Tulisan Foto Grafis Video Audio Project
Kategori Lainnya 2 November 2017   12:39 WIB
Stereotipisasi Hanyalah Fiksi

Sudah sejak bersekolah di zaman Orde Baru Soeharto, Budi mendapat perlakuan diskriminasi sebagai orang Tionghoa. Di sekolah seorang guru suka mengolok-olok dengan sebutan “China”. Ini membuatnya merasa tak nyaman. Sampai akhirnya di demo dan guru tersebut dikeluarkan. Karena dulu orang Tionghoa suka diremehkan, makannya demo besar-besaran. “Padahal negara Indonesia sudah punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika.” Ujarnya.

 

Besar di Bukittinggi, Sumatera Barat. Budi adalah seorang penganut agama Buddha, bermarga Tionghoa “Ahok” sama seperti Basuki Tjahaya Purnama Gubernur Jakarta. Ia lebih akrab dipangggil Pak Budi oleh orang-orang sekitar. Rentang tahun 1998-2000 Budi dan kawan-kawan mendirikan Vihara Dhama Metta Arama di Pekanbaru.

 

Sewaktu ia kecil, pada masa Soeharto semua hal yang bersangkutan dengan Tionghoa dilarang. Berdirinya Klenteng, perayaan imlek, penggunaan bahasa Tionghoa, buku-buku dan majalah serta apapun itu yang berbasis “Chinese” tidak diperbolehkan. Ketika masa kepresidenan Gusdur, toleransi terhadap orang Tionghoa sudah tergolong tinggi. Karena Gusdur seorang yang intelektual, seorang Kiai yang terpelajar. Beliau juga bukan hanya mau belajar budaya agama Islam. Tapi beliau juga belajar agama Budha dan Kristen. Begitulah sehingga beliau memiliki wawasan yang luas tentang agama-agama, khususnya agama di Indonesia.

 

Karena dulu ada pelarangan nama Tionghoa, Budi tidak memberikan nama Tionghoa kepada anak-anaknya. “Sampai hari ini mereka tidak punya nama Chinese,” ujar Budi. Karena besar di lingkungan minang, Budi juga tidak pasif dalam berbahasa Tionghoa, termasuk anak-anak dan isteri juga.

 

“Menanggapi jaman Soeharto ya dijalani sajalah, pasti ada perubahan. Itu merupakan kebijakan dari pimpinan saat itu”, kata Budi.

 

Orang Indonesia-Tionghoa merupakan satu-satunya sasaran paling empuk dari kekerasan massa yang disponsori negara pada abad ke-20, termasuk peristiwa 1998, yang mendahului keruntuhan secara resmi rezim Orde Baru, dan merupakan kekerasan terhadap etnis Tionghoa terburuk dalam beberapa dekade (lihat Purdey 2006).

Budi beranggaban tidak perlu ada pemberontakan karena tidak ada guna. Kebijakan itu pasti ada sebab dan akibat nya. Buktinya sekarang pemerintah Indonesia sudah bekerja sama dengan pemerintah Tiongkok, baik perdagangan maupun diplomatik. Sering tukar menukar informasi, dan teknologi serta sama-sama menguntungkan bagi Indonesia dan Tiongkok. Sekarang barang Indonesia ekspor ke China begitu juga sebaliknya.

 

Budi juga mengalami kondisi dimana segala aktivitas orang Tionghoa dibatasi. Pada masa itu menjadi pegawai negeri, mencalon sebagai camat, lurah tidak diperbolehkan. Di KTP warga keturunan Tionghoa juga diberi tanda dan kode tertentu. “Namun sekarang sudah tidak ada lagi,” tuturnya.

 

“Seharusnya kita tidak lagi memandang ke belakang, apalagi masa-masa diskriminasi seperti itu. apalagi sebagai orang media, kalian harus melihat ke depan, jangan tertinggal dan melihat ke belakang. Apa yang terjadi sekarang ini, seperti yang kita lihat tidak ada lagi pelarangan dan Kong Hu Cu sudah disahkan sebagai agama ke-6.” Kata Sonika.

Lelaki berusia sekitar 50-an, berbadan tegap, rapi, dan memakai kacamata itu namanya Sonika. Beliau alumni UIR dari Fakultas Ekonomi dan wisuda tahun 90-an. Sonika sudah mengajar selama 33 tahun, dan kini sebagai dosen di Universitas Riau (UR) mengajar keagaam Buddha. Ia adalah ketua yayasan Prajnamitra Maitreya, serta pakar Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI).

Sonika mengatakan sejak tahun 60-an pernah terjadi diskriminasi. Namun kemudian ada Kepres yang menghapus tentang sebutan China, tercantum pada UU No.12 tahun 2014. Tentang pencabutan surat edaran Presiduim Kabinet Ampera. “Presidium menyebut tentang China, tapi sekarang dalam semua dokumen negara harus menyebut dengan Tiongkok atau orang Tionghoa,” ucapnya.

“Karena kami sudah berkebangsaan Indonesia, kami harus menyatu dengan budaya suku bangsa Indonesia”.

Menurut Sonika, nenek moyang mereka sudah datang ke Indonesia sejak zaman penjajahan.

“saya sudah masuk generasi ke empat.”

Pada tahun 60-an, ada ketentuan pemerintah untuk melakukan penyelesaian kewarganegaraan China. Dulu dinamakan Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia (SBKI), sekarang sudah beralih ke akta kelahiran. UU 12 tahun 2008 dan 2006, menyatakan bahwa warga Indonesia punya kewarganegaraan yang sama, jadi tidak ada lagi diskriminasi.

Baik sosok etnisitas sebagai sebuah fiksi sebagaimana diperkenalkan oleh pemerintahan kolonial Belanda maupun kehidupan campur-aduk yang meriah di Indonesia telah dihapus dari sejarah resmi bangsa Indonesia, juga pada penulisan sejarah popular dan jurnalistik.

Pertama, perlunya mengenali sifat fiktif etnisitas yang telah begitu luas diterima sebagai sesuatu yang alami.

Kedua, menemukan kembali sejarah yang kaya dan memukau tentang modernitas awal dan interaksi antar etnik di Hindia Belanda.

Ada banyak orang tak paham bahwa masalah Tionghoa di Indonesia sebetulnya secara substansi sama sekali tak ada hubungannya dengan masalah ras, apalagi dengan masalah agama/kepercayaan. Masalah orang Tionghoa acapkali selalu dilihat sebagai persoalan benturan kebudayaan dan kesenjangan ekonomi (problem horisontal) ketimbang problematika yang muncul sebagai akibat “kebijakan” politik yang dijalankan penguasa (problem vertikal).

Pada umumnya, wacana tentang Tionghoa yang muncul dalam media massa resmi menggambarkan bagaimana proses stereotipisasi dibentuk dan diproduksi melalui pers. Pernyataan yang keluar dari pejabat resmi negara atau tokoh masyarakat pada umumnya adalah orang Tionghoa Indonesia segera sadar akan kelakuannya selama ini dan bangkit rasa nasionalisme agar bisa membantu pemerintah untuk mengatasi krisis nasional.

======

Penulis: Laras Olivia
Perguruan Tinggi: Universitas Islam Riau

Note: 
Esai terbaik kategori mahasiswa.

Karya : 1000 Esai