Radikalisme Islam, NKRI, dan Pancasila

 Amir Uskara
Karya Amir Uskara Kategori Agama
dipublikasikan 09 November 2017
Radikalisme Islam, NKRI, dan  Pancasila

 Radikalisme Islam, NKRI, dan  Pancasila

 Oleh HM Amir Uskara, MKes

Anggota DPR RI/Sekretaris Fraksi PPP

          Kehadiran ISIS (Islamic State of Irak and Syria) di tengah kemelut politik Timur Tengah awalnya tidak terlalu menarik.  Tapi sejak ISIS memproklamirkan diri sebagai khilafah ala minhajin nubuwah (khilafah yang menempuh  jejak kenabian), 29 Juli 2014 (1 Ramadhan 1435 H), kaum muslim terutama yang mengusung ideologi khilafah sangat tertarik karena menemukan harapan baru yang selama ini dicita-citakan. Bagi kelompok ini, masalah khlafah merupakan persoalan agama, bahkan inti dari agama itu sendiri.

               Sebuah hadist shahih menyatakan, kelak  akan muncul kembali khilafah ala minhajin nubuwah setelah keberadaannya digantikan oleh penguasa yang menindas (mulkan adhan), kemudian oleh penguasa tiran (mulkan jabariyan). Hadist ini telah lama menjadi pedoman dalam membangun ideologi negara Islam (daulah islamiyah). Pasca jatuhnya Kekhalifahan Turki Ustmani, misalnya, kelompok Islamis mencoba membangun kembali khilafah. Tapi ternyata gagal. Tokoh-tokoh yang hidup pada masa itu seperti Sayid Jamaluddin Al Afghani (Mesir), Hasan Al-Bana (Mesir), dan Abul A’la Al Maududi (India) mencoba kembali membangun khilafah tapi tak berhasil.

              Al-Afghani, misalnya,  berpikir keras untuk membangun Pan Islamisme. Sedangkan Hasan Al Bana membangun Ikhwan al Muslimin untuk kendaraan menuju terbentuknya daulah Islamiyah. Sementara Abul A’la Al Maududi asal Pakistan menggagas negara “hakimiyah” -- yakni negara yang mendasarkan kepada hukum Tuhan. Bagi Maududi, dalam bernegara tidak ada hukum buatan manusia, yang ada adalah hukum ciptaan Tuhan. Penyelenggaraan negara dan aktifitas rakyat harus  diatur dengan hukum Tuhan (teokratis) dalam bentuk negara Islam (daulah islamiyah). Gagasan seperti ini juga pernah muncul di Indonesia dengan terbentuknya Darul Islam/Tentara Islam Indonesia yang diproklamirkan oleh S.M. Kartosuwiryo pada tahun 1949. Perlu diketahui, Al-Maududi bukan seorang ulama dalam arti yang sebenarnya (luas ilmunya dan bijak akhlaknya), tapi wartawan dan politisi.

             Pada tahun 1952, di Palestina terbentuk  Hizbut Tahrir (HT) yang berarti partai kebebasan. Pendirinya Taqiyudin an Nabhani. Sedangkan di Indonesia muncul Jama’ah Muslimin (Hizbullah) yang didirikan oleh Wali Al Fatah. Kedua organisasi ini memiliki tujuan yang sama, tapi cara mewujudkannya  berbeda. Kelompok pertama bertujuan membangun kembali khilafah dengan jalan politik, mendirikan sebuah partai (Hizb); sedangkan kelompok kedua membangun kembali khilafah dengan jalan  nonpolitik, yakni melalui jalan pendidikan dan dakwah (kultural).

            Di samping itu, ada pula yang untuk mewujudkan cita-citanya  menegakkan kembali khilafah dilakukan dengan kekuatan bersenjata  sebagaimana yang terjadi di Mesir sejak tahun 1950-an oleh beberapa kolompok gerakan, seperti Ihwan al Muslimin, al Jama’ah Al Islamiyah, Tauhid wal Jihad dan lainnya. Di Indonesia juga muncul gerakan untuk mendirikan negara Islam baik secara konstitusional melalui sidang konstituante, maupun  melalui pemberontakan sebagaimana dilakukan oleh DI/TII. Sementara di India, Pakistan berhasil memisahkan diri sebagai negara yang berdiri sendiri berdasarkan Islam dan terlepas dari India.

        Gerakan untuk mewujudkan berdirinya negara Islam dan kemudian menegakkan kembali khilafah terus berlanjut, tidak pernah padam. Di anak benua India, tepatnya di Afganistan  pada akhir tahun 1980-an muncul Al Qaidah al Islamiyah yang awalnya dipimpin   Abdullah Azzam, kemudian dilanjutkan  Usamah bin Laden. Organisasi ini berhasil melatih orang-orang muda dari seluruh dunia yang memiliki cita-cita mendirikan negara Islam, atau khilafah.

