Memberantas Terorisme yang Makin Ganas

Reni Marlinawati
Karya Reni Marlinawati Kategori Budaya
dipublikasikan 23 Mei 2018
Memberantas Terorisme yang Makin Ganas

 Memberantas Terorisme yang Makin Ganas

 

Oleh Reni Marlinawati

Ketua Poksi Pendidikan Komisi X/Ketua Fraksi PPP  DPR RI

 

Terorisme tak pernah mati. Ia terus berkembang seperti  bakteri atau mikroba yang membentuk kista.  Mikroba membentuk kista bila ada kondisi yang tak memungkinkannya untuk hidup dan berkembang. Dalam bentuk kista, bakteri bisa “menyelamatkan diri” dari kondisi luar yang tak mampu diadopsinya. Bakteri dalam bentuk kista mampu bertahan pada suhu 75 derajat Selsius. Itulah sebabnya, dalam proses pasteurisasi bahan makanan, suhu minimal yang harus dipakai 80 deraja Selsius. Dalam kondisi suhu tersebut, semua bakteri mati. Tapi belakangan, ada dugaan beberapa mikroba tahan suhu 80 derajat Selsius. Makanya, paling aman, bunuhlah bakteri pada kondisi suhu 100 derajat Selsius. Kista pun tak akan bertahan. Mati.

Hal semacam itulah yang muncul dalam gambaran gangguan bakteri “terorisme”. Sebelum rentetan terorisme meledak di bulan Mei 2018 – Mako Brimob Depok, Surabaya, dan Mapolda Riau, Pekanbaru –  nyaris tak terdengar letupan-letupan besar terorisme. Dalam beberapa bulan suasananya tampak adem. Kista-kista terorisme tampaknya tak terpicu untuk bangkit dari “persembunyian” di dalam tembok perlindungannya (endospora). Tapi begitu ada   pemicu – seperti Tragedi Mako Brimob –  lalu kista-kista terorisme pun bangkit lagi. Kasus terorisme Surabaya dan Pekanbaru adalah contohnya. Setelah endospora-endospora “mikroba” terorisme itu pecah, niscaya mereka akan terus bergentayangan mencari korban atau inang untuk makanan “ideologi ganasnya”. 

Mungkin muncul pertanyaan di benak kita – kenapa Indonesia jadi tempat tumbuh mikroba terorisme ganas? Karena, Indonesia mempunyai  kondisi yang memungkinkan bakteri terorisme tumbuh. Dibandingkan Malaysia, misalnya, tanah Indonesia lebih subur untuk mikroba terorisme. Di Malaysia, misalnya, negara mempunyai undang-undang sangat ketat untuk membunuh benih-benih terorisme. Di Malaysia, misalnya, khatib atau penceramah tidak bisa seenaknya berbicara di depan mimbar mencaci maki negara, pemimpin politik, agama lain, dan orang yang tak sepaham mazhabnya seperti di Indonesia. Semua penceramah telah dilitsus aparat keamanan. Jadi negara punya “data dan peta”  siapa saja penceramah yang berbahaya dan daerah mana saja yang rentan terorisme. Negara menerapkan aturan tersebut sangat ketat sehingga mikroba terorisme mati. Kalau tak ingin mati, lari ke luar Malaysia. Paling dekat dari Malaysia, ya Indonesia.

Akibatnya, para teroris Malaysia banyak yang menetap di Indonesia. Ingat dulu, nama–nama besar teroris Azhari dan Nurdin M Top. Kedua teroris besar ini, tak bisa hidup di bumi Malaysia. Ia lari ke Indonesia. Mereka mendidik kader dan menumbuhkan generasi teroris. Para peracik bom di Indonesia sebagian besar adalah didikan Azhari, yang terkenal pandai membuat bom tersebut.

Kenapa Indonesia adalah tempat yang nyaman untuk kehidupan “mikroba” ganas terorisme? Karena undang-undangnya sangat longgar. Kapolri Tito Karnavian, misalnya, mengeluh tidak bisa menangkap “alumni” tentara ISIS yang jumlahnya mencapai 500-an orang setelah pulang dari Suriah. Lima ratus mantan ombatan ISIS, bukan jumlah yang kecil. Ini suatu jumlah yang cukup besar untuk mengacaukan negara. 

Mungkin kita terlalu baik berprsangka – para kombatan ISIS asal Indonesia yang pulang “mudik” itu akan kembali jadi orang Indonesia yang santun, lemah lembut, dan baik dengan orang lain. Ternyata, maaf, tidak. Memang, ada yang tobat total, tapi jumlahnya kecil sekali. Kenapa? Jauh-jauh ingin jadi tentara ISIS, niscaya tujuannya  ideologis-politis. Kalau sekedar tujuan ekonomi, hitung-hitungannya rugi. Mana ada orang yang mau ke Suriah tujuannya sekadar ekonomi dengan resiko mati tertembak tentara Amerika yang punya senjata canggih?

Inilah yang sering terlupakan. Bomber bunuh diri di Surabaya, misalnya, diketahui adalah “alumni” kombatan ISIS di Suriah. Kalau  kita runut ke belakang, para penggagas Bom Bali satu dan dua, juga alumni kombatan Afghanistan. Para alumni tersebut, meskipun kakinya berpijak di Indonesia, mungkin pikirannya masih di Suriah dan Afghanistan. Akibatnya, hidup mereka tidak nyaman kalau tidak melakukan sesuatu untuk membunuh orang-orang yang diaggapnya musuh Islam. Celaka dua belas bukan? Mereka lupa atau tidak mengakui  bahwa Indonesia adalah negara Pancasila. Negara yang menghormati semua penganut agama. Di mata mereka, selain orang Islam adalah kafir dan darahnya halal. Itulah keganasan ideologi terorisme yang mengerikan.

