik lebih dalam selalu ada kepentingan dan kekuatan besar yang hendak mencaplok lahan tersebut. Demokrasi kita seringkali dibajak oleh kelompok, partai, elit dan para kapitalis untuk menghisap kekayaan Negara dan pragmatisme murahan kemudian rakyat dikorbankan. Francis Fukuyama dalam The End Of History-nya mengungkapkan “Western liberal democracy as the final form of human government” demokrasi liberal barat menjadi bentuk akhir dari pemerintahan manusia, pernyataan ini sudah terasa meresap ke seluruh penjuru Negeri. Meminjam istilah Bung Karno "Suara Rakyat adalah Suara Tuhan", pemerintahan tanpa rakyat apalah arti karena rakyat-lah yang menentukan pemerintahannya sendiri, jadi rakyat juga harus ikut serta dalam menentukan arah pembangunan paling tidak dengan memilih pemimpin yang adil. perlu dicatat, bahwa biaya penyelenggaraan pemilu semua dihasilkan dari hasil jerih payah, keringat bahkan darah yang keluar dari rakyat. Rakyat tak ubahnya kecuali hanya dijadikan pundi-pundi suara yang setelah menggunakan hak pilihnya lalu ditinggalkan, dan hanya sebagian kecil rakyat yang dapat merasakan dan menikmati hasil dari pesta demokrasi tersebut yaitu para elit, tim sukses, dan kapitalis.
Sungguh pun demikian, Kesadaran dan harapan rakyat untuk sebuah perubahan ke arah perbaikan dalam setiap pergantian kepala daerah merupakan keniscayaan yang tak pernah berhenti, maka semangat kesatuan tekad dan kesadaran itu perlu dikelola dengan baik agar siapapun yang terpilih tetap melayani masyarakat sebaik mungkin. Rakyat jangan mudah percaya dengan label yang ditempelkan kepada salah seorang pasangan calon seperti “untuk Jakarta yang pro Rakyat” karena itu bagian dari strategi semiotik sosial positif agar rakyat percaya bahwa pengguna label itu adalah calon pemimpin yang mendengar suara rakyat, padahal pertanyaannya pro rakyat yang mana? Belum tentu rakyat miskin kota dan para pengangguran. Dari sini kita melihat bahwa label hanyalah bagian dari pembodohan publik yang jelas tidak mendidik, Faucault dalam bukunya Kegilaan dan Peradaban menyebutkan “orang gila sering dikaitkan dengan mereka yang miskin dan pengangguran” tanpa sadar kelompok elit yang menggusur hak-hak kehidupan rakyat jakarta telah menganggap rakyatnya sendiri sebagai orang gila yang oleh karenanya pantas untuk digusur, diberantas, dan kalau perlu dibuang dari Ibukota.
Sudah saatnya rakyat Ibukota bersatu membuka mata, hati dan pikiran untuk membangun demokrasi kerakyatan dengan saling mengingatkan dan menyadarkan satu sama lain agar jangan pernah mudah percaya dengan janji janji atau label label yang bersifat ilusif, melainkan lebih baik bicara soal pemaparan visi misi ke depan secara terperinci dan jelas bagaimana membangun Ibukota yang humanis dan lebih baik ke depan untuk kemaslahatan seluruh rakyat Ibukota dan bukan hanya untuk satu kelompok, elit dan partai.


Memanusiakan-manusia


Subjek dan objek pembangunan adalah manusia, Pasal 27 ayat 2 Undang-undang Dasar 1945 menerangkan dengan sangat jelas bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Menjadi tugas rumah bersama khususnya Negara menjamin kesejahteraan umum warga negaranya, bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup rakyat, tetapi juga meningkatkan produktifitas rakyatnya dengan melakukan berbagai pendekatan guna mengidentifikasi potensi yang rakyat miliki kemudian bicara pembangunan yang lebih baik dan humanis melalui sumberdaya yang dimiliki. Sejatinya, rakyat lebih berhak mendapatkan pelayanan maksimal dari pemerintah bukan sekedar penggusuran, penertiban, dan pembodohan publik. Jakarta memiliki konotasi kota keras dan tidak berprikemanusiaan (dehumanisasi) didasarkan pada beberapa kasus penggusuran paksa, penertiban dan pembangunan tanpa moral, hal demikian seharusnya menjadi catatan penting bagi para petarung kursi gubernur DKI jakarta untuk menelusuri lebih dalam persoalan dan berupaya menghilangkan konotasi tersebut bahkan berorientasi merubahnya menjadi semiotik sosial positif yang bukan hanya jargon, label atau slogan namun realitas yang berbicara DKI Jakarta yang maju, cerdas dan berkemanusiaan.

  • view 183