 “Indonesia” -- melalui organisasi bawah tanah yaitu Negara Islam Indonesia (NII), juga mengirimkan ratusan pemuda untuk berlatih kemiliteran di Afghanistan. Mereka menyebut dirinya sebagai mujahidin, yang berarti orang-orang yang melakukan jihad. Tokoh penting di balik pengiriman pemuda ke Afganistan adalah Ajengan Masduki (imam NII), Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba’asyir.  Kedua terakhir Sungkar dan Ba’asyir, sejak awal  1980-an sudah membangun gerakan bawah tanah dengan nama “usrah” yang secara harfiyah berarti keluarga. Keluarga adalah unit terkecil dalam tatanan besar daulah Islamiyah.

           Strategi yang ditempuh oleh DI/NII adalah:  (1) ajakan (dakwah) untuk menjadi anggota jama’ah. (2) mengkuti pembekalan dan pelatihan jihad. (3) melakukan jihad atau peperangan.  (4) mendirikan daulah Islamiyah.  (5) menegakkan kembali khilafah.     Dengan demikian, Al Jama’ah al Islamiyah di Asia Tenggara, Boko Haram di Nigeria, dan  kelompok mujahidin di Asia Tengah serta kelompok radikal Islam di seluruh dunia pada dasarnya memiliki satu tujuan, yakni mendirikan daulah Islamiyah atau khilafah.

 Pro Kontra ISIS

                  Proklamasi berdirinya ISIS, 29 Juli 2014, meski mendapat sambutan kalangan muslim radikal, tapi juga mendapat penolakan kelompok muslim tertentu. Salah satu kelompok yang menolak ISIS adalah Hizbut Tahrir (HT). Melalui amirnya Atha’ bin Khalil Abu ar-Rasytah, HT memberikan jawaban tertulis kepada  pengikutnya melalui surat tertanggal 4 Ramadhan 1435 H/02 Juli 2014, yang isi intinya sebagai berikut.  (1). Organisasi yang memproklamirkan al-khilafah (ISIS) tersebut tidak memiliki kekuasaan atas Suriah dan tidak pula atas Irak. (2) Organisasi itu tidak memberikan jaminan keamanan dan memberikan rasa aman di dalam negeri dan tidak pula di luar negeri.  (3) Orang yang dibaiat sebagai khalifah tidak dapat muncul secara terbuka. (4). Proklamasi khilafah oleh organisasi tersebut adalah sia-sia (laghwun) tanpa isi. Kesimpulan penjelasan dari Amir HT adalah  proklamasi ISIS tentang al khilafah tidak sesuai dengan metode (thariqah) Rasulullah SAW karenanya tidak perlu diikuti atau ditaati.

                  Senada dengan HT, Imam Jama’ah Muslimin (Hizbullah), Muhyiddin Hamidy dalam menanggapi proklamasi ISIS menyatakan, (1) Khilafah merupakan sesuatu yang wajib dan pasti bagi kaum muslimin, bukan suatu khayalan dan utopia. Untuk itu dalam menegakkan khilafah sebagai wujud kesatuan, umat Islam wajib mengacu pada Al-Qur’an dan as- Sunnah secara kaffah, dengan dilandasi keikhlasan dan musyawarah antarkaum muslimin. (2) Periode kekhalifahan hendaklah mengikuti jejak kenabian (khilafah al minhajin nubuwah) sebagaimana dicontohkan Rasulullah SAW. (3) Khalifah hanya mungkin ditegakkan dengan al Qur’an dan As-Sunnah, mustahil di luar itu. Untuk itu diminta agar seluruh komponen muslimin menguatkan kesabaran dan tidak saling bunuh-membunuh. Tausiyah  yang ke 4-6 tidak disertakan karena isi utamanya ada di nomor 1-3. Demikian sikap dan tausiyah ini dikeluarkan di Jakarta, 13 Ramadhan 1435 H/11 Juli 2014.

            Muhammadiyah, NU, dan organisasi Islam modern di Indonesia menolak kekhalifahan ISIS (Abu Bakar Al Baghdadi). Muhammadiyah dan NU  menyatakan bahwa ISIS bukan gerakan Islam tetapi gerakan politik yang mengatasnamakan Islam. Cita-cita mendirikan khilafah Islam di bawah pimpinan Abu Bakar al Baghdadi tidak memiliki akar teologis, ideologis dan historis yang kuat berdasarkan Al-Qur’an, Sunnah dan pendapat para ulama yang otoritatif. 

 Indonesia adalah Dar-al Salam, Dar al Ahdi, Dar al Syahadah, Dar-al-Hadharah yang sesuai dengan Islam. Muhammadiyah dan NU mendukung sepenuhnya NKRI.

 

               Di sisi lain dukungan terhadap ISIS juga makin membesar. Baiat dan dukungan terhadap khalifah Abu Bakar Al Baghdadi datang dari tokoh-tokoh al Qaidah seperti Syaikh Anas Ali Al-Naswan (Dewan Syari’ah al Qaidah Afganistan), Syaikh Abdullah Osman (Dewan Syari’ah Al Qaidah Islamiyah Maghrib (AQIM), dan kelompok Jabhah Nushrah wilayah Damaskus. Dukungan juga datang dari kelompok radikal di Yaman, Mindano di Filipina Selatan, Boko Haram di Afrika, dan As Shabab di Somalia.