Mungkin, kita sebagai bangsa perlu mengakui, bahwa benih-benih terorisme di Indonesia sudah lama tumbuh. Tumbuhnya pun terpupuk aneka macam substrat. Ada substrat dari penjajah Belanda, di mana para pejuang yang tidak disukainya, dicap teroris.  Kemudian muncul pula gerakan Darul Islam yang memberontak kepada pemerintah. Mereka, para pemberontak pun, dicap teroris. Lalu, muncul ideologi global Anti-Amerika dan Israel. AS dan Israel menuduh mereka yang melawannya adalah teroris. Benar kata Noam Chomsky, teroris terbesar dan berada di balik negara adalah Israel. Liciknya, sang teoris ini berada di ketika Paman Sam, yang selama ini mengaku negara paling demokratis dan antiteroris.

Dari gambaran itu, betul definisi terorisme itu kompleks. Tapi, tak berarti kompleksitas definisi terorisme itu harus  membelenggu Indonesia untuk mendefinisikan terorisme. Di Senayan, salah satu kendala dalam menyelesaikan UU Terorisme adalah “perdebatan alot” sekitar definisi perdefinisi teroris dan terosisme tersebut.

Kini, setelah kasus terorisme yang membunuh polisi di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok; lalu  pemboman Gereja dan Mapolrestabes di Surabaya, kemudian penabrakan mobil di Mapolda Riau -- seharusnya kita makin mudah mendefinisikan apa itu teroris dan terorisme.  Kita tak perlu terlalu jauh “melihat terorisme” di Timur Tengah, Eropa, Amerika, dan Rusia  untuk mendefinisikan apa itu teroris dan terorisme – tapi, lihatlah “rumah kita” yang porak poranda dihancurkan kaum teroris tersebut. Dengan melihat rumah kita yang hancur dibom para teroris itu, kita pun mudah mendefinisikan siapa mereka dan apa tujuannya. Apalagi Presiden Joko Widodo sudah memberikan defisni bahwa terorisme adalah kejahatan luar biasa yang menghancurkan negara dan kemanusiaan. Kejahatan terorisme lebih dari sekadar kejahatan politik yang akan menghancurkan negara yang sah, tapi juga akan menghancurkan kemanusiaan.

 

Senayan, yang dianggap publik  lama merumuskan UU Terorisme, niscaya kini makin terang benderang melihat apa itu terorisme setelah munculnya rentetan tragedi terorisme di Bulan Mei 2018 ini.  Tragedi terorisme Mei yang mengguncang  bangsa Indonesia hendaknya menjadi  pelajaran berharga, bagaimana seharusnya negeri ini menghadapi para teroris yang biadab dan tak berperikemanusiaan itu.

 

Sungguh, siapa pun akan menjerit melihat kebiadaban teroris di Surabaya yang memanfaatkan ibu-ibu dan anak-anaknya  untuk melakukan suicide bombing. Kondisi tersebut niscaya tidak akan terjadi andaikan UU Terorisme yang kini sedang digodog DPR mampu mencegah berbagai kemungkinan-kemungkinan tragis yang dilakukan para teroris tersebut.

Menyaksikan ganasnya  terorisme belakangan ini, kita sepakat pemerintah melibatkan TNI untuk memberantas “perusak-perusak NKRI yang ganas dan kejam” itu.   Arsul Sani, anggota Pansus Antiterorisme DPR RI, menyatakan, kini tak ada lagi perdebatatan terkait pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme.

Pertanyaan rewel mungkin akan muncul, apakah pelibatan TNI (yang terwujud dalam pengaktifan kembali Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopsusgab) TNI dalam pemberantasan terorisme tidak melanggar HAM? Jawabnya: siapa sejatinya pelanggar HAM itu? Para terorislah pelanggar HAM paling kejam. Kasus pelibatan anak-anak dan wanita untuk pemboman bunuh diri di Surabaya, merupakan pelanggaran HAM paling brutal. Dan kebrutalan itu harus diatasi dengan cara-cara yang keras dan ketat. Hanya dunia militer yang mampu mengatasinya. Benar apa kata Arsul Sani bahwa  kini Senayan sudah tidak mempersoalkan lagi keterlibatan militer dalam pemberantasan terorisme. Revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sudah seharusnya bersifat komprehensif dan antisipatif untuk menutup munculnya celah-celah, apa saja,  yang memungkinkan tumbuhnya benih-benih terorisme. Semuanya harus clear! Tak ada tempat untuk tumbuhnya benih terorisme di Indonesia.

Bangsa Indonesia ini besar dan terhormat. Bangsa yang mampu berjuang untuk mengusir penjajah bersenjata modern. Karena itu, tak ada alasan bangsa ini berdiam diri bila diganggu eksistensinya oleh kaum teroris plus ideologi yang melatarbelakanginya.

Alhmadulillah, PPP adalah partai Islam yang sejak awal berdirinya berkomitmen untuk meneguhtegakkan NKRI dan Pancasila. Salah satu bentuknya, mendukung segala usaha pemerintah mencegah berdirinya organisasi yang a-pancasilais dan hendak mendirikan negara yang dasarnya bukan Pancasila.

Kita berharap, siapa pun orangnya: politisi, aktivis LSM,   profesional, ulama, pengusaha, teknokrat, dan lain-lain komponen masyarakat, punya platform pemikiran yang sama: Bahwa Indonesia adalah rumah besar kita. Bahwa Indonesia adalah negara yang bhinneka tunggal ika di mana pengikatnya adalah Pancasila. NKRI dan Pancasila adalah final. Itulah warisan para founding fathers Indonesia yang harus kita pertahankan bersama.

  • view 101