Sulawesi Selatan: Kiblat Kemajuan Indonesia Timur

 Amir Uskara
Karya Amir Uskara Kategori Ekonomi
dipublikasikan 25 Oktober 2017
Sulawesi Selatan: Kiblat Kemajuan Indonesia Timur

Sulawesi Selatan: Kiblat Kemajuan Indonesia Timur

 Oleh HM Amir Uskara

Anggota Komisi XI DPR RI/Sekertaris Fraksi PPP

 

 Sulawesi Selatan (Sulsel) adalah kiblat kemajuan Kawasan Indonesia Timur (KIT). Bila KIT kini mejadi fokus pembangunan Pemerintahan Jokowi (PJ), maka mau tak mau, Sulsel adalah landmark-nya atau pintu gerbangnya Indonesia di masa depan.

 Kemajuan pembangunan Sulsel adalah cermin kemajuan pembangunan KIT. Kemajuan KIT akan sangat tergantung dari kemajuan Sulsel. Dan sebaliknya. Karena itu, melihat dan merekayasa masa depan Sulsel   seperti yang digambarkan sekilas dalam  “Outlook dan Tantangan Pembangunan Sulawesi Selatan 2017” adalah sebuah keniscayaan untuk memacu percepatan pembangunan KIT. Karena KIT merupakan bagian amat penting dari masa depan eksistensi Indonesia, maka keberhasilan pembangunan Sulsel juga menjadi amat penting bagi Indonesia secara keseluruhan.

 Secara historis, Sulsel  merupakan representasi nusantara yang paling utuh dan sejati. Selama masa keemasan perdagangan rempah-rempah, diabad ke-15 sampai ke-19, misalnya, Sulseladalah pintu gerbang ke kepulauan Maluku -- tanah penghasil rempah yang amat tersohor di dunia.Pada abad tersebut, harga rempah-rempah di Eropa lebih mahal dari emas.Tidak heran jika Belanda berani menukar Pulau Manhattan milknya (yang kini menjadi New York City di AS) pada abad ke-17 dengan Pulau  Run di Kepulauan Banda (milik Inggris) untuk mendapatkan monopoli perdagangan rempah. Pulau Run saat itu adalah penghasil buah pala yang harganya melebihi emas di Eropa.

  Kerajaan Gowa dan Bone yang perkasa memainkan peranan penting dalam sejarah KIT  dimasa Ialu. Pada sekitar abad ke-14 di Sulsel terdapat sejumlah kerajaan kecil, di antaranya yang menonjol  adalah Kerajaan Gowa yang berada di sekitar Makassar dan Kerajaan Bugis yang berada di  Bone. Kedua kerajaan besar ini kemudian dikenal sebagai “produsen” pahlawan-pahlawan perang untuk mengusir penjajah Belanda.Ini artinya, peran Sulsel dalam pembentukan Indonesia modern amat besar.Sejarah telah mengungkapkannya.

 Indonesia Masa Depan

 Sebelum melangkah ke upaya  membangun kemajuan Sulsel, kita perlu melihat postur APBN Indonesia yang direncanakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk pembangunan Indonesia tahun 2018. Tapi sebelumnya, kita cermati pidato Jokowi di depan DPR RI, Jakarta (16/8/2017).

 Dalam pidatonya, Jokowi mengungkapkan bahwa  di tengah perlambatan pertumbuhanekonomi;pelemahan harga komoditas dan kondisi geopolitik global yang muram;perekonomian Indonesia mampu tumbuh rata-rata 5,0 persen pertahun pada periode 2014-2016, dan naik menjadi 5,01 persen di semester I tahun 2017. Pertumbuhan tersebut terjadi karena adanya peningkatan ekspor dan investasi.Fakta inilah yang mendorong kepercayaan investor kepada Indonesia.

 World Bank, misalnya, menjadikan Indonesia sebagai  salah satu negara yang paling berhasil dalam memperbaiki kemudahan berusaha (Top Improvers) di dunia. World Bank pun menaikkan peringkat Indonesia dari posisi 106 ke posisi 91 dalam laporan Ease of Doing Businessin 2017.

Mei 2017, Standard & Poor’s-- lembaga pemeringkatpaling terpercaya di dunia -- menaikkan peringkat surat utang negara (SUN) Indonesia menjadi layak investasi. Sebelumnya, lembaga pemeringkat lain yang kredibel, Fitch dan Moody’s juga menaikkan peringkat layak investasi SUN dari stabil menjadi positif. Ini terjadi karena adanyastabilitas makro dan perbaikan daya tahan perekonomian nasional. Dengan pengakuan tersebut, Indonesia untuk pertama kalinya mendapat peringkat layak investasi dari seluruh lembaga pemeringkat ekonomi internasional  sejak krisis ekonomi Asia 1997.