           Di Indonesia, dukungan datang dari  para napi teroris di Pulau Nusakambangan. Para napi teroris Nusakambangan bahkan menerjemahkan naskah  proklamasinya dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia.

            Sejak itu dukungan terhadap ISIS dan khalifah Abu Bakar Al Baghdadi terus mengalir. Di antaranya datang dari  Khilafatul Muslimin yang dipimpin Abdul Kadir Baraja, kelompok Bima, Kelompok Sulawesi Selatan, dan bahkan kelompok Tanggerang mendeklarisakan dukungannya di Wisma Sahida UIN Syarif Hidayatullah Ciputat. Hari-hari berikutnya deklarasi dukungan terhdap ISIS  diadakan di Malang, Bekasi, Serpong, Solo, dan kota-kota lain.

               Apakah dukungan terhadap ISIS yang cukup masif ini memiliki keterkaitan dengan tandzim sirri yang beberapa waktu  lalu kita kenal sebagai Al Jama’ah al Islamiyah (JI), baik secara organisatoris maupun secara ideologis?  Jawabannya adalah ya!

               Lihat, wilayah di mana mereka melakukan deklarasi dukungan terhadap ISIS adalah wilayah yang sudah sangat dikenal sebagai basis gerakan bawah tanah Al Jama’ah Al Islamiyah dan pecahannya. Mereka yang melakukan deklarasi dukungan terhadap ISIS  adalah para nara pidana teroris di Nusa Kambangan dan para pengikut-pengikutnya.

            Meskipun demikian tidak dapat digeneralisir bahwa semua anggota NII, semua mantan mujahidin Afganistan dan semua penganut ideologi daulah Islamiyah dan khilafah adalah pendukung ISIS. Kelompok-kelompok tersebut mempunyai cara yang berbeda-beda dalam menegakkan daulah Islamiyah, meskipun memiliki tujuan yang sama.

            Bagi individu dan kelompok yang sepakat dengan ideologi ISIS dan metode yang dikembangkannnya, tentu memberikan dukungan moral dan fisik, seperti yang ditunjukkan oleh Bahrumsyah lewat video yang disebarluaskan kepada publik. Konon saat ini sudah mencapai jumlah ratusan bahkan ribuan  pemuda yang datang dan bergabung dengan ISIS di medan pertempuran.

 Bagaimana kita menyikapi mereka yang sudah keluar negeri dan berperang dengan bendera negara lain? Bagaimana pula sikap kita kepada mereka yang telah menyatakan berbaiat kepada Abu Bakar Al Baghdadi sebagai khalifah? Apakah mereka masih berhak menyebut dirinya sebagai warga negara Republik Indonesia, atau mereka kehilangan hak kewarganegaraan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kewarganegaraan No.12 Tahun 2006 pasal 23 (d dan f).

 Kalau kemudian mereka kembali pulang ke Indonesia apa yang mesti dilakukan kepada mereka? Hingga kini, mereka atau kelompok yang menyatakan dukungannya kepada ISIS dan kekhalifahan Abu Bakar Al Baghdadi,  apakah sudah dimintai keterangan?

           Dari gambaran di atas,  akhirnya kita tahu, bahwa Indonesia masih butuh perjuangan untuk menegakkan NKRI dan Pancasila. Kita memiliki Pancasila sebagai way of life, tetapi praktik bermasyarakat, berbangsa dan bernegara belum benar-benar didasarkan atas falsafah tersebut.

            Pandangan politik Pancasilais seperti yang dikemukakan oleh  NU, Muhammadiyah, Jamiatul Wasliyah, dan organisasi-organisasi Islam moderat perlu didukung dan dikembangkan. Sebaliknya, pandangan politik seperti yang dipresentasikan oleh para pendukung ISIS di Indonesia harus ditindak secara hukum, tidak sekedar mendapatkan peringatan.

             Bila hal-hal yang demikian dibiarkan, tidak mustahil pemahaman kita tentang Pancasila menjadi luntur. Sebaliknya kekaguman kita terhadap ideologi Islam radikal menjadi subur. Inilah tantangan dan ancaman besar yang ada di hadapan kita, bangsa Indonesia, jika ISIS dan gerakan radikal Islam tidak diantisipasi dan hanya dijadikan bahan diskusi. Pemerintah perlu mengingatkan bahwa berperang untuk negara lain, memberikan pernyataan kesetiaan (bai’at) kepada pemimpin negara lain adalah pelanggaran undang-undang kewarganegaraan.

         Para bapak pendiri bangsa telah memilih jalan tengah (wasatiyah) dalam memilih ideologi bagi kehidupan warganya. Jalan tengah yang dapat memberikan perlindungan kepada semua golongan sosial, suku, ras dan agama dalam sebuah negara merdeka dan modern. Sementara itu, sebagian warga negara masih ada yang menoleh ke kanan untuk menjadikan negara Indonesia sebagai negara agama (Islam) dan sebagian lainnya ingin mendorong negara ini menjadi negara liberal (demokrasi liberal). Semua itu menjadi tantangan kita semua dalam berbangsa dan bernegara.

  • view 163