 Presiden Jokowi juga menyatakan, Pemerintah berhasil   menurunkan inflasi,   yaitu dari 3,35% tahun 2015 menjadi 3,02% tahun 2016. Dari Januari sampai Juli 2017, jelang Idul Fitri, inflasi dapat ditekan hingga 2,6%. Inilah yang mengakibatkan tidak terjadinya gejolak harga pangan menjelang Idul Fitri seperti tahun-tahun sebelumnya.  Kondisi tersebut ikut pula  menurunkan tingkat kemiskinan di tanah air.

 Maret 2015, misalnya, jumlah penduduk miskin tercatat 28,59 juta orang, sedangkan Maret 2017 turun menjadi 27,77 juta orang. Begitu pula gap antara kaya dan miskin, turun. Hal ini terlihat dari indeks Rasio Gini dari 0,408 di Maret 2015 menjadi 0,393 di Maret 2017. Selain itu, tingkat pengangguran turun. Jika Februari 2015 tingkat pengangguran mencapai  5,81 persen, maka Februari 2015 tinggal 5,33. Turun 0,48%.Cukup signifikan.

        Salah satu inovasi Pemerintahan Jokowi  yang fenomenal adalah program tax amnesty (pengampunan pajak) untuk meningkatkan pendapatan negara, memperluas basis data perpajakan (2016-2017), sekaligus sebagai persiapan Indonesia memasuki era keterbukaan informasi global dengan pemberlakuan Sistem Pertukaran Informasi Otomatis (Automatic Exchange of Information/AEOI).Dengan disetujuinya Perpu AEOI, Indonesia telah memiliki kelengkapan legislasi sama seperti 100 negara peserta AEOI lainnya. Dampaknya: Indonesia dapat mengakses informasi perpajakan antarnegara yang sangat berguna dalam program ekstensifikasi perpajakan. Hal ini sangat penting karena ternyata tak sedikit  orang-orang kaya tertentu suka mengemplang pajak dengan cara menyimpan uang dan hartanya di luar negeri untuk menghindari pajak. Padahal KTP mereka dan cari uangnya di Indonesia.

        Bayangkan, sampai akhir pelaksanaan program, tax amnesty (TA) berhasil merengkuh 973,4 ribu wajib pajakdengan total penerimaan uang tebusan mencapai Rp115,9 triliun. Ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara paling berhasil dalam melaksanakan program TA. Keberhasilannya mencapai jumlah:  Rp4.884,2 triliun. Terdiri atas deklarasi harta dalam negeri Rp3.700,8 triliun.Lalu deklarasi harta luar negeri Rp1.036,7 triliun. Dan repatriasi aset Rp146,7 triliun. Dari capaian TA tersebut, pemerintah bisa memprediksi perolehan pajak yang lebih akurat di tahun-tahun mendatang. Dan tentunya lebih besar  dari yang “sudah-sudah” karena wajib pajaknya akan sulit “berbohong” lagi. 

 Pemerintah Jokowi juga meningkatkan pembangunan infrastruktur yang selama ini nyaris terabaikan, terutama infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah dan pertumbuhan ekonomi sehinggamengurangi pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan (baik ketimpangan ekonomi antarwilayah maupun ketimpangan the poors and the haves).Sejauh ini, 2015-2016, Pemerintah berhasil membangun jalan dan peningkatan kapasitas jalan nasional sepanjang kurang lebih 7.000  km;  4 bandara baru; dan jalur kereta api sepanjang 199,6 km. Semua itu niscaya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah bersangkutan.

 Dari gambaran tersebut, Jakarta berharap pembangunaan ekonomi daerah juga makin meningkat. Di tahun 2018, misalnya, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,4% dan diarahkan untuk menumbuhkan ekonomi kawasan Maluku, Papua, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara.Pinjam kata-kata Jokowi, pemerintah akan membangun nusantara – bukan Jawa dan Sumatera.

 Belanja Negara pada tahun 2018 yang direncanakan sebesar Rp2.204,4 triliun memang akan diarahkan untuk pengurangan kemiskinan dan kesenjangan guna menciptakan keadilan dan perlindungan sosial pada seluruh masyarakat Indonesia. Pembangunan akan disebar ke seluruh daerah, khususnya di luar Jawa. Lebih khusus lagi di KIT.Untuk mencapai sasaran pembangunan di atas diperlukan peningkatan Pendapatan Negara pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp1.878,4 triliun. Dan Pemerintah telah melangkah ke sana. Yaitu melakukan langkah perbaikan di bidang perpajakan, antara lain dengan melakukan reformasi perpajakan; perbaikan data dan sistem informasi perpajakan; serta peningkatan basis pajak dan mencegah praktik penghindaran pajak melalui keterbukaan informasi perpajakan (AEOI) seperti paparan di atas.

 Tantangan Sulsel

 Sejak masa kampanye Pilpres (2014), Jokowi-JK bertekad akan mengembalikan Indonesia sebagai negeri maritim. Karena itu, pinjam pendapat Joseph Stiglitz, nobelis ekonomi (2001), pembangunan Indonesia harus sesuai dengan karakter Negeri Maritim.Ini terjadi karena 3/4 wilayah Indonesia terdiri atas lautan.Selama  ini (sebelum pemerintahan Jokowi), pola pembangunan Indonesia masih bertumpu pada daratan.

 Pemerintahan Jokowi-JK kini berusaha menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.Untuk itu, Jakarta akan membangun besar-besaran konektivitas antarpulau; pengembangan industri perkapalan dan perikanan; perbaikan transportasi laut serta fokus pada keamanan maritim. Beberapa dimensinya, antara lain, penegakan kedaulatan wilayah laut NKRI, revitalisasi sektor-sektor ekonomi kelautan, penguatan dan pengembangan konektivitas maritim, rehabilitasi kerusakan lingkungan dan konservasi biodiversity, serta peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kelautan.

Catatan: konservasi biodiversity selama ini masih terabaikan. Padahal di masa depan kekayaan biodiversity – di mana terbanyak di Indonesia Timur – akan menjadi unggulan Indonesia yang niscaya akan menarik investasi besar ke dalam negeri. Indonesia Timur adalah wilayah unik di mana ciri-ciri biodiversitynya terbelah – satu berciri Indonesia Barat yang pekat dengan ciri flora-fauna Benua Asia.Dan satu lagi berciri Indonesia Timur yang pekat dengan ciri flora-fauna Australia.  Demarkasi biodiversitas itu  dilukiskan dalam Garis Wallace. Yaitu suatu garis imajiner yang membelah Selat Makasar menuju ke Selatan hingga ke Selat Lombok.  Garis Wallace memisahkan wilayah oriental (termasuk Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan) dengan wilayah Australia (Sulawesi, Irian, Maluku, Nusa Tenggara Barat dan Timur).Dengan adanya Garis Wallace ini, Sulawesi menjadi wilayah unik dari aspek biologi dan lingkungan hidup sehingga punya potensi yang sangat besar untuk menjadi pusat wisata ilmiah dan ekoturisme dunia.

 Gagasan Jokowi untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan (baca: Palangkaraya)  sebetulnya dalam rangka menjadikan Indonesia menjadi negeri maritim besar. Jokowi  ingin mengimplementasikan gagasan Bung Karno yang ingin menjadikan Kawasan Indonesia Timur sebagai Center of Excellence (CE) dari  Indonesia. Gambaran Bung Karno:Indonesia adalah negeri maritim besar dengan ibu kota Palangkaraya di Kalimantan – pulau terbesar di Indonesia Timur yang aman dengan gempa bumi – dengan di kelilingi pusat industri perkapalan, perikanan, dan pendidikan kelautan kelas dunia di Maluku, dimana pintu gerbangnya adalah Sulawesi Selatan.  Kita tahu di KIT, kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan (Bugis dan Bone) terkenal dengan kemampuan teknologi perkapalan dan keberanian angkatan laut serta nelayannya.

 Dengan demikian, posisi geoekonomi-politik-strategi Sulawesi Selatan sangat vital bagi eksistensi Indonesia. Pembangunan rel kereta apimodern di Sulawesi; pembangunan pertanian yang maju, serta pembangunan pelabuhan, dan (ini yang terpenting) SDM Kelautan harus menjadi fokus perhatian dalam rangka “memaritimkan” Indonesia. Di sanalah peran besar Sulsel. Ini karena Sulsel akan menjadi pintu gerban sekaligus tiang utama dari Indonesia Timur.

 Semua gambaran tersebut jelas memberikan peluang sangat luas untuk investasi di Sulsel.  Dengan menjadikan KIT sebagai center of excellence dari Indonesia masa depan, maka Sulsel akan menjadi pintu gerbang sekaligus etalase Indonesia di masa datang. Industri manufaktur, pariwisata, pendidikan, pertanian, perikanan dan apa saja yang menjadi pilar-pilar Indonesia masa depan yang berbasis kemaritiman akan sangat prospektif di Sulsel. Ini semua karena Sulsel akan menjadi kiblat Indonesia.

 

 

 

  • view 65